Kedua bendungan didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa.
Sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.
Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontak akan rampung tahun 2021, namun ditargetkan dapat selesai lebih cepat pada akhir tahun 2020.
“Saya minta pekerjaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena kontur tanah yang terjal. Pohon-pohon yang ada seperlunya saja ditebang, karena bisa menjadi bagian dari lansekap area bendungan. Sebagai dry dam, maka baru akan digenangi air jika intensitas hujan tinggi. Sementara saat musim kemarau bendungan ini kering," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai meninjau pembangunan Bendungan Ciawi di Bogor, Selasa (7/8/2019).
Menurut Menteri Basuki perkembangan pembangunan kedua bendungan tersebut sudah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan pembebasan lahan Bendungan Sukamahi yang sudah 82,81% dan Bendungan Ciawi sebesar 78%.
Dikatakan Menteri Basuki, tahapan penting yang harus diselesaikan pada awal pembangunan bendungan yaitu pengelakan sungai sehingga pekerjaan utama dapat dilaksanakan. Ditargetkan pengelakan sungai Bendungan Sukamahi dapat dilaksanakan pada akhir September 2019 dan untuk bendungan Ciawi pada pertengahan Oktober 2019.
Untuk menjaga ritme pekerjaan, Menteri Basuki meminta agar dilakukan pembagian jadwal tiga shift kerja dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan pekerja.
Kedua bendungan tersebut didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Selain itu bendungan juga bermanfaat untuk konservasi air dan pengembangan potensi pariwisata di kawasan Puncak, Jawa Barat.
Menteri Basuki mengatakan pengendalian banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja seperti kegiatan normalisasi sungai dan membangun bendungan, melainkan juga dengan kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.
Pembangunan dua bendungan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir. Di hilir Jakarta dilakukan normalisasi Kali Ciliwung yang berlokasi di Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai.
BBWS Ciliwung Cisadane Ditjen SDA juga telah menyelesaikan penambahan pintu air Manggarai dan Karet, serta tengah menyelesaikan Sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.
Kontrak Pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT. Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 798,7 miliar melalui kontrak tahun jamak. Kapasitas tampung Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan luas area genangan 31,96 hektar. Saat ini progres konstruksinya sebesar 24,43%.
Sementara kontrak pembangunan Bendungan Sukamahi ditandatangani pada 20 Desember 2016 dengan kontraktor PTWijaya Karya-Basuki KSO senilai Rp 436,97 miliar. Volume tampungnya sebesar 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 ha. Saat ini progres konstruksi Bendungan Sukamahi sebesar 21,13%.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Muhammad Zainal Fatah, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
