Awal bekerja di Harian Kompas hal yang menautkan ingatan saya dengan Orde Baru di bawah kuasa Presiden Soeharto adalah peringatan "Awas jangan muat berita ini!"
Tidak persis sama seperti itu kalimatnya, tetapi pada saat saya masuk tahun 1990, saat rezim Orba masih kuat-kuatnya, di Lantai 3 Redaksi Harian Kompas di bilangan Palmerah Selatan, terdapat satu papan khusus pengumuman. Mungkin tepatnya peringatan. Yaitu, peringatan dari ABRI yang sekarang disebut TNI.
Papan itu menjadi semacam prasasti atau penanda, bahwa pada suatu massa penguasa demikian sangat represif, sampai mengatur berita yang boleh dan tidak boleh dimuat, padahal itu berita peristiwa seperti jatuhnya pesawat militer jatuh, nyungsepnya heli ABRI, dan seterusnya.
Kalau sepantar Dispenad atau Dispen Mabes ABRI, ya masuk akallah minta berita jangan ditulis, karena pangkatnya sudah setara jenderal. Lha yang nelpon ke kantor Kompas bahkan setingkat Kodim atau bahkan Koramil!
Bayangkan dengan pangkat yang tertinggi di Korem, Kodim atau Koramil, mereka sudah bisa ngatur koran terbesar di NKRI itu hanya dengan menyampaikannya lewat telpon.
Yang lebih unik lagi, saat harus menulis Soeharto sebagai Presiden RI, pers Indonesia di bawah kendali Tuan Harmoko selaku Menpen saat itu, tidak boleh menuliskan namanya sembarangan. Pers wajib menulis nama "Presiden Soeharto". Ga boleh nulis "Presiden Suharto", "Presiden", apalagi "Soeharto" tok, itu SIUPP bisa tiba-tiba dicabut. Lihat, sedemikian mengaturnya Orba!
Setelah Soeharto tumbang, barulah di zaman BJ Habibie kebebasan pers agak terasa, apalagi Menpen Yunus Yosfiah memberangus SIUPP yang selama Orba ada menjadi momok menakutkan bagi kebebasan pers.
Di zaman Orba, ada kebebasan pers, tetapi kebebasan semu. Di zaman Habibie ini, koran boleh menulis "BJ Habibie" atau bahkan "Habibie" saja tanpa embel-embel Presiden. Yang penting "Presiden" cukup disebut sekali saja.
Zaman Gus Dur lebih leluasa lagi. Ada yang menulis "Presiden Gus Dur", "Abdurrahman Wahid", atau bahkan "Gus Dur" saja tanpa embel-embel Presiden. Tradisi baik ini dilanjutkan Megawati, SBY, dan Jokowi sampai sekarang.
Aneh saja kalau ada sekelompok orang yang ingin mengembalikan kondisi yang sudah demokratis ini ke masa lalu, ke masa Orba berkuasa, lha wong nulis nama Presiden saja sampai diatur-atur gitu!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
