Kerja Keras Pemerintah Menangani Kasus Covid-19

Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi dampak negatif pandemi covid-19 dengan pemberlakuan protokol kesehatan 10M, vaksinasi nasional, PPKM, dan pemberian Bansos. Masyarakat mengapresiasi kerja keras tersebut yang saat ini telah berhasil memberikan dampak positif.

Pandemi membuat hidup kita nyaris berantakan karena perekonomian terkena imbasnya dan daya beli juga menurun drastis. Baik dari lapisan masyarakat kelas bawah maupun atas, semua nyaris pingsan karena efek Corona. Situasi ini bisa makin runyam kalau tidak ada pengendalian, dan pemerintah berusaha keras agar kita tidak terjebak dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2.

Untuk mengatasi keganasan Corona maka pertama-tama pemerintah menegaskan aturan tentang kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Poinnya pun ditambah terus, dari sebelumnya hanya 3M, 5M, lalu sekarang 10M. Penambahan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi yang tertular Corona karena virus ini bisa saja hinggap di udara dan menular dengan semena-mena.

Masyarakat pun menaati aturan Prokes , terutama memakai masker dan mencuci tangan. Masker sudah jadi barang yang wajib dikenakan saat keluar rumah dan aneka warna masker bisa dipasangkan dengan baju, sehingga terlihat serasi. Jangan lupa untuk memilih masker dengan filtrasi yang baik, bukan sekadar murah. Mencuci tangan juga wajib dilakukan atau diganti dengan menggunakan hand sanitizer.

Sementara itu poin-poin lain dalam Prokes  juga didukung, seperti menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imunitas, mengganti baju, dan menjaga kebersihan lingkungan. Masyarkat sadar bahwa kenaikan kasus covid terjadi saat mobilitas tinggi, oleh karena itu aktivitas di luar dibatasi dan hanya yang penting saja. Lingkungan juga terus dibersihkan dan rumah kalau bisa disemprot disinfektan.

Selain menaati Prokes, masyarakat juga mendukung program vaksinasi nasional. Vaksinasi amat penting karena meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan Corona. Semua orang berburu vaksin karena masih digratiskan oleh pemerintah, dan jika ingin bermobilitas dengan kendaraan umum sering disyaratkan harus menunjukkan kartu vaksin atau scanning dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Vaksinasi juga jadi syarat jika seseorang ingin tes CPNS. Selain itu jika ada acara penting misalnya pelatihan bisnis, maka peserta wajib menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama. Pemakaian kartu vaksin bukanlah sebuah diskriminasi bagi yang belum divaksin, melainkan cara untuk mencegah penyebaran Corona.

Selain vaksinasi, pemerintah juga kembali menggencarkan PPKM. Setelah beberapa minggu ini banyak daerah yang turun level jadi PPKM level 1 dan 2, maka pada libur akhir tahun semuanya wajib dikenakan PPKM level 3. Penyebabnya karena jika ada PPKM maka mobilitas bisa berkurang drastis karena ASN, pegawai swasta, dan aparat dilarang untuk mudik atau liburan keluar kota.

PPKM level 3 kembali diberlakukan karena kita melihat kejadian tahun lalu, di mana pasca libur panjang malah pasien Corona membludak dan para nakes kelelahan karena rumah sakit penuh. Saat PPKM selain mobilitas dibatasi, kunjungan ke tempat umum seperti mall juga dibatasi maksimal 50%. Hal ini juga untuk mencegah terbentuknya kerumunan.

Bansos juga menjadi penyelamat, khususnya bagi warga yang kurang mampu. Awalnya mereka mendapatkan paket sembako tetapi akhirnya diganti dengan uang. Penyaluran Bansos juga diganti dengan cara transfer agar bisa langsung dimanfaatkan, dan juga sekaligus mengurangi potensi pungli. Bahkan Bansos diperpanjang hingga 2022 mengingat dampak pandemi masih terasa.

Berbagai program dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi dampak negatif Corona. Strateginya mulai dari Prokes, vaksinasi, PPKM, sampai pemberian Bansos. Semua ini dilakukan untuk mencegah penularan Corona dan mengatasi efek negatif dari pandemi.

***