Di masyarakat tidak ilmiah pun, muncul para pendekar seperti Yusuf Mansur dengan ilmu sedekah. Herry Wirawan. Bahkan Habib Smith bisa bersabda, bangsa Nusantara ini akan tetap menyembah pohon jika para habib Arab tidak ke Indonesia
Matinya Masyarakat Ilmiah, demikian judul tulisan di rubrik opini Harian Kompas (7/1/2022). Nggegirisi. Sangat menggetarkan. Sayangnya “Cuma” masyarakat ilmiah. Masyarakat yang tidak ilmiah bagaimana?
Meski setelah membacai isi pikiran penulisan, itu kegelisahan khas masyarakat ilmiah dalam pengertian ‘masyarakat akademik’ alias ‘masyarakat kampus’. Yang sebenarnya, tentu sesungguhnya tergantung keberanian mereka untuk menjadi ‘individu bebas’ atau ‘anggota masyarakat tergantung’.
Penerjemahan idiom ‘menara gading’ untuk para intelektual pun, tampaknya tidak ada kesamaan pendapat. Tidak sama pendapat mangsudnya, tidak adanya platform ideologi antara argument saintific dan pragmatisme.
Itu urusan para priyayi anggota masyarakat ilmiah. Bagaimana dengan masyarakat tidak-ilmiah, yang dengan gampang kita temui dalam berbagai rekam-jejak digitalnya hari ini? Di berbagai platform media sosial macem IG, facebook, dan terutama twitter, media-online dengan website gratisan, dan terutama youtube?
Bagaimana banjir-bandang informasi dalam lalu-lintas komunikasi kita hari-hari ini. Dari masyarakat dengan tingkat literasi nomor dua dari bawah, dari 60-an negara di dunia, tiba-tiba berkomunikasi dengan media tulis? Dimana subjek-objek bisa bertukar rupa seperti puisi Chairil Anwar? Dengan kata kerja yang membenda dan saling-srengat?
Benarkah minat baca orang Indonesia serendah penelitian World's Most Literate Nations, yang disusun Central Connecticut State University tahun 2016?
Enam tahun kemudian, yang kita dapati fakta produksi buku nasional turun 80 persen (2015 – 2019).
Sementara kepemilikan ponsel/gadget di Indonesia tahun 2010 sudah mencapai 240 juta, jauh lebih besar dari populasi penduduk Indonesia, yang waktu itu baru 237 juta jiwa. Bijimana bisa?
Soal matinya masyarakat ilmiah yang dimaksud Dr. Sulistyowati Irianto dalam tulisannya, sebenarnya bukan berita baru. Apalagi kita tak punya lagi jembatan intelektualitas itu. Tak ada lagi penerbitan buku dan media pers yang terukur, terakreditasi. Karena media ini juga terjerembab pragmatisme sosial-ekonomi para pelakunya.
Hingga kemudian, jika pun ada penerbitan buku, hanya karena memenuhi kuota atau aturan toko buku (Gramedia), atau pun memanfaatkan anggaran dana Pemerintah yang diada-adakan.
Contoh kasus paling nyata, ketika Kompas TV berpromosi akan menyiarkan ‘wawancara eksklusive’ secara live dengan Ahok, sebelum Pilgub 2017. Ketika wawancara live berlangsung, Aiman Witjaksono sebagai host justeru tak tahan dengan keterusterangan Ahok. Banyak informasi Ahok yang di-mute oleh Kompas TV. Media Pers menyetir narsum.
Tapi, mungkin juga akibat dari kematian masyarakat ilmiah itu, masyarakat yang tidak ilmiah pun ikutan mati, baik karena dimatikan langsung atau tidak langsung. Wong masyarakat ilmiah pun sebelum mati juga sudah terpecah-pecah. Lebih karena gugusan kepentingan pragmatismenya.
Kemudian di masyarakat tidak ilmiah pun, muncul para pendekar seperti Yusuf Mansur dengan ilmu sedekah. Herry Wirawan. Bahkan Habib Smith bisa bersabda, bangsa Nusantara ini akan tetap menyembah pohon jika para habib Arab tidak ke Indonesia. Padal, di Nusantara ini sudah tumbuh peradaban jauh sebelum Muhammad lahir di Arab.
Atau Mustofa Nahra Wardaya dan Mardani Ali Sera dari PKS, yang mengatakan bangsa Nusantara ini tidak mengenal atau tidak akrab dengan naga (padal mereka yang tidak tahu dan tak mau tahu, karena alasan syariat. Dan kita tahu pembicaraan itu berangkat dari mana dan mau dikemanakan).
Sampai-sampai pematung naga di YIA pun, harus nyebutin jalur sutra. Bukannya menyebut nagaraja, nagabaginda, nagatirta, bahkan penganan nagasari.
Dan sebentar lagi kita akan dicemplungkan ke metaverse. Kemudian menjadi peraih Nobel?
Sunardian Wirodono
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews