BUMN Itu Badan Usaha Milik Nenekku, Bukan Nenekmu!

Tidaklah mudah mengelola 115 badan usaha milik negara (BUMN). Menteri BUMN Rini Soemarno telah menunjukkan kerja kerasnya. Hanya saja, orang banyak yang salah sangka ketika dia mengikutkan keluarganya.

Seperti yang terungkap di dalam pembicaraan telefon antara dia dan Dirut PLN Sofyan Basir, yang rekamannya viral di media sosial, ada kakak Bu Rini yang disebut-sebut punya pengaruh besar dalam mengatur sejumlah BUMN.

Di dalam rekaman itu, dua BUMN penting yang disebut adalah Pertamina dan PLN.

Kakak Bu Rini, yang berinisial AS, sebagaimana dikatakan di dalam narasi video yang viral itu, diduga terkait soal fee proyek. Tetapi, Kementerian BUMN membantah keras bahwa isi pembicaraan itu adalah masalah bagi-bagi fee.

Seorang pejabat tinggi Kementerian mengatakan, rekaman itu telah diedit sehingga isi pembicaraan terkesan membahas soal bagi-bagi fee. Laporan media menyebutkan Bu Rini akan menuntut orang yang membocorkan rekaman itu ke publik. Ada pula berita lain bahwa orang yang mengedarkan rekaman itu akan dipidanakan.

Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristyanto yang bereaksi bahwa dari isi percakapan telefon yang viral itu terlihat adanya ketidakpatuhan pejabat pada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar keluarga tidak dibawa-bawa dalam urusan negara.

Mengutip perintah Pak Jokowi pada awal-awal pembentukan kabinet, Pak Hasto berkata, “…seluruh menteri harus bekerja keras mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan tidak boleh ada campur tangan keluarga.”

Nah, apakah Bu Rini salah kalau, misalnya, ada sanak-keluarga beliau ikut mencampuri urusan BUMN?

Menurut hemat saya, keikutsertaan anggota keluarga dalam urusan negara, apalagi urusan yang berbau dunia usaha seperti BUMN, bukanlah suatu kesalahan. Sebab, yang dilakukan oleh Bu Rini adalah upaya untuk melindungi kepentingan BUMN itu. Untuk menyukseskan misi BUMN. Upaya ini tidak mudah. Perlu orang yang sangat dipercaya. Dan, siapa lagi yang lebih dipercaya dari kakak sendiri?

Yang dilakukan oleh Bu Rini semata-mata tindakan yang menunjukkan kecintaan beliau kepada semua BUMN. Beliau ingin BUMN bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Bu Rini sangat fokus dan mengabdikan seluruh kemampuannya demi kemajuan BUMN. Meminjam istilah asing, Bu Rini itu mempunyai “sense of belonging” yang sangat tinggi terhadap semua BUMN. Artinya, Bu Rini betul-betul cinta kepada BUMN dan ingin agar semua unit usaha milik negera itu berkembang pesat.

Sekadar mengingatkan saja, “sense of belonging” itu adalah “rasa memiliki”. Dalam hal hubungan Bu Rini dengan BUMN, “rasa memiliki” di dalam diri beliau sangatlah solid. Saking cintanya, barangkali saja beliau sudah merasa bahwa BUMN itu seperti milik sendiri. Di dunia bisnis, “sense of belonging” itu perlu ditanamkan di dalam diri setiap karyawan agar mereka betul-betul bekerja keras untuk kemajuan dan kejayaan perusahaan tempat mereka bekerja.

Sense of belonging. Rasa memiliki. Agar pengabdian untuk kejayaan BUMN benar-benar penuh, bulat. Tidak sompel. Itulah yang dilakukan oleh Bu Rini.

Sekiranya ada takdir, saya pun akan melakukan hal yang sama seandainya ditugaskan sebagai Menteri BUMN. Saya akan menunjukkan “rasa memiliki” yang sangat dalam, sangat kental, agar saya bisa betul-betul membangun kesuksesan setiap BUMN yang ada di bawah kekuasaan dan wewenang saya.

Bahkan, saya tidak akan segan-segan mengganti nama “Badan Usaha Miliki Negara” dengan sebutan baru yang menunjukkan rasa kepemilikan bertegangan tinggi, yaitu “Badan Usaha Milik Nenekku” (singkatannya tetap BUMN juga).

Kalau sudah menjadi milik nenekku, tentulah saya akan bekerja superkeras. Saya akan mengerahkan sanak-keluarga saya agar usaha bisa lancar. Sebab, sanak-keluarga lebih bisa dipercaya, terutama dalam transaksi-transaksi “sensitif” yang harus dilakukan secara “rahasia”. Yaitu, transaksi yang tak boleh terdeteksi oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Apalagi terdeteksi oleh KPK.

Saya yakin, semua orang yang ditugaskan sebagai Menteri BUMN pasti akan bekerja keras kalau sebutan Badan Usaha Milik Negara diubah menjadi Badan Usaha Milik Nenekku. Sebab, siapa yang tega menghancurkan bisnis neneknya?

Jadi, perlu dipikir ulang larangan Presiden Jokowi agar para menteri tidak mengikutkan keluarga dalam urusan negara.

***