Kalangan pekerja akan mendapat bantuan langsung tunai sebesar 600.000 rupiah per bulan. Uang bantuan ini merupakan wujud perhatian dari pemerintah, sebagai upaya untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dana tersebut diharap bisa membantu kehidupan para pekerja agar bisa bertahan walau berada di tengah pandemi covid-19.
Corona membuat banyak orang menjerit karena menyebabkan kondisi finansialnya anjlok. Para pedagang merasakan sepinya toko. Para pekerja harus mau dikurangi gajinya, bahkan hingga 50%. Penyebabnya karena kondisi keuangan perusahaan sedang menurun. Jika hal ini terjadi berkepanjangan, dikhawatirkan akan terjadi krisis ekonomi, bahkan resesi, di Indonesia.
Pemerintah berusaha keras mencegah krisis sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila. Presiden bersikap adil kepada rakyatnya, baik ke kalangan menengah maupun kelas bawah. Untuk itu, disiapkan bantuan langsung tunai khusus untuk para pekerja yang membutuhkan. Syaratnya, mereka bukanlah pegawai negeri sipil atau karyawan BUMN dan punya akun di BPJS ketenagakerjaan.
Mentri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa bantuan yang akan diberikan sebesar 600.000 rupiah dan akan diberi selama 4 bulan. Namun pencairannya bukan per bulan, melainkan 2 bulan sekali. Mereka yang mendapat bantuan bergaji di bawah 5 juta dan iuran BPJS-nya di bawah 150.000 rupiah per bulan. Program ini akan dimulai bulan september nanti.
Erick Thohir melanjutkan, bantuan akan ditransfer langsung ke rekening pekerja, untuk mencegah penyalahgunaan. Program stimulus ini akan dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuan bantuan uang adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Jika pekerja mendapat gaji ekstra, mereka bisa lebih banyak berbelanja. Jadi mendorong pemulihan ekonomi.
Ketika pekerja lebih sering berbelanja, bukanlah sebuah pemborosan. Memang di tengah pandemi kita juga harus berhemat. Namun banyak orang yang lupa bahwa jika uang digunakan untuk belanja, akan menyelamatkan nasib para pedagang. Pasar akan ramai dan roda ekonomi berputar lagi. Kondisi finansial Indonesia bisa bangkit lagi setelah sebelumnya lesu.
Jika ada yang bertanya, mengapa pegawai sudah mendapat gaji tapi malah diberi uang oleh pemerintah? Enak sekali. Mereka lupa bahwa pekerja adalah kalangan menengah yang juga terkena efek corona. Boss bisa saja memberlakukan gaji sesuai dengan jam kerja, apalagi ketika banyak yang work from home. Gaji menyesuaikan juga dengan kondisi keuangan perusahaan.
Hal itu menyebabkan penurunan nominal jumlah gaji yang diterima oleh para pekerja. Banyak orang yang salah sangka dan mengira hidup mereka enak, padahal tidak. Karena di rumah juga masih harus membayar gaji pembantu, bayar cicilan, dll. Sedangkan gajinya berkurang. Jadi yang terkena efek corona bukan hanya orang miskin tapi juga kalangan menengah.
Nasib para pekerja makin sengsara karena sebagai kalangan menengah tidak berhak mendapat bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah. Jikapun mendapat paket, akan dicap buruk karena dianggap mengemplang. Padahal kita tidak tahu kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, pekerja juga berhak mendapat uang bantuan dari pemerintah.
Uang yang diberi pemerintah walau nominalnya tidak terlalu banyak, diharap bisa membantu para pekerja. Mereka bisa menggunakannya untuk membayar SPP anak atau membeli sembako. Bantuan dari pemerintah memiliki efek domino, SPP terbayar dan gaji gurunya bisa lancar.
Pekerja bisa menggaji pembantu dan ART tersebut bisa menghidupi keluarganya. Bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk para pekerja diharap bisa membantu mereka untuk bertahan di tengah badai corona. Uang ini juga bisa digunakan untuk belanja dan mendorong kenaikan pembelian, sehingga keadaan ekonomi di Indonesia makin membaik. Bantuan dari pemerintah harus dibelanjakan dengan bijak dan teliti.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
