Yacob Utama, Yakob Utama, Jacob Utama, Jakob Oetama.

Kini Pak Jakob sudah tiada. Saya tidak tahu apakah kepemimpinan di Kompas selanjutnya akan dipegang keturunan pak Jakob atau keturunan Pak Auwjong Peng Koen .

Minggu, 13 September 2020 | 09:04 WIB
0
334
Yacob Utama, Yakob Utama, Jacob Utama, Jakob Oetama.
Dahlan Iskan dan Jakob Oetama (Foto: tribunnews.com)

Yang terakhir itu ejaan yang benar. Saya pernah bertanya langsung kepada beliau tentang ejaan nama beliau itu —saking banyaknya versi di media.

Beliau juga menjelaskan secara khusus bahwa kata “Oetama” di situ harus dibaca: utomo.

Beliau kan orang Jawa Tengah. Lahir di desa sekitar candi Borobudur. Bahwa “utomo” itu ditulis “Oetama” justru itulah yang benar —menurut grammar bahasa Jawa: bunyi “o” harus ditulis “a” manakala kata itu berubah bunyi ketika diberi akhiran “ne”.

“Utomo” ketika diberi akhiran “ne” bunyinya menjadi “utamane”. Bukan “utomone”.

Jangan disangka hanya bahasa Inggris yang grammar-nya bikin pusing. Cukup sampai di situ kita bicara bahasa Jawa.

Kita kan lagi membicarakan sosok hebat tokoh pers Indonesia yang meninggal Rabu siang kemarin: Jakob Oetama. Baca: Yakob Utomo.

Saya tengah dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta (pakai mobil) ketika staf di Kompas TV menghubungi saya.

Kompas TV minta agar saya ikut memberi kesaksian tentang Pak Jakob. Saya diminta menyiapkan HP dan laptop untuk pengambilan suara dan gambar.

“Saya tidak membawa laptop,” jawab saya.
Lima menit kemudian saya baru tahu ada apa. Yakni setelah Joko “Jagaters” Intarto menghubungi saya: bahwa Pak Jakob meninggal dunia. Rabu, jam 13.00, di RS Mitra Keluarga, Jakarta.

Tentu saya tidak terlalu kaget. Saya sudah lama mendengar beliau sakit. Usianya juga sudah 89 tahun —beberapa hari lagi.

Saya langsung teringat semua kenangan lama. Pak Jakob adalah orang yang sabar, kalem, tenang, kalau berjalan tidak bergegas, kalau bicara lirih, ritme kata-katanya lamban dan wajahnya lebih sering datar —tidak bisa terlalu kelihatan gembira atau terlalu kelihatan sedih.

Pak Jakob, karena itu, adalah simbol sosok orang Jawa yang sangat sempurna.

Kepindahan beliau ke Jakarta tidak membuat beliau berubah menjadi “lu gue”. Tidak seperti saya: begitu pindah ke Surabaya langsung ikut menjadi bonek.

Kesantunan Pak Jakob itu mungkin karena budaya desa di Jawa Tengah sangat merasuk ke jiwanya. Mungkin juga karena roh Borobudur ikut mewarnainya. Mungkin sekali latar belakangnya sebagai guru masih terus terbawa. Mungkin pula kultur sekolah Seminari Katolik masih ada padanya —meski beliau tidak menyelesaikan seminarinya.

Rambut beliau lurus tapi dibiarkan agak panjang. Ibarat guru besar, Pak Jakob itu sempurna karena linier. Tidak seperti saya yang zig-zag: tamat SMA di Magetan langsung ke Kalimantan. Kawin pun dengan galuh Banjar, lalu jadi bonek, dan menjelang tua harus mengganti hati saya dengan hatinya orang Tionghoa dari Tianjin.

Pak Jakob adalah orang yang santun —santun yang linier. Dan itu tercermin dari gaya pemberitaan koran yang dilahirkannya: Kompas. Jurnalistik Kompas adalah jurnalistik yang santun. Terutama bisa dilihat dari Tajuk Rencananya. Yang bagi pengkritiknya dianggap sebagai tajuk dengan gaya yang muter-muter.

Di era saya muda, gaya Kompas seperti itu sangat menjengkelkan. Tidak radikal sama sekali. Tidak seperti Harian Kami-nya Nono Anwar Makarim yang dar-der-dor. Tidak seperti Harian Indonesia Raya-nya Mochtar Lubis yang memberontak. Atau tidak seperti Harian Nusantara-nya —aduh lupa siapa pemiliknya— yang menyerang-nyerang.

Keberanian Kompas yang paling berani —menurut anak-anak muda kala itu— hanyalah sebatas ini: menyindir.

Tapi “Purwodadi kutane, sing dadi nyatane”. Maksudnya: yang penting kan kenyataannya. (Di kalimat peribahasa itu terdapat akhiran “ne”. Maka kata “kuto” menjadi “kuta”, “nyoto” menjadi “nyata”).

Kenyataan adalah bukti yang paling tidak bisa diabaikan.

Kenyataannya: Kompas-lah yang paling hebat. Paling besar. Paling kaya. Kaya-raya.

Harian Kami, milik ayah Nadiem Makarim itu, tewas dibredel. Harian Nusantara, milik TD Hafaz, juga dibredel. Harian Indonesia Raya-nya Mochtar Lubis belakangan juga dibredel. Semua karena tidak mau tunduk pada kemauan penguasa.

Harian Kompas memang juga pernah dibredel. Tapi sangat sebentar —mungkin seminggu saja.

Koran saya dulu malah tidak pernah dibredel. Saya ikut gaya Pak Jakob yang sesekali harus mengalah —untuk menang. Lebih baik tetap bisa menyindir bertahun-tahun daripada sekali membentak lalu mati.

Waktu itu, perdebatan mana yang lebih baik —menyindir berlama-lama atau bisa membentak tapi hanya sekali— tidak pernah reda di kalangan wartawan saat itu. Topik perdebatan itu lebih disederhanakan: pilih jalan Mochtar Lubis atau Jakob Oetama. Terutama dalam memilih strategi perjuangan menegakkan demokrasi.

Perdebatan seperti itu kini tidak ada lagi di kalangan pelaku media massa. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Bahan yang dibahas juga habis —tidak ada lagi mahasiswa yang galak. Yang mestinya membahas pun —para wartawan profesional— sudah lelah. Atau takut pada bos pemilik media.

Gaya Pak Jakob adalah gaya yang ternyata lebih bisa diterima siapa saja —kecuali yang progresif.

Nyatanya Kompas menjadi raja media masa di Indonesia. Lalu menjadi raja toko buku: Gramedia. Raja hotel: Santika-Amaris. Dan banyak lagi.

Bahkan bisnis Kompas melebar ke mana-mana: perkebunan, jalan tol dan bank —Bank Media yang kemudian dilepas.

Tapi Kompas telat masuk bisnis TV. Saya yakin itu karena idealisme yang berlebihan sebagai wartawan media cetak. Seperti juga saya.

Gak tahunya kue media terbesar adalah di TV.

Pendapatan koran tidak ada seujung kuku pendapatan stasiun TV. Akhirnya bos-bos TV-lah yang menjadi raja media —bukan yang merangkak dari bawah: si wartawan.

Pada akhirnya Kompas mendirikan stasiun TV juga. Tidak sukses. Lalu dikerjasamakan dengan Chairul Tanjung menjadi Trans 7. Lalu kelihatannya menyesal: kok tidak punya TV lagi. Maka didirikan lagi Kompas TV. Yang seperti sekarang.

Mungkin juga Pak Jakob tidak menyesal bekerja sama dengan Chairul Tanjung. Stasiun TV-nya itu dari rugi bertahun-tahun menjadi laba. Dari “menggerogoti” keuangan Kompas menjadi “sumber pendapatan”. Toh Kompas Gramedia masih memiliki sekitar separo saham di TV 7.

Pak Jakob juga terasa telat ekspansi ke daerah-daerah. Itu juga karena tingginya kesantunan dan rasa tepo sliro pak Jakob: kalau Kompas ekspansi ke daerah-daerah akan terasa “yang besar ‘memakan’ yang kecil”. Koran-koran daerah akan mati semua.

Pak Jakob tentu sering mendengar aspirasi koran-koran kecil di daerah seperti itu. Beliau adalah Ketua Umum Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Setiap kali rapat SPS muncul keluh kesah penerbit koran kecil: kalah bersaing dengan koran besar. Yang jumlah halamannya begitu banyak dengan harga jual yang begitu murah.

Tapi, akhirnya Kompas juga ekspansi ke seluruh Indonesia —setelah si Bonek dari Surabaya berlari kencang ke mana-mana.

Pak Jakob selalu “menjewer” saya dengan senyumnya dan pujiannya. “Ini lho anak muda yang hebat. Ekspansi ke mana-mana tanpa beban,” katanya kepada teman-teman penerbit yang lagi kumpul. Berkata begitu beliau sambil tersenyum dengan ekspresi mulut yang —dalam bahasa Jawa disebut— “mencep”.

Pak Jakob sebenarnya tidak mau jadi ketua umum SPS. Bukan agar tidak punya beban ekspansi. Tapi Pak Jakob memang bukan orang yang ambisius di bidang politik. Bahkan sama sekali tidak berpolitik secara praktis. Tidak pula punya sedikit pun keinginan di jabatan publik.

Rasanya itu sikap yang benar. Daripada seperti yang dilakukan si Bonek yang sampai terperangkap jebakan politik.

Bahwa akhirnya Pak Jakob mau menjadi ketua umum, itu karena terpaksa. Kami semua mendaulat beliau. Kami semua merasa pak Jakob lah yang harus kami tuakan.

Sambil memaksa beliau, kami juga berdoa agar kali ini ketua umum SPS tidak meninggal dalam jabatan. Itu karena ketua-ketua umum sebelumnya selalu meninggal dunia sebelum mengakhiri masa jabatan mereka. Dan itu juga karena seseorang bisa menjadi ketua umum SPS sampai berapa periode sekali pun. Toh tidak banyak yang mau. Apalagi orang seperti saya: yang bekerja lebih baik dari berbicara.

Setelah beberapa periode, Pak Jakob benar-benar tidak mau lagi dipilih. Beliau merayu saya untuk menggantikan. Saya juga tidak mau.

Dalam suatu kongres SPS di Jakarta pak Jakob “menggalang” utusan: jangan lagi memilih beliau. Harga mati. Lantas beliau “menggalang” suara agar memilih saya.

Saya melihat gelagat itu. Menjelang acara pemilihan ketua umum, saya diam-diam ke bandara. Pulang ke Surabaya. Agar tidak bisa dipilih —ketentuannya jelas: calon ketua umum harus ada di arena pemilihan.

Saya pun lega: bisa pulang dari kongres tanpa beban apa-apa.

Ups… Begitu mendarat di Juanda saya ditelepon Pak Jakob.

“Mas Dahlan terpilih sebagai ketua umum,” kata beliau.

“Lho saya kan tidak ada di tempat? Kan anggaran dasar mensyaratkan itu?” jawab saya.

“Menjelang pemilihan tadi, anggaran dasarnya sudah diubah. Dan saya yang menjamin bahwa Mas Dahlan pasti mau kalau saya yang minta,” kata beliau.

Tentu saya tidak berani untuk tidak tawaduk kepada Pak Jakob. Saya pun menerima jabatan itu —dengan doa jangan sampai saya meninggal dunia di jabatan itu.

Ternyata saya hampir meninggal dunia. Terkena kanker hati. Sampai harus ganti hati.

Dan ternyata saya meninggal dunia beneran —secara politik. Saya dikenai perkara bertubi-tubi. Saya pun minta berhenti sebagai ketua umum: tidak pantas ketua umum SPS berstatus tersangka. Saya ajukan surat pengunduran diri itu: ditolak! Mereka tahu bahwa saya tidak seharusnya bernasib seperti itu.

Begitu diangkat menjabat sesuatu dulu saya juga sowan ke Pak Jakob. Minta restu beliau. Kepada beliau saya juga berjanji untuk selama menjabat akan menjaga nama baik institusi pers dan kewartawanan. Beliau tahu maksud saya: jangan sampai korupsi.

Ketika akhirnya saya jadi tersangka, saya menghadap beliau lagi. Di kantornya yang megah di gedung Kompas Gramedia. Saya menceritakan apa yang sedang saya hadapi.

Tapi beliau sudah sulit mengikuti pembicaraan. Bahkan beliau awalnya tidak ingat siapa tamunya itu. Sampai-sampai saya harus mendekat ke beliau dan dengan agak lantang mengatakan siapa nama saya. Lalu beliau menganggukkan kepala.

Itu sudah enam tahun lalu. Setelah itu saya menghadap beliau lagi. Yakni setelah saya dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Jatim. Tapi beliau sudah semakin lemah dan semakin tidak ingat siapa saya.

Kini Kompas memiliki gedung pencakar langit yang sangat tinggi dan sangat megah. Juga sangat baru. Saya tidak bisa lagi mengatakan gedung saya lebih bagus dari gedung Kompas —karena kini saya tidak punya gedung sama sekali.

Saya belum sempat berkunjung ke gedung baru Kompas itu. Saya berharap pak Jakob sempat merasakan kemegahannya.

Ketika akhirnya saya juga tidak mau lagi menjabat ketua umum SPS —sudah tiga periode— saya menghadap putra beliau.

“Pak Lilik, tolong ganti Anda yang menjadi ketua umum SPS,” kata saya. Waktu itu saya didampingi mas Jauhar, ketua harian SPS dan mas Asmono, direktur eksekutif SPS.

Pak Lilik bergeming.

Segala jurus rayuan saya pun tidak mempan. Pak Lilik tetap tidak mau.

Saya sudah lama mendengar Pak Lilik tidak tertarik pada bisnis koran. Tapi baru hari itu saya mendengarnya sendiri. “Saya tidak paham koran. Ruwet,” katanya merendah.

Untuk mengurus koran, Pak Lilik mempercayakannya kepada kader-kader profesional ayahnya. “Untuk urusan media terserah beliau saja,” katanya sambil menepuk pundak orang yang duduk di sebelahnya: Rikard Bagun, wartawan senior yang juga pernah jadi pemred di Kompas.

Pak Lilik sendiri pilih terus memimpin grup Santika. Yang sekarang berkembang mencapai hampir seribu hotel. Pak Lilik terlihat asyik sekali di bisnis hotel.

Kini Pak Jakob sudah tiada. Saya tidak tahu apakah kepemimpinan di Kompas selanjutnya akan dipegang keturunan pak Jakob atau keturunan Pak Auwjong Peng Koen (P.K. Oyong, Petrus Kanisius Ojong). Yakni orang Sawahlunto yang mengajak dan memboyong Pak Jakob dari Jogja ke Jakarta. Semula untuk bersama-sama mendirikan majalah Intisari, kemudian harian Kompas.

Pak Ojong sudah lama sekali meninggal dunia, 1980. Tapi pasangan Tionghoa-Jawa, UI-UGM itulah yang telah membuat sejarah penting pers di Indonesia. Kompas —nama yang diberikan oleh Presiden Soekarno itu, benar-benar telah terbukti bisa menjadi kompas di Indonesia. Termasuk kompas saya.

***