Permainan yang tidak memandang usia persertanya ternyata bukan hanya catur, tetapi juga politik.
Dalam permainan catur, pecatur berusia 11 tahun yang sudah meraih grandmaster bisa menghadapi para grandmaster catur dewasa lain yang usianya bisa 4-5 kali lipat. Pada "permainan" politik, Jusuf Kalla yang berusia 76 tahun bisa dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang masih berusia 39 tahun. Bukan untuk saling bersaing, tapi untuk bersanding.
Namun kehendak elite Partai Demokrat yang ingin menyandingkan JK-AHY itu tinggal kehendak. Niat semula Demokrat mengupayakan lahirnya poros ketiga dengan tetap mengerek AHY, panggilan Agus Harimurti, sebagai cawapres. Tetapi ibarat sebuah perjalanan, keinginan mengawinkan JK-AHY ini kandas sebelum berlabuh. Atau bagai nyanyian lama, pasangan ini layu sebelum berkembang.
Penegasan bahwa JK, singkatan untuk Jusuf Kalla, menolak wacana Demokrat untuk kerja bareng alias berkoalisi pada Pilpres 2019, disampaikan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, yang juga teman dekatnya.
"Dia (JK) sudah tolak, dia (JK) enggak mau, sudah kasih tahu ke Demokrat, dia (JK) tidak bisa lagi. Pak JK sudah kasih tahu langsung," kata Sofjan di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu 4 Juli 2018 sebagaimana diberitakan Kompas.com, Rabu 5 Juli 2018.
Alasan penolakan disebutkan, JK akan tetap memegang teguh keputusannya untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga setelah pensiun sebagai wapres nantinya. JK, kata Sofjan, pasti akan membantu Jokowi menghadapi Pilpres mendatang. Hal itu menurutnya sudah disampaikan JK kepada wartawan.
"Ia (JK) mau pensiun, pasti bantu pak Jokowi, jadi apapun wacana dia tidak peduli," Sofjan.
Belakangan Demokrat serius ingin membentuk poros ketiga setelah merasa kurang sreg dengan Presiden Jokowi atau kemungkinan lain Jokowi yang memang tidak memberi peluang AHY untuk bisa jadi cawapresnya.
Berpasangan dengan ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, memang memungkinkan tetapi dirasa kurang elok dan jatuhnya hanya lucu-lucuan sekadar memecahkan rekor MURI di mana bapak-anak berpasangan dalam ajang Pilpres. SBY memang pernah mengungkapkan bahwa dirinya masih diperlukan oleh rakyat, sinyal bahwa ia bersedia bertarung kembali andai Konstitusi tidak membatasi.
Komunikasi atau woro-woro pasangan JK-AHY menjadi "sesuatu" yang bakal lahir dari poros ketiga (selain Joko Widodo versus Prabowo Subianto) disampaikan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari. Mantan wartawan itu misalnya, memamerkan gambar pasangan JK-AHY lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: "JK-AHY will coming soon". Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga memamerkan gambar yang sama di akun Twitter miliknya.
Imelda mengklaim, 90 persen kader menginginkan adanya Koalisi Alternatif di luar koalisi Presiden Joko Widodo dan kelompok oposisi dan salah satu nama yang kami anggap kapabel, secara elektabilitas maupun pengalaman adalah JK yang pernah sepaket dengan SBY.
Paket JK-AHY merupakan hasil polling internal yang dilakukan Demokrat terhadap para pengurus inti partai. Respons SBY sebagaimana disampaikan Imleda, tersenyum begitu mendengar sebagian besar pengurus partainya setuju menduetkan JK dengan anak sulungnya itu pada Pilpres 2019 mendatang.
Sinyal bakal ada "perkawinan politik" antara JK-AHY sudah terendus pada 25 Juni 2018 saat JK bersilaturahmi dengan SBY, namun saat itu Imelda membantah pertemuan JK-SBY khusus membicarakan duet di Pilpres.
Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan juga mengatakan, duet JK-AHY datang dari usul sejumlah kader partainya dan memastikan DPP Partai akan menampung usulan itu. "Kalau ada yang mengawin-ngawinkan JK-AHY toh teman-teman juga yang bilang. Kami juga tak mungkin menolak itu. Dan biarkan diskusi itu berjalan," kata Hinca.
Belum ada reaksi Demokrat atas penegasan bernada penolakan dari Sofjan Wanandi itu.
Yang menarik, penolakan itu disertai penegasan bahwa JK akan tetap membantu Presiden Jokowi, yang masih menjadi pasangannya pada Pilpres 2019. Sofjan seakan-akan ingin mengatakan, kurang etis menyeret-nyeret orang yang masih terikat dalam satu ikatan capres-cawapres agar segera berpisah untuk kemudian menjadi rival pada kontestasi berikutnya.
Bahwa JK pada 2009 berpisah dengan SBY dan menjadi rivalnya, itu karena SBY yang lebih dahulu memutuskan ikatan capres-cawapres setelah melirik Boediono.
Peristiwa ingin menduetkan JK-AHY (di mana JK masih tercatat sebagai wapresnya Jokowi) ini seolah-olah menunjukkan "hukum karma" ada dalam dunia politik kalau tidak mau itu dikatakan sebagai kaarifan alam. Kasarnya, JK "membalas" perlakuan SBY pada Pilpres 2009 lalu itu.
Usai penolakan JK, tentu saja elit Demokrat, khsusunya SBY yang demikian sayang kepada anak sulungnya itu, harus mencari alternatif pasangan baru bagi AHY. Yang memungkinkan adalah mencarikan capres bagi AHY, sebab jika AHY yang menjadi capres, agak sulit dilakukan mengingat perolehan suara Demokrat tidak memungkinkan kecuali ada anggota koalisi yang rela.
Peluang masih terbuka, sebelum janur melengkung, segala kemungkinan masih bisa dilakukan. Tinggal apakah AHY mau dipaksakan sebagai capres dan tinggal mencarikan cawapresnya atau tetap di posisi cawapres dengan tugas berat mencarikan capresnya.
Pepatah "pucuk dicinta ulam tiba" memang masih jauh dari Demokrat, khususnya AHY. Bukan "okay" yang terdengar, tetapi "No" yang didapat.
Di sisi lain, trending topik politik masih sekitar dukungan yang mengejutkan dari Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi yang menganggap Jokowi harus diberi kesempatan untuk berkuasa lagi pada periode kedua nanti.
Pada Pilpres 2014 lalu TGB adalah pendukung "hardcore" Prabowo Subianto. Belakangan ia sempat menyatakan minatnya untuk maju ke Pilpres 2019 sebelum kemudian berbalik 180 derajat mendukung Jokowi lewat pernyataan yang mengejutkan dan membuat marah para haters Jokowi itu.
Dan, TGB ini adalah kader Demokrat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews