Tahun ini, kuota Indonesia berjumlah 231 ribu jamaah setelah sebelumnya mendapatkan tambahan kuota 10 ribu jamaah.
Banyaknya kuota haji yang tak terpakai alias mubazir tiap tahun sebenarnya cerita lama, khususnya bagi teman-teman yang berkutat di industri wisata religi (baca: travel haji dan umroh).
Karena setiap tahun berulang, akhirnya dianggap biasa.
Padahal, antrian umat Islam tanah air yang hendak berhaji sangat panjang. Di Sulawesi Selatan, antriannya mencapai 39 tahun!
Seperti diungkapkan Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebril, ratusan kursi haji dibiarkan kosong setiap tahunnya. Pada tahun 2017, misalnya, hampir 1.000 kuota tak terpakai.
Masalahnya, sistem haji yang dibangun Kementerian Agama tidak bisa otomatis menggantikan calon jamaah haji yang batal berangkat pada tahun berjalan.
Contohnya, tahun ini ada 520 orang batal berangkat (entah karena sakit atau sebab lain), sistem tidak bisa langsung menggantinya dengan calon lain dalam antrian.
Seorang teman di travel haji mengungkapkan, ini jadi salah satu pertimbangan Pemerintah Arab Saudi dalam merespon permintaan tambahan kuota oleh Pemerintah Indonesia. "Gimana mau ditambah kalau kuota tahun sebelumnya saja tidak terpenuhi," ungkapnya.
Dubes Agus mengangkat isu ini karena Presiden Jokowi menargetkan kuota kita bisa mencapai 250 ribu orang per tahunnya. Dengan kondisi banyak kuota tak terpakai, jelas sulit bagi Indonesia meyakinkan Pemerintah Arab Saudi.
Tahun ini, kuota Indonesia berjumlah 231 ribu jamaah setelah sebelumnya mendapatkan tambahan kuota 10 ribu jamaah.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
