Program MBG bukan hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi, tetapi juga investasi jangka panjang negara untuk membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas.
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengedepankan standar higienis nasional. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan stunting, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, kuat, dan produktif.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tadi saya mengecek langsung kesiapan mulai dari tempat pencucian, kemudian penyimpanan, tempat memasak, sampai dengan packing dan terakhir persiapan untuk didistribusikan," kata Sigit.
Sigit mengimbau seluruh petugas agar melakukan evaluasi secara rutin dan memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan.
"Saya selalu pesankan lakukan evaluasi, termasuk tadi kita cek, sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang ini betul-betul bisa maksimal," ujar Sigit.
Menurut Sigit, hal tersebut penting dilakukan agar para siswa penerima program MBG dapat betul-betul merasakan manfaatnya.
"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," jelas Sigit.
Sigit menjelaskan SPPG tersebut akan bertugas menyediakan makan bergizi bagi 3.376 siswa dari 16 sekolah yang ada di sekitar lokasi. Sigit juga menyebut akan dibangun kolam budidaya ikan di samping SPPG guna menunjang penyediaan makan bergizi gratis. Dengan adanya budidaya itu diharapkan akan membantu pemenuhan lauk untuk program MBG bagi siswa.
"Tadi ada tambahan di samping SPPG akan disiapkan budidaya ikan. Saya kira ini bisa menjadi pelengkap kebutuhan, terkait dengan masalah lauk yang menjadi variasi yang dibutuhkan SPPG," ungkap SIgit.
Sigit mengatakan Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG hingga saat ini dan ada 39 SPPG yang dalam proses pembentukan. Polri berencana membangun total 100 SPPG hingga akhir tahun 2025.
"Tentunya harapan kita program yang kita laksanakan ini bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden berkaitan dengan program makan bergizi gratis," pungkas Sigit.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya turut serta memastikan standar higienis dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur pengolahan MBG sebagai langkah mendesak untuk mencegah kasus keracunan terulang.
“Kami berkomitmen memberikan pendampingan kepada petugas dapur agar standar keamanan pangan lebih terjamin,” kata Taruna.
Program MBG bukan hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi, tetapi juga investasi jangka panjang negara untuk membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas. Pemerintah berharap bahwa dengan keberhasilan penerapan standar higienis ini, MBG dapat menjadi model kebijakan publik yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di berbagai sektor pelayanan sosial lainnya.
Dengan standar higienis yang ketat, kualitas gizi yang terukur, serta dukungan lintas sektor yang kuat, MBG menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak setengah hati dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi seluruh anak bangsa.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
