Saya termasuk orang yang sangat berhati-hati berpendapat tentang penemuan ribuan e-KTP (rusak ?) yang jatuh tercecer di Bogor.
Terlepas dari kejadian tidak disengaja sampai tudingan sabotase, rasanya memang agak ganjil ribuan KTP (rusak?) dari Sumatera Selatan jalan-jalan berwisata begitu jauh sampai ke Bogor.
Mosok iya mau ketemuan sama Gajah di Taman Safari?
Mengingat KTP adalah identitas resmi sebagai warga Negara sah Indonesia, wajar saja banyak spekulasi yang bermunculan.
E-KTP rusak, kenapa tidak langsung dihancurkan?
Saya setuju dengan status fesbuk kawan (maaf saya lupa namanya), jangankan e-KTP, ATM rusak aja langsung digunting oleh pihak Bank karena rentan disalahgunakan.
Sekilas info yang berkembang, kenapa tidak dihancurkan karena konon menjadi barang bukti Kasus Korupsi e-KTP di KPK, tapi kemudian dibantah oleh pihak KPK sendiri.
Membaca reaksi kagetnya Mendagri yang justru heran kenapa tidak langsung dihancurkan, saya menganggap kalau selama ini belum ada Standar Operasional atau prosedur baku untuk memusnahkan e-KTP yang cacat atau rusak dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Dukcapil.
Kalau misalnya selama ini semua e-KTP yang rusak dari seluruh Provinsi di Indonesia harus dikembalikan ke Gudang Kementerian Dalam Negeri di Bogor, bukannya ini sebuah pemborosan?.
Berapa biaya dan ongkos transportasi pemulangan fisik e-KTP afkir ini? Seratus juta, dua ratus juta atau tigaratus juta perbulan? Sayang duitnya, lebih baik diboroskan lagi buat nambah-nambah gaji dan tunjangan para sesepuh yang sudah sepuh di BPIP pimpinan Bu Mega.
Kasihan mereka para tokoh-tokoh sepuh bangsa cuma digaji seratusan juta rupiah, dapat aaappa...? Padahal mereka tokoh-tokoh terkemuka seperti Prof Mahfudz, Yai Aqil Siradj, Yai Ma'ruf Amin, Syafi'i Maarif, Try Sutrisno dan lain-lain.
(Tolong jangan ditanya lembaga apa itu BPIP, jangankan mamfaat, kepanjangan BPIP aja saya ngga paham. Sepertinya rezim di jaman pak Beye struktur Pemerintahan memang terlalu ramping makanya perlu digemukkan di rezim sekarang).
Saya mendukung pihak kepolisian, DPR RI dan khusus-nya Bawaslu untuk serius menangani dan mengungkap kasus tercecernya ribuan e-KTP ini. Mengingat kita akan memasuki perhelatan beberapa Pilkada yang dilanjutkan Pemilu sekaligus Pilpres ditahun depannya, saya harap jangan sampai ada penyalahgunaan data kependudukan yang menguntungkan pihak tertentu.
[irp posts="2444" name="Mana Ada Leader" dalam Megakorupsi e-KTP, Dituduh Pun Pasti Menyangkal!"]
Sebagai Ketua Parpol medsos Tirik Yaluk, saya juga menuntut saudara Mendagri Tjahjo Kumolo untuk bertanggung jawab penuh dan sudah seharusnya mengundurkan diri kalau sampai kasus ini tidak bisa dijelaskan secara terang-benderang dihadapan publik.
Kekagetan dan alasan yang berputar-putar justru membuat masyarakat semakin curiga dan harus waspada adanya udang di balik bakwan dan bakwannya dibagi-bagi untuk memenangkan kawan.
Terakhir, siapapun anda yang sudah menjatuhkan sekarung e-KTP (rusak ?) ini, saya Ketua Partai Tirik Yaluk dan bagian dari masyarakat negeri ini mengucapkan rasa terima kasih. Mari kita bangun demokrasi kita dengan transparan tanpa kecurangan.
Sekecil apapun sumbangsih anda sebagai warga negara adalah jasa besar karena kita tidak dibayar, sebesar apapun yang dilakukan oleh Pemerintah berkuasa adalah hal biasa karena merupakan kewajiban-nya sebagai penguasa.
Anda, saya dan kita semua rakyatlah pemilik sah kedaulatan Negeri ini, kekuasaan yang dipegang Pemerintah hanyalah titipan yang kita berikan setiap masa lima tahun dan bisa kita cabut kembali sesuai konstitusi, kalau ada yang aneh-aneh jangan takut untuk bersuara!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
