Polemik antara Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan terus berlanjut.
Polemik yang diawali dengan penyataan Amien Rais bahwa aksi bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Jokowi adalah sebuah pengibulan. Gayung pun bersambut, Luhut menimpalinya kalau mengkritik Pemerintah jangan asal bunyi (Asbun).
Kemudian, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais, yang menyebut 74% lahan di Indonesia dikuasai segelintir orang merupakan data bank dunia.
Tidak cukup selesai di situ, polemik tersebut akhirnya menyeret Bank Dunia.
Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan tidak pernah mengeluarkan data tentang kepemilikan tanah di Indonesia.
Seperti yang dikutip di laman Detik.com 27 Maret 2018, Rodrigo tegas mengatakan Bank Dunia tidak pernah menerbitkan laporan 74% tanah di Indonesia dikuasai segelintir orang. "World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya.
Jadi, siapa yang sebenarnya asal bunyi (asbun)? Country Director World Bank for Indonesia sudah menjawabnya.
Atau mungkin data yang dimiliki Amien Rais juga bersumber dari cerita fiksi, seperti halnya buku yang dibaca Prabowo Subianto?
Entahlah, sepertinya hawa panas Pilpres sudah mulai membara.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
