Poster Jokowi-Airlangga Berhasil Singkirkan Cak Imin dan Romahurmuziy

Sejak awal Mei 2018, sebagian warganet dihebohkan dengan adanya “surat cinta” Relawan Golkar-Jokowi (Gojo) yang dikirim terkait dukungan Partai Golkar untuk Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Surat bertanggal 30 April 2018.

Surat dikirimkan kepada warga yang isinya meminta dukungan untuk Presiden Jokowi agar terpilih pada Pilpres 2019. Warganet sendiri menuding, apa yang dilakukan Gojo itu indikasi curi start kampanye yang berarti kecurangan Pemilu.

Perkenankan kami menyampaikan salam persahabatan dari Relawan Gojo, khususnya dari inisiator organisasi kami, yakni Airlangga Hartarto, seorang tokoh nasional yang saat ini dipercaya sebagai Menteri Perindusrian RI serta Ketua Umum Partai Golkar.

Surat ini kami tulis untuk mengajak Bapak dan Ibu mendoakan agar Pak Jokowi dapat terus bekerja dalam memajukan Tanah Air kita tercinta. Dengan tulus dan ikhlas beliau telah berupaya sejauh mungkin untuk mendorong kemajuan Indonesia.

Walaupun tentu masih ada kekurangan di sana-sini. Pak Jokowi telah memberi bukti bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang terus bergerak membangun masa depan bersama yang lebih baik.

Karena itu, dengan iringan doa restu Bapak dan Ibu, besar harapan kami bahwa Pak Jokowi akan melanjutkan pekerjaan beliau sebagai Presiden RI di tahun-tahun mendatang. Suratnya dibungkus amplop bergambar Airlangga dan Jokowi.

Surat tersebut atas nama Rizal Mallarangeng, Koordinator Nasional Relawan Gojo. Benarkah “surat cinta” Gojo itu benar dari Rizal Mallarangeng hingga kini belum terkonfirmasi benar-tidaknya. Yang jelas, surat itu telah melanggar UU Pemilu.

Seperti diketahui, KPU baru membuka pendaftaran bagi pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2019 pada 4-10 Agustus 2018, dan masa kampanye ditetapkan pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Kampanye di luar jadwal bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana diatur pada pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beranikah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak “pelanggaran” tersebut?

Pasal tersebut menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.

Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburrokhman yang juga politisi Partai Gerindra mengimbau warga yang menerima surat dari Gojo agar melapor ke Bawaslu. “Laporkan ke Bawaslu," katanya kepada Harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/5/2018).

Tapi, Habiburrokhman sendiri mengaku belum akan melakukan hal itu karena ACTA belum memiliki bukti maupun saksi. “Kalau ada warga yang mau melapor, dan mereka punya saksi maupun bukti, akan kami dampingi,” imbuhnya.

Golkar sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi sebagai Presiden RI untuk periode kedua. Komitmen ini juga telah digaungkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar seluruh elemen partai bergerak memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Untuk memenangkan lagi Presiden Jokowi yang kedua kalinya, Golkar telah mengukuhkan Relawan Gojo. Ini pula dilakukan politikus Golkar M. Misbakhun terus menggenjot upaya memenangkan Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019.

Anggota Komisi XI DPR itu memanfaatkan masa reses untuk menguatkan kerja relawan yang tergabung dalam Gojo. Menurut Misbakhun, kinerja Jokowi harus dilanjutkan hingga 2024 demi kesinambungan pembangunan.

Ada program-program unggulan Jokowi terutama dana desa dan membangun Indonesia dari pinggiran sebagai pengejawentahan Nawacita untuk dilanjutkan. Dana desa yang luar biasa besar itu menjadi program utama pemerintah Jokowi yang sangat bermanfaat.

“Program utama pemerintah Jokowi itu bermanfaat langsung kepada masyarakat. Untuk itu menjadi kewajiban bagi seluruh kader dan simpatisan partai Golkar menyukseskan Jokowi dalam pilpres 2019,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jakarta, Senin 7 Mei 2018.

Ketua Departemen DPP Golkar Bidang Pengawasan Pembangunan itu mengatakan, program Presiden Jokowi yang perlu dilanjutkan adalah infrastruktur. Dunia internasional pun sudah mengakui kinerja presiden dalam memajukan infrastruktur di Tanah Air.

“Sehingga kita harus bangga mempunyai presiden yang lahir dari rakyat jelata seperti kita. Tugas besar kita dalam menyosialisasikan keberhasilan pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi dengan memenangkan Partai Golkar dan Jokowi dua periode,” pungkas Misbakhun.

Saat ini di beberapa ruas jalan di Jakarta sudah terpasang billboard Gojo. Di Stasiun Cawang, kawasan sekitar Manggala Wanabakti, Jalan S. Parman, dan Wisma BI terpampang gambar Presiden Jokowi bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Melihat gencarnya Relawan Gojo “kampanye” tersebut, sepertinya Jikowi lebih sreg bersama Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden ketimbang berpasangan dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy yang selama ini gethol mengincar posisi itu.

Apalagi, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sudah deklarasi dukungannya kepada Jokowi. Artinya, apapun keputusan Jokowi sudah bisa dipastikan bahwa 9 parpol pendukung pemerintah akan tetap mengusung Jokowi maju sebagai Capres 2019.

Sebelumnya, pada Senin, 7 Mei 2019, 9 Sekjen Parpol yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019 bersepakat untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang menimbulkan kontroversi perihal tempat pertemuannya.

Yaitu: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Golkar Lodewijk Paulus, PKB Abdul Kadir Karding, NasDem Jhonny G Plate, PPP Arsul Sani, Hanura Harry Lontung Siregar, PKPI Imam Anshori Saleh, Perindo Ahmad Rofik, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Menurut Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, dirinya menghadiri pertemuan 9 Sekjen parpol pendukung pemerintah pada Senin itu, bentuk komitmen PKB sebagai parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga 2019.

“Kami hadir merupakan komitmen sebagai parpol pendukung pemerintah hingga 2019,” kata Karding saat dihubungi di Pekanbaru, Riau, Senin (7/5/2017). Ironis memang. Karena hadir dalam pertemuan itu juga ada Sekjen Parpol “Baru”: Perindo dan PSI.

Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu terkini dan sebagai parpol pendukung pemerintah, berkewajiban memberi informasi pada masyarakat sesuai fakta. Terutama terkait isu-isu yang disampaikan pihak-pihak tertentu yang tidak berdasarkan data dan fakta.

PKB memberikan masukan agar pemerintah mampu mengefektifkan dan menyosialisasikan program-program yang sudah dicapai sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Jika menyimak, rasanya tidak tepat alasan yang disampaikan Sekjen PKB ini.

Sebab, yang bertemu adalah para sekjen parpol pendukung Jokowi untuk Pilpres 2019 yang juga dihadiri Sekjen Parpol “Baru” (baca: Perindo dan PSI) tersebut. Di sini tampak sekali adanya kekhawatiran akan “nasib” Jokowi saat Pilpres 2019 mendatang.

Apalagi, di luar 9 parpol pendukung Jokowi itu sudah tersiar kabar, selain Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan kesiapannya menjadi Capres 2019 untuk menghadapi Jokowi.

Pertemuan yang mendadak pada Senin siang tersebut berlangsung setelah Indonesia Network Election Survei (INES) merilis hasil temuan atau survei tentang elektabilitas sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi Capres 2019, Minggu (6/5/2018).

Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo menempati urutan pertama mengalahkan calon incumbent Jokowi. Hasil survei ini berbanding terbalik dengan banyak lembaga survei yang selalu menempatkan Jokowi di nomor wahid.

“(Elektabilitas) Prabowo Subianto mencapai 50,2%,” kata peneliti INES Basynursyah saat presentasi survei di Mess Aceh, Cikini, Minggu (6/5/2018). Sementara elektabilitas Jokowi sabagai calon incumbent oleh Ines disebutkan meraih 27,70 persen.

Nama Gatot Nurmantyo ada di urutan ketiga meraih 7,40%. Sedangkan tokoh lain 14,70%. Adapun jika pertanyaan diajukan secra tertutup kepada responden, Prabowo meraih 54,50%, Jokowi 26,10%, Gatot 9,10%, dan tokoh lain 10,30%.

Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia (12-28 April 2018) dengan responden sebanyak 2.180 orang, tersebar secara proporsional di 408 kabupaten/kota. Bukan tidak mungkin, inilah yang mendorong Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengundang 9 sekjen parpol tadi.

Pramono menyebut, pertemuan itu merupakan inisiatifnya. “Inisiatornya dari saya. Saya ini, Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Kabinet,” ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5/2018), seperti dilansir berbagai media.

***