Rupanya hiruk-pikuk bursa cawapres dicermati atau diperhatikan juga oleh lembaga anti rasuah atau KPK.
Sebelumnya KPK juga memberikan sinyal atau kata pengantar adanya beberapa calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka dan benar selang beberapa minggu KPK mengumumkan calon kepala daerah yang menjadi tersangka. Mulai dari calon kepala daerah Maluku Utara dampai calon walikota Malang, bahkan dari tiga calon walikota, dua calon walikota menjadi tersangka.
Sekarang KPK atau lembaga anti rusah ini mulai mengendus atau mencium beberapa calon cawapres yang diduga bermasalah atau berpekara dengan KPK. Bahkan KPK siap membantu calon presiden dalam hal ini Joko Widodo untuk mengetahui rekam jejak calon cawapres yang kemungkinan bisa menjadi calon tersangka atau rapor merah.
KPK masih merahasiakan nama-nama calon cawapres yang tersangkut perkara korupsi di lembaganya. Seperti yang disampaikan olek salah satu pimpinan KPK, yaitu Saud Situmorang.
"Wah nama-nama itu masih rahasia," kata Saut Situmorang lewat konfirmasi pesan singkatnya, Selasa 27 Maret 2018. "Kalau diminta tentu sejauh datanya ada, KPK akan memberi masukan," demikian penjelasannya.
Sebuah penjelasan yang bikin merinding buku kuduk. Bulu kuduk bakal calon wakil presiden, tentu saja, bukan merinding buklu kuduknya Hetty Koes Endang!
Jadi KPK akan memberikan masukan kepada calon presiden Joko Widodo apabila diminta untuk menelusuri rekam jejak para calon wakil presiden yang saat ini sudah ramai di publik.
Tentu ini momentun yang sangat bagus bagi calon presiden Joko Widodo untuk menyeleksi para kandidat calon wakil presiden. Apalagi ada calon wakil presiden yang seakan menekan Joko Widodo sebagai calon presiden untuk meminang dirinya sebagai calon wakil presiden, kalau ingin menang dalam pilpres 2019.
Bahkan sang calon wakil presiden ini sudah mendeklarasikan sebagai calon wakil presiden, bukan calon presiden dan dengan optimis dan rasa percaya diri dengan mengatakan Joko Widodo akan memilih dirinya sebagai pendamping dalam pilpres 2019.
[irp posts="12653" name="Cak Imin dan Deklarasi Cawapres 2019, Upaya Fait Accompli"?"]
Bahkan sang bakal calon wakil presiden secara intens sering bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pilpres dan tidak terendus oleh wartawan atau media masa.
Memang lebih baik sebelum Joko Widodo sang calon presiden petahana memilih calon wakil presiden untuk mendampingi dirinya maju dalam pilpres 2019, lebih baik meminta lembaga KPK ini untuk melihat rekam jejaknya para kandidat calon wakil presiden.
Jangan sampai nanti seperti calon kepala daerah sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah tetapi dalam masa kampanye malah jadi tersangka. Kalau ini menimpa calon presiden Joko Widodo, bisa berbahaya masak calon wakil presiden jadi tersangka. Tentu ini akan jadi keuntungan lawan politiknya atau calon presiden lainnya.
Sinyal KPK ini tentu akan merugikan kandidat calon wakil presiden yang selama ini berharap dan penuh percaya diri, bisa hilang kesempatan menjadi calon wakil presiden dan menjadi keuntungan calon wakil presiden lainnya yang juga ingin menjadi pendamping Joko Widodo sebagai calon presiden.
Mudah-mudahan sinyal atau isyarat dari KPK ini bisa menjadi masukan bagi calon presiden untuk menyeleksi calon wakil presiden yang terbebas dari masalah hukum kelak.
Ayo angkat tangan siapa bakal calon wakil presiden yang merasa pernah rantang-runtung ke KPK meski sebatas sebagai saksi!?
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
