Beras selama ini bukan sekadar kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, tetapi beras juga kadang dijadikan komoditas politik bagi segelintir orang. Karena itu, persoalan beras semestinya tidak dipandang sebelah mata.
Banyak faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari musim tanam, perubahan iklim, ketersediaan pupuk, dan alokasi sawah yang dibutuhkan. Jika salah satunya tidak diperhatikan, pengaruhnya pada ketersediaan pangan bisa berdampak politis. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik, antara Kementerian Pertanian, Kementerian Industri, dan masih banyak lagi.
Kemudian peran Badan Urusan Logistik (Bulog) perlu terus diperkuat. Karena salah satu tugas Bulog adalah menjaga ketahanan pangan masyarakat Indonesia.
Dari sinilah, kadang urusan beras bisa jadi masalah politik. Jika beras yang didapat petani jumlahnya tidak mencukupi ketahanan pangan, maka akan sulit bagi Bulog, mau impor salah, tidak impor juga salah. Apalagi jika harus menghadapi Mafia Beras!
Penunjukkan Budi Waseso (Buwas) sebagai Kepala Bulog merupakan pilihan tepat untuk mengahdapi Mafia Beras. Integritasnya sudah teruji, baik sebagai Kabareskrim Polri maupun sebagai Kepala Badan AntiNarkotika Nasional (BNN).
Tentu saja, harapannya Buwas bisa memberantas Mafia Beras, seperti memberastas para pelaku kriminal atau bandar narkoba, karena Mafia beras selama ini kerap dituding menjadi persoalan utama karena menimbun dan mempermainkan harga yang merugikan rakyat.
Apalagi jelang datanganya Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, peran Buwas di Bulog begitu sangat dinanti-nanti.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
