“Best of The Best Award 2018” Kategori Kepala Dinas Terbaik

Semenjak kepemimpinan DR. Saiful Rachman, MPd, inovasi di bidang pendidikan menjadi andalan proses pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Di tangan orang-orang yang handal, inovasi bukanlah hanya sekadar jargon belaka.

Tetapi, justru diwujudkan menjadi karya-karya nyata. Analogi itu mungkin yang mendasari Dinas Pendidikan di bawah pimpinan Saiful Rachman. Menyadari pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan, sejumlah inovasi pun ditelurkan.

Tak pelak lagi, sejumlah inovasi yang sekarang mulai dirasakan masyarakat Jatim itu mulai mendapatkan apresiasi dari pihak-pihak tertentu. Terbaru, atas nama Pemprov Jatim, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mendapatkan penghargaan sebagai “Best of The Best Award 2018” Kategori Kepala Dinas Terbaik di Bali.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh insan pendidikan di Jatim. Tanpa peran serta semuanya tidak ada artinya. Semoga istiqomah untuk selalu mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Pendidikan di Jatim,” ungkap Saiful Rachman.

Salah satu contohnya, SMA Negeri Taruna Nala Jatim di Malang. Meski baru sekali berhasil meluluskan siswanya, SMAN Taruna Nala sudah berhasil mendapat akreditasi dengan nilai A Unggul. Demikian dilansir Klikapa.com, Jum’at (26/10/2018).

Hasil akreditasi ini dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah (BAN S/M) Provinsi Jatim pada 24 Oktober 2018. SK Nomor 133/BAN-S/M.35/SK/X/2018 tersebut ditandatangani Ketua BAN S/M Jatim Prof. DR. M.V. Roesminingsih, MPd.

Kepala SMAN Taruna Nala Drs. Tri Suharno, MPd menyambut gembira keputusan akreditasi untuk sekolah yang dipimpinnya tersebut. “Saya bersyukur, kerja keras kami selama ini telah membuahkan hasil yang sangat baik,” ungkapnya.

Menurutnya, semua ini tak lepas dari kerja keras para guru, orang tua dan pihak-pihak yang membantu tercapainya hasil ini. Dalam SK itu disebutkan, SMAN Taruna Nala meraih hasil akreditasi predikat A Unggul dengan nilai 91.

Banyak faktor yang dinilai dalam akreditasi tersebut, di antaranya faktor akademik, kelulusan, penilaian, SKS,  dan tolok ukur yang lain. Hampir semua faktor yang dinilai itu SMA Taruna Nala mendapat nilai di atas 90. “Hanya satu yang nilainya 89,” ucapnya.

Tri Suharno menjelaskan, pihaknya harus bekerja keras agar segera mendapatkan pengakuan. Maklum, sebagai sekolah yang masih baru yang banyak diminati oleh masyarakat, tuntutan akreditasi sangat besar.

Sekolah dengan sistem boarding school ini memadukan pendidikan umum dan pendidikan karakter bela negara yang menekankan disiplin yang tinggi. SMAN Taruna Nala bekerja sama dengan TNI AL yang menangani masalah pengasuhan siswa selama di sekolah.

Inilah yang menjadikan pendidikan karakter di sekolah itu berjalan dengan baik. Tingkat kedisiplinan siswa sangat tinggi. Sekolah ini merupakan kerja sama antara Pemprov Jatim dengan TNI AL, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Juni 2017.

Hasil ini sangat ditunggu oleh para orang tua siswa yang berharap agar sekolah bisa segera mencapai akreditasi A. Dengan hasil ini, maka 50 persen lulusannya bisa langsung mendaftar di perguruan tinggi negeri (PTN).

Dengan demikian, kelulusan kedua tahun depan sudah bisa mendapat hak untuk mendaftar di PTN. “Kami akan segera sosialisasi ke beberapa PTN tentang hasil akreditasi kami agar kami bisa mendapat hak 50 persen tersebut,” ujar Tri.

Tantangan lain adalah mempertahankan hasil akreditasi tersebut. Tidak banyak sekolah yang bisa mendapat hasil maksimal itu. Sekolah yang dipimpinnya justru mencapai nilai maksimal itu justru saat baru pertama meluluskan. Akreditasi ini akan dilakukan setiap empat tahun.

Tahun ini, menurut Tri, sistem penilaiannya sangat ketat sehingga tidak banyak yang bisa mencapai nilai maksimal. “Kami bertekad untuk mempertahankan prestasi ini, bahkan bila perlu akan kami tingkatkan lagi,” jelas Tri.

Bersamaan dengan pendirian SMAN Taruna Nala itu, Disdik Jatim juga mendiringan SMAN Taruna Angkasa di Kota Madiun. Dan, kini Saiful Rachman juga sedang menyiapkan SMAN Taruna Bhayangkara di Banyuwangi dan SMKN Terpadu Jatim.

Potret Pendidikan Jatim

Indikator pembangunan sebuah bangsa dan negara tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan atau kegagalan pada dunia pendidikan. Sebagai hak dasar, sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan negara-negara di dunia.

Pendidikan, bersanding dengan kesehatan dan kesejahteraan rakyat, merupakan esensi dan tolok ukur pembangunan yang terjadi di sebuah wilayah, bahkan Negara. “Majulah Jatim, majulah Pendidikan Jatim,” kata Saiful Rachman.

Kondisi pendidikan di Jatim, jika mengacu pada Data Pendidikan Tahun 2016, berada di atas standar atau rerata nasional. Contoh paling nyata dan bisa diperbandingkan adalah indeks angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) pada semua tingkatan sekolah dasar dan menengah.

APM SD sederajat se-Jatim berada pada kisaran 98,56% dan APK 112,84%. Sementara secara nasional, APM SD sederajat hanya 93,38% dan APK 108%. Tingkat SMP sederajat se-Jatim, APM mencapai 88,14% dan APK 103,42%;

Sementara secara nasional APM SMP sederajat hanya 81,01% dan APK 100,72%. Dan, tingkat SMA sederajat se-Jatim, APM tercatat 68,21% dan APK 80,42%; jauh di atas rerata nasional yang APM hanya 59,10% dan APK 76,45%.

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur itu. Sementara APK adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak 2007, pendidikan non-formal (Paket A, Paket B, Paket C) ikut menjadi indikator APM dan APK.

Kondisi pendidikan terkini di Jatim lainnya terlihat dari angka transisi di tingkat SMP sederajat sebesar 99,02% dan pada tingkat SMA sederajat 89,88%. Angka putus sekolah pada tingkat SD sederajat berkisar 0,08%, tingkat SMP sederajat 0,31%, dan SMA sederajat 0,58%.

Angka mengulang pada tingkat SD sederajat sekitar 1,33%, SMP sederajat 0,09%, dan SMA sederajat 0,12%. Sedangkan angka lulusan pada tingkat SD sederajat mencapai 99,95%, SMP sederajat 99,11%, dan SMA sederajat 98,63%.

Rasio siswa per kelas, pada tataran SD sederajat berkisar pada angka 25 siswa/kelas, SMP sederajat 27 siswa/kelas, dan SMA sederajat 31 siswa/kelas. Adapun rasio ruang belajar per kelas pada tataran SD sederajat mencapai 1,29 ruang/kelas, SMP sederajat 0,89 ruang/kelas, dan SMA sederajat 1,07 ruang/kelas.

Sementara, rasio siswa dibandingkan guru, pada tataran SD hingga SMA sederajat berada pada tataran 13 siswa per 1 guru. Kemudian, rasio siswa dengan sekolah, pada tingkat SD sederajat mencapai 151 siswa/sekolah, SMP sederajat 244 siswa/sekolah, dan SMA sederajat 286 siswa/sekolah.

Dilengkapi dengan rasio siswa SMA dibandingkan dengan SMK yang mencapai 37,98% dibandingkan dengan 62,02%.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, Dinas Pendidikan telah melakukan sejumlah program dan kegiatan yang dialokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.

Program BOSDA MADIN, salah satunya. Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah sesuai dengan kebutuhan dasar dan pokok. Tercatat 1.097.548 orang yang merasakan manfaat kegiatan ini.

Sebanyak 847.866 santri tingkat ula mendapat bantuan masing-masing Rp 15.000 per bulan dan santri tingkat wustha mendapat bantuan @ Rp 25.000/bulan untuk 197.139 santri. Sementara untuk ustadz dan pengasuh guru swasta yang berjumlah 52.543 orang diberikan pula bantuan @ Rp 300.000/bulan.

Program lainnya, BOS SMA dan SMK, atau dikenal dengan nama BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) diberikan kepada 52.690 siswa. Terbagi atas 22.810 siswa SMA dan 29.880 siswa SMK. Masing-masing dari mereka mendapatkan bantuan Rp 65.000/siswa/bulan. Atau, senilai Rp 780.000/siswa/tahun.

Salah satu program unggulan lainnya adalah pendirian SMK Mini. Pembangunan SMK Mini bertujuan untuk mewujudkan SMK Mini di pondok pesantren yang berbasis kewirausahaan yang menghasilkan sejumlah produk unggulan. Sehingga tercipta sentra usaha yang berbasis pesantren (pesantren-preneurship).

Dari target 470 lembaga SMK Mini pada 2019, dalam konteks kekinian telah terealisasi 370 lembaga. Jadi, tinggal 100 lembaga lagi yang harus diwujudkan dalam 2 tahun mendatang.

Pada pelaksanaan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pemprov Jatim bertumpu pada perluasan dan peningkatan mutu. Di samping itu, Pemprov Jatim juga sedang menggiatkan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Jatim.

Sebab, saat ini baru 11 daerah saja yang mendeklarasikan pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Yaitu, Kabupaten Banyuwangi, Pacitan, Nganjuk, Bojonegoro, Magetan, Trenggalek, Gresik, Sidoarjo; serta Kota Malang, Batu, dan Probolinggo.

Tidak bisa diabaikan, guna mencapai pendidikan berkualitas, PemprovJatim  menggalakkan pula program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Indikatornya bisa dilihat dari pelaksanaan peningkatan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan (kualifikasi S1 dan S2 pelatihan);

Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan (penilaian angka kredit) yang telah dilakukan secara online; peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; serta pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi.

 “Tidak bisa dipungkiri, dengan sejumlah pencapaian sebagaimana disebutkan di atas masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dengan sisa waktu masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2014-2019 ini, capaian dan target yang telah ditentukan bisa segera direalisasikan, dan bahkan ditingkatkan,” ujar Saiful Rachman.

***