Saya sarankan kepada para penggagas dan pendukung konsep Islam Nusantara (Lamtara) supaya tidak serba tanggung kalau mau membuat “agama baru”. Jangan sebatas anti-Arab, anti-janggut, anti-jubah, anti-sorban, anti-istilah (bahasa) Arab, dlsb. Buatlah Islam Nusantara yang “kaffah”. Yang sempurna. Sama sekali tidak ada unsur Arab-nya.
Harus betul-betul lepas dari kearaban. Barulah bisa disebut Islam Nusantara atau Lamtara. Termasuk jangan pakai Nabi Muhammad SAW. Sebab, Baginda yang dielu-elukan oleh kaum muslimin ini dan juga dimuliakan oleh Allah SWT itu, adalah orang Arab. Beliau berbahasa Arab. Berjubah dan bersorban.
Jadi, kalau mau menciptakan “agama baru”, jangan tanggung-tanggung. Anda perlu sosok “nabi” sendiri, kitab sendiri, tata cara ibadah sendiri, semua sendiri. Supaya asli betul sebagai Islam Nusantara. Jangan ikut Nabi Muhammad lagi karena begitu disebut “Nabi Muhammad”, pasti orang akan ingat dengan “Islam” saja. Nabi Muhammad tidak diutus untuk menyampaikan konsep “Islam Nusantara”.
Mengapa? Karena sejak awal kenabian beliau, Muhammad hanya menggunakan kata “islam” untuk sebutan agama yang diridhoi Allah. Sekali lagi, Baginda diutus untuk “Islam” bukan untuk “Islam Nusantara”.
Dengan demikian, mutlak Anda perlu memunculkan Nabi Nusantara. Dan Anda perlu cepat mendeklarasikan Nabi Nusantara agar bisa segera disosialisasikan. Kemudian sang Nabi Nusantara itu haruslah mampu membuat “kitab suci Lamtara”. Sebab, kalau masih menggunakan al-Quran sebagai pedoman, maka menjadi batallah kenusantaraan Islam Nusantara yang Anda inginkan.
Kalau para pengikut Lamtara masih bernabikan Muhammad SAW, sangatlah aneh. Berarti nanti “terpaksa” mengikuti arahan orang Arab. Bukankah Nabi Muhammad ada meninggalkan hadits? Nah, hadits-hadits dari Baginda itu diriwayatkan oleh orang-orang Arab. Dalam bahasa Arab. Kemudian, buku-buku tentang hadits banyak pula ditulis oleh orang Arab. Kitab-kitab karangan para ulama besar, semua dalam bahasa Arab.
Begitu juga kitab suci Islam, al-Quran, juga tak cocok untuk kenusantaraan Islam Nusantara. Kenapa? Karena, menurut konsep Lamtara, semua yang berbau Arab harus ditidakan. Jadi, tidak pas kalau masih memakai al-Quran. Meskipun terjemahannya saja. Sebab, terjemahan itu ‘kan secara akademis akan mencantumkan sumbernya, yaitu al-Quran. Jadi, akan mengurangi keaslian Islam Nusantara.
Terus, para penggagas harus mulai memikirkan sebutan “Islam” yang dipasangkan dengan “Nusantara”. Kata “islam” itu pun harus dicarikan bahasa asli Nusantaranya. Ada yang menyebutnya “selamat,” “slamat”, “selamet” atau “slamet”. Kata-kata ini pun masih berbau Arab. Seratus persen merupakan derivasi kata “islam”. Jadi, kata-kata di atas tidak nusantaranistis.
Kalau Islam Nusantara disebut “Selamat Nusantara”, masih belum murni betul kenusantaraannya karena kata “selamat” itu berasal dari kata “islam”.
Baik. Sementara Anda memikirkan ganti kata “islam” di dalam sebutan Islam Nusantara, kita lanjutkan ke pembahasan aspek lain.
Saya lihat sosialisasi Lamtara antara lain dilakukan dengan mempopulerkan Senam Islam Nusantara (SIN). Percayalah, cara ini tidak akan efektif. Sulit Anda menjualnya. Sebab, gerakan senam sudah terlalu banyak macamnya. Para pengikut senam, biasanya, akan cepat bosan. Lihat saja senam yoga, senam taichi, senam pocho-pocho, dlsb. Sebentar saja lenyap.
Sayang sekali kalau penyebaran konsep Lamtara mengandalkan gerakan senam. Keluar banyak biaya, hasilnya tidak ada.
Sekarang kita bicarakan soal rumah ibadah. Allah dan Rasul-Nya menyebut rumah ibadah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Muhamamd SAW sebagai “masjid”. Ini juga harus diganti. Harus dicarikan kata asli Nusantara untuk “masjid”. Misalnya saja ada kata asli Nusantara untuk menggambarkan ruangan luas, yaitu “pendopo” atau “pandopo”. Ada lagi yang asli yaitu “jambo”, yang berarti ruangan lapang yang beratap. Sayangnya kata “jambo” tidak terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Terus, yang juga sangat penting adalah memboikot Makkah dan Madinah. Para penggagas dan pengikut Lamtara harus mulai memikirkan agar Anda tidak usah lagi pergi ke Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab, kalau masih pergi ke sana, mau tak mau Anda akan menggunakan bahasa Arab, melihat tulisan Arab, jumpa orang Arab, jumpa sorban, jumpa janggut, jumpa unta, dlsb. Selain itu, biayanya mahal. Pusing Anda nanti!
Kemudian soal nama para pengikut Lamtara. Ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, menggganti nama-nama pengikut yang terlanjur memakai nama-nama Arab menjadi nama-nama asli Nusantara. Kedua, berhenti menggunakan nama-nama Arab seperti Muhammad Hanif, Abdul Kadir, Yahya, Said Aqil, Umar, Usman, Musthofa, Kamal atau Kamil, Faisal Assegaf, dlsb.
Tentu banyak nama-nama asli Nusantara yang bisa dipakai. Ada “Jaka” atau “Joko”, ada “Ken Arok”, “Ken Dedes”, ada “Gautama”, ada “Gajahmada”. Tapi, banyak juga yang tak perlu diganti. Contohnya, Ade Armando, Denny Siregar, dsb.
Ok. Sekarang, siapa yang mau menjadi Nabi Nusantara?
Mungkin sudah bisa dimulai proses rekrutmennya. Saran saya, buat saja syarat-syarat untuk menjadi Nabi Nusantara itu antara lain menguasai bahasa pra-Islam, bahasa Sanskerta, dan bahasa-bahasa Timur.
Kok syaratnya begitu? Karena kemungkinan besar kitab suci Lamtara harus menghindarkan bahasa Arab seratus persen. Sama sekali tak boleh ada kata-kata Arab. Harus asli digali dari bahasa-bahasa Nusantara. Nah, dulu, orang Nusantara itu konon menggunakan bahasa asli (saya tak tahu apa namanya) sebelum Islam Muhammad SAW masuk ke negeri ini.
Dulu, penduduk asli Nusantara menyembah pohon, busut, batu besar, dsb. Mereka menganut animisme. Jadi, perlu digali bahasa yang mereka gunakan waktu itu. Harus kerja keras, tentunya.
Tapi, demi Lamtara, bolehlah berkorban. Supaya Islam Nabi Muhammad SAW bisa Anda reduksi menjadi Islam yang umatnya berblangkon, sembahyang pakai celana pendek dengan bahasa kuno atau Sanskerta. Atau, setidaknya sembahyang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa standar Islam Nusantara.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews