Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak swasta tersebut Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastrukturnya.
Program pembangunan infrastruktur yang masif dijalankan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan. Ke depan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan sentra-sentra produksi yang dilalui infrastruktur seperti jalan dan jalan tol menuju pasar yang dapat menyerap hasil-hasil produksi tersebut.
Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi implementasi program infrastruktur di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2019.
"Saya ingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri, termasuk di dalamnya UMKM, sehingga infrastruktur yang kita bangun betul-betul memiliki impact pada logistics performance index kita serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor negara kita," ujarnya kepada jajaran terkait.
Presiden juga menginstruksikan agar pembangunan dan modernisasi transportasi massal seperti moda raya terpadu serta lintas rel terpadu yang mendorong peradaban baru bagi masyarakat utamanya di perkotaan untuk terus dilanjutkan. Hal itu bertujuan agar sistem transportasi perkotaan akan semakin efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi atau fasilitas publik lainnya dengan lebih baik.
"Kita akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massa seperti MRT, LRT, dan juga kereta cepat terutama di kota-kota besar agar keseluruhan dari sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh," ucapnya.
Sementara yang berkaitan dengan rantai pasok konstruksi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pihaknya masih perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur nasional. Mulai dari kesiapan pada sumber daya manusia hingga pemenuhan kebutuhan material konstruksi yang sedapat mungkin diproduksi di dalam negeri.
Selain itu, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa pembiayaan terhadap semua proyek infrastruktur pemerintah tidak mungkin dibiayai seluruhnya dari APBN. Maka itu, pemerintah juga harus kreatif dalam menawarkan model pembiayaan-pembiayaan lain yang berasal dari pembiayaan di luar APBN,
"Kita tawarkan model pembiayaan kreatif, hybrid financing, seperti KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) dan pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah (PINA). Karena itu ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki sehingga memiliki daya tarik dan daya saing investasi yang semakin baik," kata Presiden.
Terakhir, Presiden mengingatkan agar pihak swasta turut dilibatkan dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak swasta tersebut Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastrukturnya.
"Proyek-proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak-anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN. Berilah ruang yang lebih luas pada swasta, pada pengusaha lokal, pada pengusaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur," tandasnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
