Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tukul yang ada di Pacitan, 14 februari 2021. Selain Bendungan Tukul, ada juga Bendungan Tapin, Jalan Tol, dan infrastruktur lain yang dibangun oleh pemerintah. Berbagai infrastruktur ini bermanfaat untuk mempercepat mobilitas, mencegah banjir, dan memperlancar transportasi warga.
Sejak diangkat jadi Presiden RI (periode pertama) tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi gencar membangun infrastruktur. Berbagai proyek raksasa dimulai, baik di Jawa maupun luar Jawa. Sehingga ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Masyarakat merasa senang karena Indonesia makin maju dan infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat.
Salah satu infrastruktur yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi, tanggal 14 februari 2021, adalah Bendungan Tukul. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Pacitan ini dibangun selama 6 tahun.
Presiden berharap bendungan ini meningkatkan ketahanan pangan. Beliau juga meminta Gubernur untuk memanfaatkannya, sehingga mempermudah air bersih dan meningkatkan produksi pertanian.
Selain Bendungan Tukul, ada pula Bendungan Tapin yang diresmikan tanggal 18 februari 2021.
Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan adalah infrastruktur yang diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nilai investasinya lebih dari 1 T rupiah dan proses pengisian airnya akan berlangsung sampai maret 2021.
Basuk Hadimuljono, Menteri PUPR menyatakan bahwa Bendungan Tapin dibangun untuk mengendalikan banjir dan mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Selain itu, Bendungan juga bisa difungsikan untuk menyalurkan energi, potensi air bakau, bahkan untuk tujuan wisata. Dalam artian, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.
Selain kedua Bendungan tersebut, juga ada Bendungan Napun Gete di NTT dan Bendungan Sindang Heula di Banten. Pembangunan bendungan-bendungan tersebut memang membutuhkan dana yang fantastis, tapi jangan dilihat sebagai sebuah pemborosan. Karena manfaatnya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, dan dapat digunakan dalam waktu puluhan tahun.
Presiden memang gencar sekali membangun infrastruktur dalam proyek Pembangunan Ekonomi Nasional. Sehingga selain membuat bendungan, juga membuat fasilitas lain untuk rakyat, seperti Jalan Trans Papua, Jalan Tol Pandaan-Malang, Tol Solo-Yogya, Kediri-Kertosono, dll. Di luar jawa ada pula Jalan Tol Manado-Bitung dan Banda Aceh-Sigli.
Pembangunan jalan tol sangat bermanfaat, karena bisa memperlancar mobilitas masyarakat. Mereka bisa melintas dengan cepat, sehingga mempersingkat waktu dan tak takut terjebak kemacetan seperti di jalan biasa. Jalan tol itu juga bisa dilintasi jelang hari raya, sehingga bisa lekas sampai saat akan mudik ke kampung halaman.
Ketika mobilitas cepat via jalan tol, maka barang-barang bisa sampai dengan cepat pula. Efeknya memperlancar usaha dari para pedagang. Apalagi jika yang dibawa oleh mobil bak atau truk adalah benda yang mudah busuk, misalnya telur ayam, makanan, atau yang lain. Sehingga jalan tol akan meminimalisir resiko pengiriman dan menghindarkan dari kerugian.
Masyarakat tak mempermasalahkan pembayaran jalan tol, karena bagi mereka, sangat sepadan dengan fasilitasnya. Selain bisa melintas dengan cepat, juga ada rest area sebagai tempat istirahat. Ada pula CCTV sehingga mengawasi jika ada hal buruk yang akan terjadi di sana.
Masyarakat sangat berterimakasih karena infrastruktur yang dibangun pemerintah sangat bermanfaat. Sehingga dana APBN benar-benar digunakan untuk rakyat. Seluruh WNI yag diuntungkan, karena berbagai fasilitas yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Bendungan Tapin, Bendungan Tukul, Jalan tol, dan berbagai infrastruktur lain bukan sekadar dibuat untuk pencitraan Pembangunan fasilitas itu ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga mereka tak kehabisan pasokan air bersih dan bebas dari banjir. Selain itu, jalan tol juga memperlancar mobilitas dan mendukung bisnis masyarakat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews