Koalisi Jokowi Berpotensi Rapuh, Golkar dan NasDem Bereaksi!

Politikus senior Partai Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan kendala gagalnya Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal cawapres untuk Joko Widodo karena manuver Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurutnya, kemarin kendalanya, partai-partai lain juga mengajukan. Muhaimin yang ingin tapi keinginan Muhaimin ini membuat suasana menjadi lain. “Dan, sekarang Ma'ruf Amin, bahkan Mahfud MD awalnya,” ujar Fadel di Universitas Brawijaya, Malang.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menghadiri pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Brawijaya di Malangpada Selasa, 21 Agustus 2018. Anggota DPR RI itu menilai intervensi Cak Imin membuat nama Airlangga tersingkir sebagai cawapres.

Dia menyebut posisi Golkar kini tidak menguntungkan, bahkan elit partai berlambang pohon beringin itu tak solid mendukung Jokowi. Ia berterus terang, sikap pimpinan Golkar sekarang terbelah gara-gara kecewa akibat Airlangga tak dipilih menjadi cawapres Jokowi.

Bahkan, Golkar berencana menggelar rapat pada bulan depan untuk menentukan sikap politik selanjutnya. Mulansir Viva.co.id, Selasa (21/8/2018), katanya, ketimbang fokus mendukung Jokowi, Golkar lebih memilih berfokus untuk menghadapi Pemilu Legislatif.

Konsentrasi Golkar bukan lagi pada Pilpres untuk untuk memenangkan Jokowi, namun untuk meraih suara terbanyak dalam Pileg. “Tetapi yang kita putuskan adalah, ya, sudahlah ada tim yang ngurus presiden, juga ada tim yang ngurus pencitraan Golkar,” lanjutnya.

“Karena kita terancam juga, karena nanti suara rakyat akan terpecah dua: satu ke PDIP, satu ke Gerindra,” kata Fadel. “Nah, Golkar ketiga karena kita tidak ada calon presiden, kita terancam tidak bisa dapat nomor dua lagi,” tegas Fadel.

“Karena tidak bakalan ngangkat kalau hanya pengusung buat Golkar. Kemungkinan pecah ke sebelah sangat besar, apalagi Sandiaga Uno, sama dengan saya, dia orang Gorontalo,” ungkap mantan Gubernur Gorontalo yang juga Dewan Pembina Partai Golkar itu.

Sebelumnya, 9 parpol koalisi telah sepakat mendukung paslon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PPP, PSI, Perindo, dan PKPI.

Meski telah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin, dukungan itu tidak solid. Golkar buka-bukaan dan berterus terang kecewa karena Jokowi memilih Ma'ruf ketimbang Airlangga Hartarto, sang ketua umum.

“Saya kira dinamika politik terkini adalah yang pertama di Golkar. Golkar telah menentukan ke Jokowi. Kita sebenarnya mengharapkan dan berusaha agar Golkar diambil jadi wapres,” kata Fadel.

“Kita sudah bikin gerakan besar-besaran ke seluruh Indonesia, ongkosnya mahal, supaya ketua Golkar yang diambil. Tapi tidak, ternyata kita kecewa. Saya sebagai Dewan Pembina Golkar dan selama ini kita di DPR sudah mati-matian bela Jokowi, kita bela PDIP, saya berani bantah-bantahan soal ini,” katanya.

Tidak hanya Fadel yang kecewa. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi, mulai mengkritisi sikap cawapres Ma'ruf Amin, yang merepresentasikan diri seolah hanya milik PKB dan PPP.

Mengutip Viva.co.id, Selasa (21/8/2018) Gus Choi menilai, Ma'ruf seolah seperti politikus kembali, bukan agamawan. Pernyataan bernada kecewa Gus Choi itu dilontarkan merespons ungkapan Rois Aam PBNU itu dalam satu kesempatan yang lalu.

“Dia kemarin sudah mulai berisik. Misalnya, bilang, 'Hai, warga NU saya ini sekarang calon wakil presiden, kalau dari orang NU kembalilah ke PKB'. Pernyataan ini berisik,” katanya di kantor PWNU Jatim, Surabaya, pada Selasa, 21 Agustus 2018.

“Kiai Ma'ruf Amin pernyataannya harus mencerminkan sebagai agamawan dan negarawan, bukan mencerminkan politisi praktis, sebagaimana beliau dulu menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. Kalau beliau menyatakan, 'Ayo semua orang NU semuanya kembali ke PKB', itu namanya bukan negarawan. Itu menjadi politisi kembali,” ujar Gus Choi.

Padahal, kata mantan politikus PKB itu, Ma'ruf berpasangan dengan Jokowi dalam Pilpres 2019 diusung olah koalisi sejumlah partai politik, bukan hanya PKB atau PPP.

“Padahal Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres didukung oleh seluruh koalisi, bukan hanya PKB, bukan hanya PPP. Tapi juga PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKPI, dan lainnya,” ujarnya.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengakui, gesekan antara kelompok di internal Golkar memang hal yang biasa. Namun, itu tentu akan berpengaruh pada kinerja partai dalam ajang Pilpres nanti.

“(Mesin partai) tidak akan optimal,” kata Ujang seperti silansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/8/2018). Menurut pengajar dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu, kader Golkar hanya akan berjuang untuk mengamankan kursinya di legislatif agar terpilih kembali.

Ketimbang berupaya memenangkan Jokowi-Ma’ruf sebagaimana amanat partai. Begitu juga dengan caleg baru yang hanya berjuang untuk mencapai kemenangan menuju Parlemen. Di sini, para caleg baru tentunya lebih berjuang untuk kepentingan pribadinya.

“Artinya, kader-kader Golkar akan berjuang maksimal untuk partai dan dirinya. Sedangkan untuk Capres dan Cawpres ya bisa tidak maksimal. Karena dukungan Golkar ke Jokowi tidak membawa dampak elektoral bagi Golkar,” sebutnya.

“Secara presentase elektabilitas menurut lembaga-lembaga survei di angka 8 sampai 9 persen, turun dari hasil Pileg 2014 yang lalu (14,75 persen),” pungkas Ujang menambahkan, seperti dikutip Abadikini.com, Rabu (23/8/2018).

Yusril ke Jokowi?

Meskipun Koalisi Jokowi mulai retak, namun tampaknya bakal ada parpol yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Adalah Partai Bulan Bintang (PBB) akan bergabung dengan Koalisi Jokowi. Ini bisa dilihat dari pernyataan Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menegaskan, PBB tidak akan netral dalam Pilpres 2019 nanti. PBB menunggu waktu yang tepat ke mana dukungan akan dilabuhkan, apakah ke Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Nanti PBB akan bersikap, tapi prinsipnya tadi kader-kader PBB lebih sreg dengan pasangan yang ada ulamanya,” tutur Yusril. Katanya, PBB akan tetap berpegang pada Ijtima Ulama, yaitu mendukung paslon yang ada ulama sebagai perpaduan nasionalis-religius.

“Pada prinsipnya, PBB akan mendukung ulama yang maju Pilpres 2019 sesuai hasil Ijtima Ulama kemarin,” lanjutnya, Rabu (22/8/2018). Ijtima Ulama di Hotel Peninsula sebenarnya merekomendasikan Prabowo berpasangan dengan Salim Segaf Al Jufri atau Ustadz Abdul Somad.

Tetapi dalam perjalanannya, seperti dikutip Liputan6.com, Prabowo memilih Sandiaga Uno. Di sisi lain, Jokowi ternyata memilih KH Ma'ruf Amin yang merupakan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Yusril, tidak ada yang membantah bahwa Kiai Ma'ruf adalah ulama. Ma'ruf jelas keulamaannya dan memegang peran strategis di organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Maka saat Jokowi memilih Ma'ruf sebagai cawapresnya, PBB memberikan apresiasi.

Pilihan Jokowi dinilai tepat sebagai penghargaan atas ulama dan umat Islam. Dengan majunya Ma'ruf diharapkan dapat membawa kedamaian dan kemajuan dalam berbangsa dan bernegara. “Jokowi-Ma'ruf adalah pasangan umara dan ulama,” ujar Yusril.

Arah dukungan Yusril sudah jelas. Jokowi-Ma’ruf. Semoga saja arah dukungan ini diambil bukan karena kecewa tidak diajak bicara oleh Koalisi Prabowo. Atau, terpaksa mendukung karena untuk mencari aman atas bisnis transportasinya di Kalimantan.

Jika Golkar mulai mengambil jarak, bisa jadi lebih karena strategi main “dua kaki” seperti saat Pilpres 2014 lalu. Jusuf Kalla berada di Koalisi Jokowi sebagai cawapres, sedangkan Aburizal Bakrie saat itu berada di Koalisi Prabowo.

Itulah Politik! Main Cerdik dan Cantik!

***