Mengintip Kursi Pertahanan Negara Dalam Membangun Poros Maritim

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar, terdiri dari ribuan pulau yang terletak tersebar di wilayah Nusantara yang sangat luas.

Sekitar 65 persen wilayah Nusantara terdiri dari perairan, maka dapat dikatakan Indonesia merupakan Negara maritim.

Karakteristik Negara kepulauan dan Negara maritim bahwa antara pulau-pulau terdapat perairan yang dapat digunakan sebagai alur transportasi laut (pelayaran).

Ekonomi maritim mempunyai obyek bahasan yang sangat penting mengingat luas wilayah Indonesia, yang melibatkan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sektoral dan regional, yang menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak peningkatan produksi, investasi, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga layak untuk diketahui.

Salah satu program pembangunan utama Kabinet Kerja Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yaitu sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim.

Presiden Jokowi sejak awal sudah fokus dan komitmen mengangkat sektor maritim melalui mega proyek poros maritim dunia.

Semua komponen penting dalam proses pembangunan dioptimalisasi perannya.

Jokowi meletakkan komitmen maritim dalam visi berdaulat dan mandiri.

Komitmen maritim ditunjukkan dalam janji empat program yaitu akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, akanmembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Maka dari itu pembangunan ekonomi maritim adalah kajian yang mempelajari bahasan tentang peningkatan kapasitas produksi untuk melakukan pembangunan ekonomi maritim di daerah pesisir pantai yang berinteraksi dengan perairan atau laut, sebagai media atau arena pembangunan, dan sebagai tempat dilakukannya pembangunan.

Orientasi bahasannya lebih banyak kearah pembangunan di perairan atau laut.

Salah satu cara mendorong pembangunan ekonomi adalah dengan membangun infrastruktur bagi arus barang, termasuk melalui transportasi darat dan laut.

Pembangunan infrastruktur tersebut berupa jalan tol, pelabuhan, kereta api dan transportasi yang akan menghubungkan antarpulau.

Kemaritiman dalam arti konkrit berkaitan dengan perdagangan, kekuatan angkatan perang dan integritas wilayah, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta pembangunan masyarakat pesisir.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJMN) yang merupakan arah pembangunan nasional merumuskan bahwa visi pembangunan nasional adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.

Eksistensi maritim Indonesia mesti dijaga karena menyangkut kekayaan alam dan geopolitik bangsa.

Sebagaimana halnya teori lain yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kekuatan maritim, yaitu posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, serta yang paling penting adalah karakter pemerintahannya.

Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History mengemukakan teori bahwa sea power merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jikakekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara.

Sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut.

Dalam kerangka ekonomi kelautan, paling tidak terdapat tujuh sektor ekonomi yang strategis yaitu perikanan, pariwisata bahari, pertambangan, industri maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam kelautan yang dapat menunjang ketujuh sektor tersebut yang dapat berkembang dan maju sebagai motor pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dari berbagai analisa dan aspek yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia Mantan komandan KRI Ahmad Yani 351 ( Yudo Margono ) Layak menduduki sebagai Panglima TNI dengan berbagai pengalaman yang pernah di emban nya serta Dia pun memiliki aspirasi kepada pemerintah agar mengembangkan kekuatan Komando Armada I sesuai dengan MEF (minimum essential force).

Pasalnya, tugas TNI AL itu menjaga kerawanan dan mengantisipasi dampak yang terjadi ke depan di lautan. .

Sehingga, pemerintah perlu memprioritaskan pengadaan kapal perang berukuran besar agar TNI AL menjadi kekuatan yang disegani sesuai dengan program poros maritim dunia. “Tentunya Indonesia membutuhkan kekuatan laut yang lebih besar, khususnya kapal-kapal yang bisa beroperasi di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), karena ini pintu terdepan wilayah Indonesia, sehingga perlu penambahan armada,” ujar mantan pangkogabwil I tersebut.

Bukan hanya bicara Maritim dengan segala yang potensi yang dapat di kembangkan, ZEE ( Zona Ekonomi Ekslusif ) mampu menjadi kekuatan yang di segani sesuai dengan program poros maritim dunia Kemaritiman dalam arti konkrit berkaitan dengan perdagangan, kekuatan angkatan perang dan integritas wilayah, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta pembangunan masyarakat pesisir.

Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Sosok Yudo Margono dinilai bisa membangun sinergisitas dan soliditas dengan tiga Matra TNI dan POLRI .

Selain Nama Yudo Margono Nama KASAD jendral Andika Perkasa & KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo Memiliki peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Masekal Hadi Tjahyo dengan pengalaman di Matra Masing Masing.

Rabani Rajak, Ketua PB INSPIRA

***