Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Adv Erman Umar SH, menyatakan prihatin atas masih adanya tindakan represif dari oknum aparat penegak hukum. Akibatnya masyarakat takut bersuara atau menyampaikan pendapat.
"Masyarakat sebagai warga negara menjadi tidak berani bersuara, tidak berani menyatakan perbedaan pandangan, visi maupun misi dengan pemerintah," kata Erman Umar saat membuka Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI tahun 2021 di Bandung, kemarin.
Padahal menurut Erman Umar, suara dan perbedaan pandangan masyarakat dengan pemerintah tersebut, sudah dibalut dengan rasa kecintaan kepada negara dan bangsa sehingga bangsa ini tidak bercerai-berai dan tetap bersatu.
Erman mengakui, Indonesia sebagai negara hukum, saat ini sedang dilanda kegelisahan dalam penegakan hukum dan perkembangan supremasi hukum. Karena itu, KAI harus bangkit mengkritisi dan memberikan masukan terhadap tindakan represif dari oknum aparat penegak hukum tersebut.
"Berbagai tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh oknum aparat selama ini, sering bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan seseorang di hadapan hukum (equality before the law)," kata Erman Umar, yang terpilih sebagai Presiden KAI pada 19 April 2019.
Erman Umar lalu memberikan contoh perkara yang terkait pasal UU ITE. Seperti yang dialami Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.
Begitu juga 3 perkara yang didakwakan kepada HRS (Habib Riziq Shihab), juga perkara penembakan pengawalnya di Km 50 rest area di jalan tol Jakarta-Cikampek. Terkesan perkara tersebut telah terjadi diskriminatif dalam penanganannya.
"Dari contoh kasus tersebut, semakin kita dibawa ke dalam keadaan yang membuat negara ini semakin terpuruk dalam penegakan hukum di mata internasional. Apalagi berimbas pada menurunnya kadar demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi tahun 1998," kata Erman Umar.
Rapimnas dan Rakernas KAI 2021
Rapimnas sekaligus Rakernas KAI ini berlangsung selama 2 hari, Jumat - Sabtu 22 - 23 Oktober 2021 di Grand Asrilia Hotel Bandung dengan tema : "Membangun Harmoni Organisasi dan Ketaatan Konstitusi".
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan pengurus DPD dan DPC KAI Wilayah Jawa Barat,
Jatim, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumut, Kota/Tanggerang, NTB, Kalbar, Kalteng, Bogor Raya, Sulsel, Sulut, Kaltara periode 2021-2026.
Presiden KAI Adv Erman Umar SH, menyampaikan materi Rapimnas pada rapat pleno hari pertama Jumat (22/10/2021), juga Ketua Dewan Kehormatan KAI, serta pandangan umum dari DPD dan DPC KAI.
Sedang pada hari kedua Sabtu (23/10/2021), digelar diskusi publik dengan pembicara Dr. Widada Gubakaya, S.A, SH, MH pakar pidana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bandung dan Haerudin Jaksa Penuntutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tema diskusi : "Menguji Konsistensi Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Oleh Penyidik KPK dan Penyidik Kejaksaan Terkait Hak Hukum Warga Negara Untuk Mendapatkan Pendampingan Hukum Advokat".
Acara Rapimnas KAI yang dihadiri pimpinan pusat sejumlah organisasi profesi advokat ini, juga diikuti sejumlah pengurus dari 16 DPD dan DPC se Indonesia dengan anggota aktif 4800.
Antara lain DKI Jakarta, Jatim, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumut, Kota/Tanggerang, NTB, Kalbar, Kalteng, Bogor Raya, Sulsel, Sulut, Kaltara dan lain-lain.
* Tulisan ini juga dimuat Kompasiana.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
