Para relawan Jokowi dan pendukung Jokowi. Pencinta demokrasi. Pembela NKRI harus siap-siap bergerak melakukan perlawanan terhadap gerakan khilafah yang menunggangi mahasiswa.
Yang saya tuliskan selama sepekan ini terbukti. Mereka akan terus membuat kisruh. Tak akan berhenti selama 5 tahun. Upaya mendirikan negara khilafah, jika tidak ditindak tegas, maka akan semakin marak. Hukum tentang menindak penyebar ajaran khilafah tidak ada. Setiap ada kesempatan kisruh mereka akan memanfaatkannya. Bahaya laten khilafah. Maka jangan biarkan Jokowi sendirian.
Akibat Rekonsiliasi Politik Rusak Penegakan Hukum
Rancangan kerusuhan 22-25 Mei 2019 yang gagal total. Bravo Polri/TNI yang sigap dan taktis. Polri berhasil mengendus sampai ke aktor intelektualnya. Namun, sayangnya atas nama rekonsiliasi politik, para perusuh, para begundal, para pembunuh secara sengaja, kelompok khilafah yang akan menjerumuskan adu domba polisi membunuh demonstran, mereka tidak dihukum.
Komjen Polisi M. Iqbal pun gagal mengumumkan aktor intelektual kerusuhan yang nyaris membuat perang saudara itu. Bahkan para perusuh anarkis pun sampai kini tidak jelas – bahkan mungkin telah dibebaskan. Atas nama rekonsiliasi politik. Maka mereka tidak kapok. Tidak jera.
Tak pelak. Eks Kampret alias Kadal gurun dan Taliban turun di jalanan. Tujuan mereka jelas untuk menjatuhkan Jokowi. Sahih. Mahasiswa yang bergerak sangat berbahaya karena berpotensi ditunggangi oleh Khilafah, HTI, Ikhwanul Muslimin, dan kaum Monaslimin, koruptor, dan para pengkhianat bangsa.
Saya sore tadi datang. Melihat. Indikasi ditunggangi semakin besar. Bukan hanya di depan gedung DPR/MPR. Dari sekitaran tampak Gedung DPR/MPR, logistik disediakan oleh gerakan Khilafah. Mereka tak segan memaksakan diri masuk, walau harus menggeser barikade beton. Dengan atas nama agama, mereka mengintimidasi Polisi dan TNI. Untung mereka sabar. Dari tampilan cingkrang, jidat hitam, plus jenggot, dan omongan bergaya agamis, mereka adalah confirmed khilafah.
Salah Antisipasi
Gerakan membakar hutan benar terjadi. Inisiasi pembakaran sudah sejak Februari 2019. Sayangnya antisipasi kurang. Ini harus disadari sepenuhnya. Memang di dalam tubuh pemerintahan, entah itu gubernur, bupati, camat, lurah, disinyalir banyak sekali eks Kampret, kadal gurun, dan Taliban. Tentu mereka akan ogah-ogahan bekerja. Jangankan memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Mendukung kinerja Jokowi pun mereka oposan. Enggan.
Begitu kekeringan maksimal, ditambah kekalahan kontestasi politik, maka kebakaran hutan dan lahan adalah kesalahan Jokowi. Itu yang disebut oleh Kampret. Juga Fadli Zon. Akibat teriakan Zon, maka para eks Kampret pun selfie dan foto-foto di lahan kebakaran. Senang. Tujuannya mendiskreditkan Jokowi.
Secara sistematis revisi UU KPK dan revisi KUHP dijadikan polemik. Terlepas dari kesalahan akibat tidak ada sosialisasi. Mana pasal yang direvisi. Mana yang tidak. Apa tujuannya.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gagal berperan menjadi PR Pemerintahan Jokowi-JK. Gagal. Yang lumayan berhasil bidang informatika – jaringan internet. Akibatnya? Pelintiran informasi lebih dominan.
Kondisi ini ditambah lagi bebalnya DPR untuk memaksakan revisi. Bahkan pengesahan revisi KUHP secara serampangan dan tergesa-gesa. Lagi-lagi sembrono. Ini terbukti dari 11 pasal yang sangat Jokowi sudah ingatkan untuk ditunda. DPR tetap tidak sensitif. Maka demo makin membesar.
Pendukung Jokowi Terpecah
Untuk kali pertama Netizen waras pendukung Jokowi terpecah. Bahkan dalam satu ruangan relawan yang sama. Tentu karena ada kepentingan. Entah apa. Yang jelas, di tengah rancangan menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 20 Oktober 2019, gerakan untuk tidak melantik Jokowi bergema. Itu bergema di Yogyakarta.
Para mahasiswa itu tak sadar telah dimanfaatkan oleh gerombolan kadal gurun, Taliban, Monalismin, yang mirip dengan ketika KAMI – saya ikut terlibat penggulingan eyang saya Presiden Soeharto di 1998 – ditunggangi oleh Amien Rais. Tak disangka dia adalah wujud provokator. Kadal gurun. Rakyat paham.
Hindari Korban Tewas
Maka menghadapi provokasi demo-demo di depan DPR – dengan selebaran dan ajakan viral melalui media sosial – dibutuhkan martir. Ada yang tewas. Setelah pembunuhan di 22 Mei 2019 gagal total. Kini mereka akan melakukan pola yang sama.
Perlu diwaspadai upaya membuat martir dari pendemo. Satu nyawa saja melayang maka akan dikapitalisasi menjadi isu seperti Mei 1998. Jokowi jadi target.
Polisi dan TNI pasti akan menahan diri menghadapi mahasiswa di DPR. Yang penting adalah Polri dan TNI menjaga gedung DPR dan obyek vital dari gerakan mahasiswa yang sudah disusupi khilafah tersebut.
Oleh sebab itu maka, tak ada jalan lain. Para relawan Jokowi dan pendukung Jokowi. Pencinta demokrasi. Pembela NKRI harus siap-siap bergerak melakukan perlawanan terhadap gerakan khilafah yang menunggangi mahasiswa tersebut.
Sekali lagi. Yang harus dihindari adalah jatuhnya korban. Persis seperti kasus 22 Mei 2019 lalu. Polri dan TNI bertindak taktis. Tanpa peluru tajam. Hingga rancangan membuat kerusuhan menggagalkan pelantikan Jokowi-Amin 20 Oktober 2019 dapat ditekuk.
Ninoy N Karundeng, penulis
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews