Penangan covid-19, bukanlah ajang balap politik, dan Pilpres 2024 masih jauh. Terlalu dini untuk melakukan investasi elektoral, apalagi dengan melakukan berbagai pencitraan.
Semakin cepat wabah covid-19 diatasi secara bersama-sama, maka akan semakin cepat pula masyarakat bisa kembali beraktivitas, dan pemerintah pun bisa kembali melanjutkan programnya yang tertunda.
Untuk memenuhi target tersebut, semua pihak, baik pemerintah pusat atau pun daerah, harus fokus pada penangangan penanggulangan penyebaran covid-19, mulai dari upaya memutus mata rantai penyebaran, juga penanganan pasien.
Disamping itu, juga harus fokus dalam menyiapkan dan mendistribusikan secara tepat sasaran, jaringan pengamanan sosial, baik yang berupa bantuan langsung tunai, atau pun yang berupa sembako. Ini tidak kalah penting dengan yang lainnya.
Menjadi sangat aneh kalau kondisi seperti sekarang ini dimanfaatkan sebagai momentum politik, bahkan memasukkan survei politik di tengah penanganan Covid-19. Ini bukanlah momentum untuk tebar pesona kinerja, malah bisa menjadi bumerang jika pada kenyataannya lebih buruk dari hasil survei.
Banyak hal yang bisa dijadikan indikator penilaian prestasi kerja, dalam penangan covid-19 bagi kepala daerah, dan itu tidak dilihat dari performa dan penampilan semata, tapi justeru seberapa tepat kebijakan yang diterapkan, efeknya bisa dirasakan masyarakat.
Apa parameter yang digunakan lembaga survei, dalam memberikan penilaian kepada kepala daerah dalam menangani covid-19, sehingga berani mengeluarkan masing-masing peringkat bagi kepala daerah yang dianggap paling berkinerja baik.
Yang perlu dipertanyakan juga, apa kepentingan lembaga survei melakukan survei tersebut? Apakah berdasarkan pesanan, atau memang mencari peluang untuk dianggap sebagai lembaga survei yang kredibel, sementara masyarakat sudah tahu seperti apa rekam jejak lembaga survei tersebut dimasa lalu.
Apa yang di lakukan lembaga survei Median, dalam mensurvei kepala daerah yang paling dianggap berhasil, berdasarkan persepsi publik, dalam menangani covid-19 adalah sah-sah saja, namun momennya kurang tepat. Sehingga memberikan kesan, survei tersebut sebagai pesanan dari tim sukses Anies Baswedan.
Dilansir Detik.com, Berdasarkan survei persepsi publik, kepala daerah yang dinilai paling jitu menangani masalah wabah virus Corona adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Anies mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma).
Ini adalah hasil survei nasional mengenai persepsi publik yang dilakukan lembaga survei Median bertajuk 'Persepsi Publik atas Penanganan Wabah COVID-19: Kinerja Pemerintah Pusat, PSBB vs Lockdown, Darurat Sipil, dan Mudik'.
Indikator keberhasilan Anies dalam menangani covid-19 sangatlah tidak mendukung. Sebagaimana kita ketahui, DKI Jakarta adalah episentrum penyebaran covid-19, dengan korban terbanyak, sehingga menempatkan DKI Jakarta pada peringkat teratas dalam hal banyaknya korban jiwa.
Dalam hal pengorganisasian saja DKI Jakarta terbilang amburadul, memang tidak terlepas dari tumpang-tindihnya kebijakan pemerintah pusat. Namun kalau acuannya cuma persepsi publik, bisa saja Anies sebagai pemenang, karena yang namanya persepsi, sifatnya sangat subjektif.
Pada intinya, penangan covid-19, bukanlah ajang balap politik, dan Pilpres 2024 masih jauh. Terlalu dini untuk melakukan investasi elektoral, apalagi dengan melakukan berbagai pencitraan.
Masyarakat akan bisa menilai secara langsung bagaimana kinerja dan performa kepala daerah, dalam menangani covid-19, dan itu sangat nyata terlihat. Tidak perlu ada yang direkayasa demi kepentingan politik.
Kita semua tahu bahwa, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo adalah kandidat Presiden Republik Indonesia, namun janganlah jadikan wabah covid-19 sekarang ini sebagai arena balap politik. Kerja tulus dan ikhlas itu akan sampai dihati masyarakat, tidak perlu rekayasa politik.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews