Kesejahteraan dan jaminan akan profesi mereka kian tidak pasti. Mengapa hal ini dapat terjadi,
Ikatan Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS) akan memperjuangkan secara regulatif dosen tetap bukan PNS, baik dosen di perguruan tinggi di bawah kemenag atau kemendikbud untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini dikatakan Ketua Ikatan DTBPNS, yang juga sebagai Dosen IAIN Jember, Moh Nur Afandi, usai ditetapkan sebagai Mandataris Ketua Umum Pusat Ikatan Dosen Tetap Bukan PNS (IDTBPNS), Rabu(13/1) yang dikemas secara virtual konsolidasi dari berbagai Perguruan Tinggi DTBPNS dengan 9 tim formatur.
Untuk mengawali tugasnya, Pria yang akrab disapa Cak Afandi itu, ingin memperjuangkan hak Dosen tetap non PNS. Kerapkali Dosen Tetap Non PNS "ibarat" buruh yang prestasi dan pengabdian mereka pada negara dianggap remeh.
“Kesejahteraan dan jaminan akan profesi mereka kian tidak pasti. Mengapa hal ini dapat terjadi,” tanya pria yang menggantikan posisi Dr. Muhammad Habibi asal IAIN Kerinci.
Karena itu, mantan Ketua Umum Komisariat PMII IAIN Jember itu menegaskan, dalam memahami nestapa ini, agaknya penting menganalisis mengapa Dosen Tetap Non PNS muncul dan rekrutmen berlangsung di Perguruan Tinggi Negeri. "Kita analisa dulu,” ungkapnya.
Untuk diketahui, ada 9 tim formatur yang ikut dalam virtual tersebut diantaranya, Muhammad Habibi (IAIN Kerinci), Ibnu Hajar (UIN Makassar), Ubaidillah (IAIN Purworkerto), Ahmad Zayyadi (IAIN Purwokerto), Ahmad Faidi (IAIN Madura), Moh Nur Afandi (IAIN Jember), Muhtarom (UIN Palembang), Ali Hasan (IAIN Jember), Adi Cahyadi (UIN Jakarta).
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
