Biasanya kalau mereka menemukan persoalan dalam bisnis, ada kecenderungan memanfaatkan aparat untuk terlibat, tapi itu dizaman Orde Baru.
Di negara ini orang golongan berpangkat sudah identik dengan kesemena-menaan, dan yang lucunya lagi yang semena-mena itu bukan cuma pejabat yang bersangkutan, tapi juga keluarga dan kerabatnya. Padahal sebetulnya tidak ada perbedaannya antara orang berpangkat dan tidak berpangkat, hanya status sosial.
Bapak Presiden sudah memberikan teladan yang baik, sebagai orang yang berkedudukan paling tinggi di Republik ini, dia tetap tidak meminta diprioritaskan dalam banyak hal, bahkan dijalan raya iring-iringan mobilnya tidak menggunakan sirine, seperti pada umumnya iring-iringan Mobil kepala negara.
Bahkan anaknya Ikut test CPNS sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun tidak Lulus test namun tidak diwajibkan harus Lulus, padahal bapaknya seorang Presiden. Ini tradisi terbarukan meskipun bukan tradisi baru sebetulnya, karena seperti itulah seharusnya.
Bagi segolongan orang tertentu, orang berpangkat ini bisa dimanfaatkan kedudukannya, dimanfaatkan fasilitas yang dimilikinya, inilah yang berbahaya. Ini karena yang bersangkutan Sangat bangga dengan kedudukannya, dan dia menganggap dengan kedudukannya dia bisa bantun orang lain, sementara yang dibantu malah memanfaatkan kedudukannya, bahkan mempermalukannya.
Inilah yang terjadi, bagaimana mungkin Mobil berflat nomor kepolisian bisa dipakai anak seorang pengusaha cuma untuk pacaran dipuncak, dengan fasilitas Mobil tersebut dia merasa bisa mendapat berbagai kemudahan dijalan, namun apesnya ada aparat kepolisian yang berani menyetop Mobil tersebut, yang sudah ugal-ugalan dijalan, menerobos contra flow dengan seenaknya.
Yang parahnya lagi ternyata flat nomor Mobil tersebut palsu, dan ternyata kejadian ini menguak banyak hal yang lainnya. Cuma saya tidak ingin mengulasnya lebih jauh, karena fokus saya bukan kepada persoalan tersebut.
Saya melihat ada celah penyalahgunaan jabatan hanya dikarenakan adanya hubungan spesial, antara seorang pengusaha dengan pejabat di kepolisian. Sehingga dengan mudah sipengusaha mendapatkan fasilitas penggunaan flat nomor polisi, apalagi flat nomor tersebut diduga palsu.
Yang bisa merusak citra kepolisian adalah, Mobil dengan flat nomor kepolisian tersebut digunakan secara ugal-ugalan, dan melawan ketertiban lalu lintas, dan yang menggunakannya adalah anak muda dengan pasangannya. Siapa yang bisa memberikan kemudahan seperti itu.?
Ini bisa terjadi karena ada yang memfasilitasi, Kapolri harus bersikap tegas terhadap aparatnya yang dengan mudah memberikan fasilitas kendaraan kepada masyarakat sipil, untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini bisa merusak citra institusi Polri. Kejadian seperti ini seringa terjadi sebelumnya, dimana pengusaha dengan mudah mendapatkan fasilitas flat nomor Mobil dinas.
Banyak yang merasa dekat dengan orang berpangkat hidupnya merasa aman terlindungi, dan bisa berbuat apa saja yang sesuai dengan apa Yang diinginkannya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh pangkat dan jabatan menjadi keistimewaan, Karena pangkat dan jabatan itu istimewanya sesuai dengan tempat dan waktu kegunaannya.
Saya lama bergaul dengan teman-teman pengusaha warga keturunan, sebagian dari mereka sangat bangga punya kedekatan dengan orang-orang berpangkat, bahkan mereka tidak segan-segan memajang foto orang berpangkat dirumahnya, hanya untuk memperlihatkan bahwa berteman dengan orang berpangkat.
Biasanya kalau mereka menemukan persoalan dalam bisnis, ada kecenderungan memanfaatkan aparat untuk terlibat, tapi itu dizaman Orde Baru, saya rasa situasi itu tidaklah banyak berubah dizaman sekarang.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews