Petaka kembali menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat terciduknya Ketua Umum Romahurmuziy (Rommy) oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan kasus jual beli jabatan di kementerian agama. Kasus ini, sekonyong-konyong mengingatkan kita pada kasus korupsi Al-Quran oleh Surya Darma Ali ketika ia menjadi orang nomor satu PPP.
Tertangkapnya Rommy di Surabaya, 15 Maret kemarin, mengindikasikan masalah serius yang mesti diselesaikan PPP dalam waktu dekat ini karena akan berefek pada beberapa hal penting:
Pertama, elektabilitas PPP diperkirakan bakal merosot. Terlebih, di tengah elektabilitas yang belum jua beranjak dari dua koma. Dari 8 lembaga survei yang merilis hasil suvei pada September 2018 lalu, elektabilitas PPP masih cenderung di bawah 4 persen. Hal ini akan berpengaruh pada peluang PPP untuk menembus parliamentary threshold (PT) yang sudah ditetapkan 4 persen.
Kedua, memburuknya citra partai lantaran kembali diingatkan pada kasus korupsi yang juga pernah dilakukan ketum sebelum Rommy. Luka lama konstituen maupun simpatisan kembali menganga, padahal di era Rommy, citra partai sudah cukup membaik. Meskipun kini Rommy sudah dipecat dan digantikan Suharso Monoarfa Pelaksana Tugas, bukan berarti citra partai akan segera membaik sebab jabatan Rommy yang dulu ketum partai tetap memiliki efek domino bagi partai.
Masalah ini, menuntut para politisi PPP dan seluruh stakeholders untuk mengembangkan model komunikasi interaksional dan transaksional dengan cermat, tepat dan proporsional. Manajemen konflik harus dijalankan oleh PPP guna mengamankan reputasi partai yang kini tengah dianggap buruk.
Dalam perspektif teori informasi organisasi dari Karl Wieck dalam The Social Psychology of Organizing (1979), dikenal dua strategi komunikasi agar organisasi mampu mengurangi ketidakpastian terutama saat konflik seperti dialami PPP saat ini. Kedua hal tersebut adalah siklus perilaku komunikasi dan aturan bersama (Gun Gun Heryanto: Problematika Komunikasi Politik, 2018).
Siklus perilaku membutuhkan prosedur aksi (act), interaksi atau respons (interact), dan penyesuaian (adjustment). Siklus komunikasi ini memungkinkan para politisi yang bertikai atau sedang dalam masalah, melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas yang tengah dipertanyakan publik.
Selain itu, dalam tahap menghadirkan aturan bersama menyagkut dua hal. Pertama, aturan durasi.Partai harus menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Meski langkah cepat sudah dilakukan dengan memecat Rommy, tapi PR berikutnya masih ada yakni efek domino dari kasus ini, seperti perkara elektabilitas yang kini mengkhawatirkan dan mungkin saja akan memburuk lagi pasca OTT Rommy.
kedua, aturan keberhasilan. Biasanya menggunakan rujukan proses komunikasi di masa lalu yang terbukti efektif dalam mengurangi ketidakpastian informasi.
Gonjang-ganjing informasi yang berseliweran ini juga perlu dipantau, jangan sampai ada kelompok lain yang menunggangi kasus ini sekaligus adanya upaya pembusukan citra partai.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
