Pengamat amatiran medsos aliran Cebiyah membaca pergerakan politik seperti layangan terbawa angin. Membaca Partai Demokrat bertemu dengan Partai Gerindra, dibaca sebagai Gerindra meninggalkan PKS. Membaca pertemuan PD dengan PAN dibaca sebagai PKS ditinggalkan sendirian, daya tawar PKS semakin menurun.
Bahkan ada yang yakin betul, koalisi oposisi akan mengusung Anies-AHY. Ada juga yang bilang, SBY mengambil alih kendali koalisi oposisi. Menurut kabar, PKS akan bertemu dengan PD. Apa kira-kira bacaannya? Bagaimana membaca ketidak hadiran PD dalam acara Ijtima Ulama kemarin?
Sebagai pengamat amatiran medsos aliran batmaniyah, saya juga punya bacaan sendiri. Bagaimana membaca ketidak hadiran Partai Demokrat dalam acara Ijtima Ulama kemarin? Kebet dulu lembaran Partai Demokrat.
Sewaktu para petinggi partai oposisi bertamu ke HRS, PD yang waktu itu masih menjalin hubungan mesra dengan Jokowi dan mulai agak sedikit renggang, tidak ingin dipandang sebagai 'bawahan' nya Habib Rizieq Shihab, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, tegaskan partainya enggan bergabung dengan koalisi keumatan besut Imam Besar Front pembela Islam (FPI) itu.
"Kalau citranya menjadi subordinat di bawah komando Habib Rizieq, Partai Demokrat tidak tertarik," kata Ferdinand di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018)
"Kalau memang Prabowo bertahan di situ, di bawah komando Habib Rizieq, tentu Partai Demokrat urungkan niat bergabung," ucap Ferdinand.
Setelah patah hati dengan koalisi Jokowi, PD juga mengemukakan alasannya, “Kami tidak mau membebek, mengikuti Titah Megawati." Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, “Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming-iming kursi kabinet bagi Demokrat," katanya. "Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar."
Sikap tinggi hati Partai Demokrat ditanggapi berbeda oleh dua kubu koalisi. Koalisi kubu pemerintah malah menyerang balik PD yang dianggap nggak pede itu.
PDIP mendatangi Komnas HAM minta agar Komnas HAM membeberkan peran SBY pada peristiwa 27 Juli. PPP menganggap PD baper berat, dan sejumlah sindiran lain dari koalisi pro pemerintah.
Koalisi keumatan beda lagi. Mereka memahami sikap tinggi hati Parta Demokrat yang enggan bergabung dengan koalisi yang ada rasa umatnya gitu. Ijtima Ulama yang dihadiri seluruh petinggi partai oposisi tidak mempermasalahkan ketidak hadiran PD. Mereka nampaknya memahami sikap PD.
Tergambar juga dalam pidato politik HRS. “Karenanya saya menyerukan agar Ijtima mendorong menyatukan parpol yang selama ini berjuang bersama umat melawan tirani kedzaliman. Yaitu saudara kita dari Gerindra, PKS, PAN, dan PBB sebagai lokomotif perjuangan keadilan."
Untuk parpol lain, HRS mengatakan, “Kita wajib merangkul erat partai-partai baru seperti Partai Idaman yang bergabung PAN dan Partai Berkarya yang kreatif dan potensial. Serta kita pun harus selalu terbuka untuk partai-partai lain yang ingin bergabung untuk membela agama, bangsa dan negara. Apalagi partai besar seperti Partai Demokrat.”
Nampak sekali yang dimaksud HRS koalisi keumatan itu adalah Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. Jika Partai Berkarya, Partai Idaman, atau partai besar Partai Demokrat ikut bergabung maka bisa saja namanya adalah Koalisi Kumatan Plus. Atau bisa saja nama lain.
Tapi yang jelas, koalisi keumatan nampak sekali menghormati sikap PD yang enggan disebut sebagai bagian dari parpol koalisi keumatan. Maknanya jelas. Partai Demokrat diterima bergabung dengan koalisi parpol penantang petahana tanpa harus memaksa PD masuk dalam apa yang disebut koalisi keumatan. Maka dampaknya jelas, PD tidak akan kehilangan muka apalagi harus menjilat ludah sendiri.
Ajakan HRS untuk merangkul Partai Demokrat juga punya arti penting bagi para pendukung (umat, warga) koalisi penantang pemerintah yang masih setengah hati menerima Partai Demokrat bergabung dengan koalisi oposisi.
Ini tentu saja berbeda dengan pendapat para pengamat medsos aliran Cebiyah yang mengatakan, Partai Demokrat mengambil alih kendali koalisi parpol oposisi.
Biasalah, provokasi. Padahal posisi PD sekarang kayanya serba salah. Mau gabung dengan koalisi pemerintah, kok kayanya sudah terlanjur buka masalah dengan Mama Ega. Mau gabung dengan koalisi keumatan kok rada malu karena sudah tegas mengatakan menolak istilah keumatan.
Tapi masih ada jalan keluar. Sebut saja, Koalisi Keumatan Plus. Atau apalah namanya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews