Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang sudah dibubarkan oleh pemerintah dengan dikeluarkan Perppu dan organisasi itu menjadi terlarang untuk hidup di Indonesia.
Sekalipun sudah dibubarkan oleh pemerintah, bukan berarti organisasi HTI ini mati atau tidak menjalankan aktivitasnya di Indonesia. Mereka tetap seperti biasa mengadakan rapat-rapat atau pertemuan dengan berbagai acara yang dikemas sedemikian rupa supaya tidak dibubarkan oleh aparat.
Baru-baru ini ada video yang viral dari kelompok Hizbut Tahrir dan dalam video tersebut ustadz Bachtiar Nasir mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian seolah-olah mengatakan sistem khilafah adalah hal yang paling tepat untuk diterapkan sebagai ideologi Indonesia.
Atas pernyataan ustadz Bachtiar Nasir tersebut Jenderal Tito marah dan geram karena dianggap mendukung sistem khilafah untuk diterapkan di Indonesia.
Dan Jenderal Tito merasa pernyataannya telah dicomot atau dipelintir oleh ustadz Bachtiar Nasir untuk mendukung gerakan khilafah di Indonesia.
Jenderal Tito juga komplain atas video yang viral tersebut.
"Kemarin komplain dengan Ustad Bachtiar Nasir karena ada video yang viral, di tengah-tengah masyarakat kelompok HTI. Dan menyampaikan bahwa Indonesia harus menerapkan sistem khilafah. Karena demokrasi liberal tidak benar menghancurkan negara ini. Dan saya berdiskusi dengan orang yang berkompeten itu, yaitu Kapolri Jenderal Tito Profesor Doktor Tito Karnavian," papar Tito menggambarkan isi video tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 17 Juli 2018.
Dan Kapolri juga sudah menghubungi ustadz Bachtiar Nasir untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataan Bachtiar Nasir dalam video tersebut. Kapolri juga merasa selama ini penilaiannya terhadap Bachtiar Nasir ternyata salah besar.
Kapolri menganggap ustadz Bachtiar Nasir adalah sosok ustadz yang tidak cerdas karena telah mencomot atau memelintir perkataannya.
"Tapi begitu melihat kata-kata ustadz di situ, saya hilang kesan. Kesan saya Ustadz tidak cerdas yang saya lihat," tegas Tito.
Kapolri juga tidak pernah mengeluarkan perkataan yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia, tetapi diakuinya bahwa ia pernah mengatakan, bahwa saat ini demokrasi liberal menjadi potensi memecah belah bangsa. Tetapi, sistem khilafah sama bahaya dengan demokrasi liberal.
"Tapi saya tidak mengatakan ganti khilafah. Tidak sama sekali tidak. Bahkan saya mengatakan khilafah berbahaya sama kayak demokrasi liberal," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Untuk itu masyarakat untuk hati-hati kalau ada pernyataan-pernyataan sekalipun dari seorang tokoh agama terutama Bachtiar Nasir ini, yang ingin mengadu domba di tengah situasi politik yang makin menghangat. Untuk itu selalulah melakukan kroncek, apakah sumber beritanya valid atau shahih?
Terlebih lagi harus dilihat, orang ini terkait HTI atau tidak.
Pokoknya harus hati-hati kepada yang terlarang-terlarang, termasuk kepada PKI yang sudah dinyatakan terlarang sejak lama.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
