Menteri Muhadjir Effendy Ingin Agar SMK Garam di Madura Segera Berdiri

Ketika melakukan kunjungan ke Sampang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan agar secepatnya berdiri SMK Garam. Hal itu sesuai dengan potensi alam Madura sekaligus untuk mengatasi ketergantungan impor garam.

Menurut Mendikbud, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 3 di dunia, tetapi selama ini masih impor garam. Sebab, tingkat produksi belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Sekitar 90 persen produksi ada di Pulau Madura.

Sangat tepat dan strategis kalau didirikan SMK Garam di Madura untuk mencetak tenaga terampil di bidang garam. Sehingga bisa memodernisasi teknik produksi garam. “Kalau nanti bisa membuat kita swasembada garam itu sudah prestasi luar biasa,” katanya.

Muhadjir menjelaskan siapa saja bisa bermitra dengan Kemendikbud dalam pendirian  SMK Garam ini. Syaratnya bisa menyediakan tanah untuk gedung sekolah. “Tenaga pengajarnya yang menyediakan Kemendikbud. Jika perlu kita sekolahkan ke luar negeri,” lanjutnya.

Dalam kunjungannya ke Sampang, , Senin 12 Februari 2018, Mendikbud silaturahim ke Pondok Pesantren Darus Salam, Torjun, Sampang, asuhan KH Dhofier Syah. Kehadiran Mendikbud disambut dengan alunan nada Thala'al Badru oleh ratusan santri.

Selain itu, Muhadjir juga silatirahmi ke Pondok Pesantren Al Ihsan, Omben, Sampang asuhan KH Mahrus Malik. Kiai ini masih kerabat dekat ulama linuwih KH As'ad Syamsul Arifin Asembagus, Situbondo.

Gagasan Mendikbud supaya didirikan SMK Garam di Madura memang sangat urgent segera direalisasikan. Mengingat, sekarang ini tanggung jawab pengelolaan garam sudah berpindah  dari Kementrian Perdagangan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Sehingga, produksi garam untuk memenuhi kebutuhan nasional terus digenjot. Masuknya urusan garam sebagai tugas pokok Kementrian Kelautan dan Perikanan ini berada di bawah Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K).

Produksi garam nasional sebesar 70 persen ditopang dari Provinsi Jawa Timur. Tidak dapat dipungkiri mengenai potensi Jatim dalam hal produksi garam, mengingat sepanjang 1.900 km garis pantai dan 59.875 km2 laut berpotensi menghasilkan garam.

Apalagi, kondisi geografis itu didukung dengan iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-rata 5-6 bulan setiap periodenya menjadikan produksi garam di Jatim cenderung stabil dan meningkat.

“Tekstur dan kontur tanah di beberapa wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Hj. Aida Fitriati, seperti dilansir Parlemenjatim.com. Diakuinya, Madura merupakan wilayah dengan produksi garam terbanyak di Jatim.

Madura memiliki potensi garam melimpah. Pada cuara normal, produksi kristal putih tersebut kurang dari 36 ribu ton. Potensi ini mendapat perhatian khusus dari Pemprov Jatim.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan IG NG Indra S Ranuh, Madura memiliki potensi alam melimpah. Salah satunya, potensi garam yang tersebar di 4 wilayah kabupaten: Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

Sejauh ini, pengembangan garam sudah baik. Hanya, dalam pengelolaannya butuh sentuhan inovasi agar perkembangannya lebih pesat. Terutama, perkembangan dari kualitas kandungan NaCl milik petani.

Indra Ranuh mengatakan, rata-rata kristalisasi garam petani di Pamekasan, misalnya, hanya beralaskan beralaskan tanah. Akibatnya, perkembangan kuantitas dan kualitas produksinya cenderung stagnan. Bahkan, pada musim tertentu, jumlah produksi anjlok.

Mengutip JawaPos.com, karena itu Pemprov Jatim berinisiatif turun tangan dalam rangka pengembangan garam tersebut. Salah satunya, memberi pembinaan dan pendampingan kepada petani terkait tata cara bertani yang baik.

Pemprov juga berkeinginan memberi bantuan geomembran. Sebab, dengan meja kristalisasi yang menggunakan bahan high density polyethylene (HDPE) itu bakal menghasilkan garam dengan kualitas lebih baik.

Program tersebut akan direalisasikan tahun depan. Saat ini pemprov masih mendata dan menyurvei lapangan. ”Realisasi (bantuan geomembran) tahun depan,” lanjut Indra Ranuh, Jumat (14/7/2017).

Bantuan itu diberikan kepada sejumlah petani garam di Madura. Indra Ranuh belum bisa menjelaskan jumlah penerima. ”Program ini untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam,” ungkapnya.

Mantan Koordinator Dispenda Pemprov Jatim itu mengatakan, realisasi bantuan itu memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya, yaitu budaya petani garam Madura yang belum terbiasa menggunakan geomembran.

Petani lebih nyaman dan terbiasa menggunakan meja kristalisasi tanah. Akibatnya, beberapa kejadian, geomembran yang diberikan pemerintah tak dipakai. Karena itu, sebelum program itu direalisasikan, pemerintah bakal melakukan pendampingan.

Tujuannya, agar petani bisa menerima barang baru itu untuk sarana produksi garam. Indra Ranuh kembali menegaskan, penggunaan geomembran sangat membantu petani. Mulai dari peningkatan produksi hingga peningkatan kualitas.

”Kalau kualitasnya bagus, harganya juga tinggi. Kesejahteraan masyarakat akan terbantu,” kata Indra Ranuh. Jadi, tidak salah jika Mendikbud Muhadjir Effendy berharap di Madura segera didirikan SMK Garam.

Gagasan Mendikbud itu disambut baik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim Saiful Rachman. “Ide Pak Mendikbud itu bagus, tapi tidak harus dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB),” ujarnya.

Menurutnya, bisa saja mengembangkan jurusan baru di salah satu SMK di Pamekasan atau Sumenep yang lebih dekat dengan potensi garam. Apalagi, kini Pemprov Jatim juga sedang membangun SMK Mini di ponpes-ponpes, termasuk di Madura.

“Ini bertujuan untuk mewujudkan SMK Mini di ponpes yang berbasis kewirausahaan yang bisa menghasilkan sejumlah produk unggulan. Sehingga tercipta sentra usaha yang berbasis pesantren (pesantren-preneurship). Jurusan garam bisa masuk di sini.

Dari target 470 lembaga SMK Mini pada 2019, dalam konteks kekinian telah terealisasi 370 lembaga. Jadi, “Tinggal 100 lembaga lagi yang harus diwujudkan dalam 2 tahun mendatang,” ungkap Saiful Rachman kepada Pepnews.com.

Tidak hanya itu. Pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan TNI-AL membangun SMAN Taruna Nala di Kota Malang, dan SMAN Taruna Angkasa di Kota Madiun yang bekerjasama dengan TNI AL. TNI-AL dan TNI-AU sudah teken MoU dengan Pemprov Jatim.

“SMAN Taruna Nala ini fokus pembelajaran belanegara, kedisiplinan, dan kemandirian yang berbasis kemaritiman dengan boarding school. Tapi, kalau SMAN Taruna Angkasa bedanya hanya masalah kedirgantaraan, lainnya sama,” jelas Saiful Rachman.

***

Editor: Pepih Nugraha