Bulan lalu saya berkesempatan ke Kabupaten Pangkep, melipir sebentar ke pulau Saugi. Di pulau berpenduduk sekitar 100 keluarga itu saya menyaksikan pengoperasian sebuah pembangkit listrik tenaga matahari. Panel surya dipasangkan, energi disimpan dalam batere, lalu listriknya dialiri ke seluruh rumah penduduk.
Tadinya penduduk di sana menggunakan genset untuk menerangi rumahnya. Mereka urunan membayar Rp4 ribu semalam dengan nyala lampur dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam. Kini lampu bisa menyala dari pukul 6 sampai pagi. Biayanya hanya Rp20 ribu sebulan. Pengelolaan pembangkit listrik itu diserahkan pada musyawarah warga.
Model yang sama juga saya saksikan di desa Amdui, Raja Ampat, Papua Barat. Sebuah Desa kepulauan berpenduduk sekitar 80 keluarga. Desa yang sebelumnya hanya mengandalkan getah damar untuk menerangan kini sudah bisa menikmati malam dengan cahaya yang cukup.
Pemerintahan Jokowi memang bermaksud meningkatkan ketersambungan listrik untuk seluruh masyarakat. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau butuh waktu bagi PLN untuk menarik kabel. Apalagi di pulau-pulau kecil. Solusinya dengan cara membangun pembangkit di tiap desa terpencil tersebut.
Bayangkan jika PLN harus menarik kabel melalui laut, berapa biayanya? Atau menyambungkan kabel ke wilayah terpencil yang hanya dihuni oleh beberapa keluarga. Solusinya ya, dengan membangun pembangkit kecil di wilayah tersebut.
Pada desa terpencil lain panel surya kecil dipasangkan per rumah. Ini dilakukan misalnya di Wai Ngapan, Kabupaten Buru Selatan atau di desa Soritatanga, NTB. Targetnya 2500 desa terpencil di seluruh Indonesia yang selama ini belum tersentuh listrik bisa menjadi terang. Pemerintahan Jokowi menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 98% di seluruh Indonesia.
Bisa saja target itu ditempuh dengan cara mudah, misalnya dengan membangun pembangkit tenaga minyak. Tapi langkah ini sama saja menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Harga minyak dan ketersediaannya yang sulit bagi penduduk terpencil akan menjadi penghambat.
Pemerintah justru memilih jalan yang lebih repot dengan mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan. Sinar matahari yang berlimpah di negeri ini dimanfaatkan dengan baik. Begitupun dengan angin, panas bumi atau uap.
Di Sidrap, Sulawesi Selatan baru-baru ini Presiden Jokowi meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga angin. Ada tiga puluh kincir angin raksasa yang dioperasikan. Proyek PLTB Sidrap I ini akan disusul oleh PLTB Sidrap II. pembangkit listrik tenaga angin juga dibangun di Janeponto, Sulsel dan di Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Saya pernah mengunjungi areal PLTB Sidrap beberapa bulan lalu. Menyaksikan pekerja yang sibuk menyatukan berbagai perangkat raksasa. Kincir angin dan turbin diangkut dari pelabuhan Makasar melewati jalan kemudian dirakit di lokasi. Proses pengakutannya sudah ribet. Armada berbada besar berisi perangkat raksasa itu harus melalui jalan yang berkelok.
Jadi selain membangun pembangkit listrik pemerintah lebih dulu memberesi jalan dari pelabuhan menuju lokasi kincir angin akan dipasang. Yang diuntungkan adalah masyarakat. Sudah listrik di rumahnya nanti tidak byar-pet lagi, usahanya lancar, jalanpun jadi jauh lebih bagus dan lebar.
Entah kenapa, belakangan kita sering terkaget-kaget dengan kemampuan Indonesia membangun. Soal pembangkit listrik tenaga terbarukan saja, sepertinya sudah lama jadi wacana tetapi realisasinya nol. Padahal kita sudah tahu gak mungkin lagi mengandalkan minyak dan batubara untuk membangun pembangkit listrik. Sebab pada waktunya minyak dan batubara akan habis. Harganya juga tidak menentu.
Indonesia ini negeri tropis. Sinar matahari memimpah dan gratis. Panas Bumi dan Angin juga gak gratis. Kekuatan alam ini yang selama ini diabaikan. Alasannya, investasi yang mahal dan segala macam alasan tetek bengek lainnya.
Nyatanya alasan itu hanya karena kemalasan saja. Ok, investasinya memang lebih mahal ketimbang pembangkit minyak atau batubara. Tapi, toh bukan kendala juga. Justru ketika dioperasikan biaya operasionalnya jauh lebih murah. Angin dan sinar matahari gratis. Ini juga yang membuat pihak swasta yang berminat membangunnya. Toh, pasokan listriknya nanti akan dibeli PLN juga. Jadi masalahnya di mana?
Masalahnya ada di isi kepala pemimpin. Jika pemimpinnya tidak punya visi jauh ke depan, pembangunan kita hanya akan seperti tambal sulam saja. Butuh listrik, beli genset. Atau bangun pembangkit batubara. Murah investasinya. Saat itu masalah selesai. Tapi biaya operasionalnya selangit. Ketika harga batubara melambung, kontinuitas pasokan listrik bisa terganggu. Proyek pembangkit listrik akhirnya mangkrak.
Ini yang menjadi masalah dulu. Ada puluhan proyek pembangkit listrik dibiarkan jadi bangunan kosong dan besi tua. Duit negara terbuang percuma.
Berbeda dengan angin dan sinar matahari. Memetiknya mudah dan gratis. Pasokannya setiap hari. Jika diusahakan dengan baik ujung-ujungnya rakyat diuntungkan dengan harga listrik yang bisa lebih murah.
Di Janeponto, selain pembangkit tenaga angin, juga sedang dibangun PLTU (uap) dengan kapasitas 2 x 135 MW dan PLTU Punagaya dengan kapasitas 2 x 100 MW. Pembangkit ini dibangun sendiri oleh PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sulawesi Selatan.
Sekali lagi, ini soal visi seorang pemimpin. Jokowi memiliki visi yang jauh ke depan. Kini dia sedang meletakkan pondasi bangunan untuk sebuah Indonesia baru. Visi bukan cuma soal impian, tetapi juga bagaimana merealisasikannya.
Di tangan seorang Jokowi, kini kita bisa memetik angin dan matahari.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
