Pemerintah Maksimalkan Penanggulangan Banjir di Papua

Pemerintah berusaha keras memaksimalkan penanggulangan dan evakuasi korban banjir di Jayapura-Papua. Dengan adanya gerak cepat tersebut, maka penanganan korban diharapkan dapat optimal.

Dalam beberapa hari terakhir, Jayapura dilanda banjir dan membuat 7 orang kehilangan nyawa. Bencana banjir terjadi di beberapa distrik seperti di Abepura, Heram, Muara Tami, dan Jayapura Selatan. Ratusan rumah terendam air tetapi tidak usah khawatir karena penghuninya sudah dievakuasi oleh tim reaksi cepat Polda Papua.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementrian Sosial agar menanggulangi dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi di Jayapura. Dalam artian, penyelamatan para korban banjir harus dilakukan dengan cepat agar tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Selain itu, evakuasi terhadap anak-anak dan lania juga wajib secepatnya karena mereka beresiko tinggi untuk tenggelam.

Wapres KH Ma’ruf Amin melanjutkan, selain penanggungan banjir bandang, juga harus dilakukan penyelidikan apa saja penyebab banjir. Sehingga akan diketahui penyebabnya dan bagaimana cara pencegahannya agar tidak terulang lagi. Penyebabnya karena jika ada banjir lagi takut ada korban jiwa dari warga sipil.

Menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, banjir bandang terjadi karena curah hujan di Kota Jayapura yang cukup tinggi, dan sejak tanggal 6 januari 2022 lalu ada awan cumulus dan cumolonimbus yang membawa banyak air di dalamnya. Kondisi ini diperparah oleh tipuan angin moonsoon dari Australia yang membawa kelembapan tinggi.

Banjir kali ini mencatat rekor karena mencapai ketinggian 1,5 meter sehingga evakuasi memang harus dipercepat. Tak hanya rumah warga yang menjadi korban, tetapi kantor Gubernur Papua juga kebanjiran.

Dilaporkan ada lebih dari 500 warga yang mengungsi akibat banjir bandang. Mereka dievakuasi dan ditempatkan di Posko Penanganan Darurat di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Jayapura. Sudah ada tempat penampungan bagi warga sekaligus ada dapur umum sehingga mereka tidak bingung harus mencari makan di mana.

Di posko benar-benar diatur agar para pengungsi selamat, pasalnya saat ini musim hujan sehingga jangan sampai mereka malah terkena penyakit, mulai dari gatal-gatal, diare, masuk angin, dll. Para pengungsi tak hanya diberi bantuan selimut dan makanan tetapi juga obat-obatan ringan dan minyak kayu putih.

Selain itu, karena masih pandemi, para pengungsi wajib diberi masker agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Penjagaan jarak saat mereka tidur juga harus dilakukan.

Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai pasca pengungsian, angka pasien corona di Jayapura naik, karena ada klaster pengungsian. Oleh karena itu dari tim reaksi cepat, relawan, dan tenaga medis sama-sama saling mengingatkan mereka agar menaati protokol kesehatan.

Penanggulangan banjir juga dilakukan di lokasi agar jangan sampai ada warga yang belum terevakuasi sehingga dari tim reaksi cepat Polda Papua terus menyisir dengan perahu karet sehingga semuanya bisa selamat.

Setelah banjir mereda maka pemerintah daerah Papua fokus pada penanggulangan pasca bencana, mulai dari pembersihan kantor gubernur dan rumah warga, perbaikan (jika ada bagian yang rusak), pemberian santunan kepada eks pengungsi (karena mereka tidak bisa bekerja saat kebanjiran), dll.

Bencana banjir yang ada di Jayapura, Papua cukup mengagetkan karena sampai merendam kantor Gubernur Papua. Evakuasi warga dilakukan dengan cepat untuk meminimalisir korban luka dan jiwa.

Masyarakat yang mengungsi akan mendapat berbagai bantuan, dan mereka tetap harus menjaga protokol kesehatan, agar tidak memunculkan klaster corona baru.

***