Permintaan maaf terbuka kepada masyarakat dari pimpinan PDIP Jawa Timur setelah sembilan anggota DPRD Kota Malang dari fraksi Banteng ditangkap oleh KPK, merupakan langkah yang sangat terpuji. Tindakan yang jentelmen. Cukup berani.
Pimpinan mengatakan mereka akan melakukan pengawasan ketat terhadap sembilan personel pengganti antarwaktu (PAW) yang akan menempati posisi kesembilan orang yang diangkat KPK itu.
Pantas diharga. Kita acungkan jempol kepada ketua PDIP Jawa Timur, Kusnadi, dan sekretarisnya, Sri Untari. Mereka akan melakukan pengawasan superketat. “Kalau perlu pengawas akan berkantor di ruang fraksi PDIP di DPRD Kota Malang.
Cara seperti inilah yang harus dilakukan. Sayangnya, pimpinan nasional PDIP hanya memerintahkan pengawasan itu kepada pimpinan di bawahnya, pimpinan daerah. Seharunya, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Sukarnoputri sendiri memberikan keteladanan kepada warga Banteng dan seluruh rakyat. Yaitu, keteladanan tentang “steril dari korupsi” di semua level partai.
Bu Mega sebetulnya memiliki otoritas untuk membersihkan PDIP dari praktik korupsi. Kalau mau, beliau bisa melakukan langkah-langkah tegas dan tanpa ampun dalam menangani dugaan korupsi dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi PDIP di semua tingkat, di seluruh Indonesia.
Dengan langkah tegas publik akan semakin percaya pada partai dan elitnya. Bu Mega sangat mungkin melakukan itu karena, boleh dikatakan, kekuasaan mutlak operasional partai ada di tangan beliau.
Tetapi, entah mengapa, Bu Mega kelihatan belum mau bertindak tanpa ampun terhadap dugaan korupsi dan kasus korupsi di lingkungan partai beliau. Padahal, momennya sangat tepat. Ketika semua orang menginginkan pembasmian korupsi, pastilah tindakan pembersihan total yang dilakukan Bu Mega akan menjadi “public relation exercise” (tayangan pemikat publik) yang akan menggemparkan. Sekaligus akan menaikkan “standing” PDIP.
Kesempatan yang tak digunakan oleh Bu Mega ini akan membuat publik merasa heran. Banyak tanda tanya. Ada apa gerangan? Apa yang membuat Bu Mega terhalang untuk melakukan pembersihan di partainya sendiri? Apakah ada sesuatu yang menyandera beliau? Apa yang beliau pikirkan? Apa yang sedang diperhitungkan? Apakah ada kemungkinan “counter attack” (serangan balik) dari orang-orang yang akan ditindak?
Sebagai partai terbesar, Bu Mega dan elit PDIP selayaknya menyadari bahwa politisi-politisi mereka sangat banyak bersentuhan dengan pengelolaan pemerintahan. Para anggota legislatif mereka di Senayan dan di banyak provinsi serta kabupten-kota, pasti sangat intens berinteraksi dengan para pejabat tinggi yang mengelola perencanaan dan anggaran.
Dua hal ini, perencanaan dan anggaran, adalah pintu utama korupsi. Sehingga, mekanisme pengawasan seharusnya bisa disiapkan sejak awal. Kalau mau!
Jadi, kita semua sebagai publik, akan melihat bagaimana Bu Megawati dan para pembantunya melakukan sterilisasi PDIP dari korupsi. Kita tidak ingin ada anggapan sinis di masyarakat bahwa pembersihan Rumah Besar PDIP tak bisa dilakukan karena belum punya “sapu yang bersih”.
Juga kita tak ingin ada anggapan bahwa pimpinan PDIP tidak memiliki “moral authoriy” (otoritas moral) atau “moral high ground” (pijakan moral) untuk melakukan pembersihan partai dari korupsi.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
