“Panggil programmer, 2 minggu beres.” Jokowi, pada debat capres 2014.
Pemerintah meluncurkan Online Single Submission (OSS), sebuah sistem pelayanan perizinan usaha bisnis. Semua perizinan tidak lagi dilayani di BKPM maupun BKPMD, tapi melalui sistem ini, yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian. Niatnya bagus, memangkas jalur birokrasi perizinan yang panjang, serta mengintegrasikannya dalam satu sistem. Potensi hambatannya, simplifikasi yang berlebihan.
Saya bayangkan ketika membuat sistem ini cara pandangnya adalah seperti ucapan Jokowi pada debat capres 2014 yang saya kutip di atas. Seakan semua bisa diselesaikan dengan program komputer.
No, Mr. President!
Komputer itu benda paling pintar, sekaligus paling tolol. Program hanyalah ekspresi logika manusia. Ketika dunia nyata yang hendak diekspresikan dengan algortima komputer ternyata tidak logis, komputer akan semaput. Ini sepertinya tidak dipahami Jokowi.
Sistem ini secara ambisius memperkenalkan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas tunggal (tapi kok ya masih ada NPWP) perusahaan. Dengan NIB ini, Nomor Induk Kepabeanan (NIK) akan ditiadakan.
Ringkasnya, sistem yang ada di BKPM akan diintegrasikan dengan sistem Kepabeanan di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Mungkinkah?
Berdasar pengalaman saya, akan banyak tabrakan kalau kedua sistem disatukan. Apalagi kemudian ini dikelola oleh Kemenko Perekonomian yang selama ini tidak berpengalaman mengelola urusan teknis.
Tadi siang saya rapat dengan para manager GA. Saya mendengar berbagai masalah yang mereka hadapi. Misalnya, KLBI yang belum sinkron, membuat error pada saat aplikasi. Perusahaan trading sudah ada yang teriak karena NIB mereka ternyata tidak dikenali di sistem Bea Cukai. Pasalnya? Kemungkinan belum online antara OSS dengan DJBC.
Niat bagus, tapi hasilnya mungkin tidak akan bagus, karena ada simplifikasi, dan ada target kejar tayang. Semoga saya salah. Sebagai pekerja industri saya berharap sistem ini jalan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
