Pemerintah berusaha optimal dalam menciptakan stabilitas pangan, diantaranya dengan melaksanakan operasi pasar. Dengan adanya intervensi Pemerintah, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menjangkau masyarakat.
Sejak akhir tahun 2021 harga minyak goreng mengalami kenaikan yang tajam, jika awalnya hanya 36.000 rupiah per 2 liter tetapi naik jadi 40.000 rupiah. Mayoritas ibu-ibu tentu khawatir karena minyak goreng adalah kebutuhan utama di dapur sedangkan jika ada kenaikan harga tidak sebanding dengan uang belanja mereka.
Pemerintah membantu masyarakat dengan membuat operasi pasar di Bogor dan akan disusul di daerah lain. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa diharap operasi pasar bisa menolong warga untuk mendapatkan sembako dengan harga murah.
Juga sebagai langkah nyata untuk membantu kebutuhan masyarakat.
Operasi pasar memang ditunggu-tunggu masyarakat karena mereka bisa belanja dengan harga di bawah pasaran (karena ada subsidi dari pemerintah).
Selain minyak goreng, harga kebutuhan dapur lain juga mengalami kenaikan seperti telur ayam yang harganya mencapai 29.000 rupiah per kilogramnya (padahal beberapa bulan lalu sempat anjlok jadi hanya 20.000 rupiah per kg) dan cabe rawit merah yang harganya jadi 94.600 per kg.
Operasi pasar seperti ini ditunggu juga di daerah lain karena makin banyak ibu rumah tangga yang membutuhkan minyak serta sembako lain dengan harga miring. Mereka senang karena bisa belanja dengan hemat dan sisa uangnya bisa ditabung untuk keperluan sekolah anaknya. Walau harus mengantri lama saat operasi pasar tetapi tidak apa-apa, demi harga minyak goreng yang lebih murah.
Dengan adanya operasi pasar maka menunjukkan juga perhatian dari pemerintah agar rakyat tidak sengsara. Pasalnya, setelah hampir 2 tahun pandemi, keadaan ekonomi masyarakat belum terlalu stabil. Memang daya beli rakyat mulai naik lagi (setelah terpuruk pada tahun 2020) tetapi keadaan belum kembali seperti sebelum masa pandemi. Operasi ini sekaligus menciptakan stabilitas pangan.
Selain para ibu rumah tangga, yang diuntungkan dalam operasi pasar yang diadakan oleh pemerintah adalah pengusaha warung nasi dan UMKM lainnya di bidang kuliner. Pasalnya, mereka tidak bisa tidak menggunakan minyak goreng dalam menjalankan bisnisnya. Ketika harga minyak naik maka akan kesulitan untuk menaikkan harga jual, karena takut akan ditinggal oleh pembeli.
Stabilitas pangan harus diciptakan agar rakyat tidak sengsara akibat naiknya harga minyak goreng dan sembako jenis lain.
Pemerintah berusaha keras untuk menekan harga sehingga rakyat bisa belanja dengan wajar, tetapi tidak juga membuat rugi para pengusaha kelapa sawit dan olahannya (sebagai produsen minyak goreng). Perlu ada win win solution sehingga semua sama-sama untung.
Untuk menciptakan stabilitas pangan maka operasi pasar yang serupa akan dilakukan juga di daerah lain, bahkan sampai wilayah terpencil di Indonesia (serta luar Pulau Jawa). Pemerataan harus dilakukan agar tidak ada rakyat yang pusing karena harga sembako mencekik leher. Sembako adalah kebutuhan pokok sehingga masyarakat harus dibantu agar harganya tetap stabil.
Stabilitas pangan adalah syarat untuk menjadi bangsa yang lebih baik karena jika rakyat kelaparan maka kita tidak punya energi dan semangat untuk membangun negeri.
Lagipula, pangan adalah kebutuhan pokok manusia. Pemerintah berusaha agar memenuhi hak-hak rakyatnya, termasuk di bidang pangan.
Pemerintah berusaha agar harga minyak goreng dan beberapa jenis sembako lain stabil kembali.
Untuk mendinginkan masyarakat agar tidak bergejolak karena kenaikan harga minyak goreng maka diadakan operasi pasar di Bogor dan akan disusul di daerah-daerah lain. Bantuan akan diberi ke masyarakat agar stabilitas pangan tercipta.
Ibnu Syam, Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
