Pemerintah terus melanjutkan dan mempercepat penyaluran Bansos di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Masyarakat pun mengapresiasi upaya tersebut guna mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak virus Corona.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran PKH 10 Juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako 18,8 juta KPM dan perpanjangan BST Mei-Juni 10 Juta KPM.
Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar Bansos dapat disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya Bansos yang akan digulirkan.
Percepatan penyaluran Bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah 2 digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran Bansos penerima keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak agar bantuan sosial cair pada bulan Juli 2021 seiring diterapkannya PPKM Darurat.
Sri Mulyani selaku Menteri Kauangan juga menyampaikan, bahwa perlindungan sosial melalui Bansos akan segera diakselerasikan pembayarannya. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya kegiatan pelaku usaha, utamanya sektor wisata, transportasi, pendidikan, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran BST bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp 600.000 sekaligus.
Namun, ia meminta BST digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Risma menekankan, percepatan Bansos ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana Bansos. Pengawasan Akan dilakukan dari struk belanja penerima manfaat.
Secara terperinci, untuk besaran BST yang akan disalurkan adalah senilai Rp. 300.000 per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Menurut Risma, BST kemungkinan akan tersalur paling lambat pekan depan. Sementara itu, target penyaluran BST perbulan akan menyasar 10 juta penerima bantuan.
Kemudian, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima program keluarga harapan sebanyak 10 juta.
Teknis penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).
Lebih lanjut, ia menegaskan, penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran kementerian sosial. Sebab, ada tambahan anggaran dari pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada Mei dan Juni sebanyak Rp 2,3 triliun.
Risma juga mendorong Himbara agar dapat mengakselerasikan penyaluran Bansos melalui kartu elektronik. Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian dari upaya Menteri Sosial untuk melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran bantuan sosial agar selaras dengan arahan Presiden Jokowi.
Risma mengatakan Kemensos terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tetap sasaran.
Masyarakat sangat membutuhkan bantuan di masa PPKM seperti saat ini. Untuk bantuan sosial non-tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda), karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah. Respon pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data.
Dirinya juga mengakui, bahwa untuk penerima bantuan pada skema Bansos yang baru terkait PPKM memang perlu terobosan. Usulan penggunaan transaksi digital tersebut merupakan bagian dari upaya risma dalam melakukan langkah-langkah akselerasi pada tahap penyaluran Bansos. Selain itu, dirinya juga terus mendorong pemda agar dapat meningkatkan verifikasi dan validasi data. Khususnya dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non-tunai kepada 5,9 juta keluarga.
Terobosan ini tentu saja akan mempercepat proses pemberian bantuan, apalagi bank memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mencetak kartu yang dirasa cukup lama.
Bantuan sosial merupakan suntikan untuk masyarakat yang terdampak sejak awal pandemi dan PPKM Darurat.
Ketika PPKM diberlakukan maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar tetap dapat membeli bahan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari. Tentu saja hal ini perlu mekanisme percepatan agar masyarakat tidak lama menunggu datangnya bantuan. (Zainudin Zidan)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
