"Kita sepakati hasil negosiasi ini. Tidak boleh ada tambahan kapal centrang lagi. Tidak boleh mark down. Kalau masih melanggar, tahun depan akan di tenggelamkan," ujar Susi Pudjiastuti, di hadapan para nelayan yang melakukan demonstrasi.
Para nelayan itu demo menentang kebijakan Susi yang melarang menggunakan alat tangkap cantrang. Alasannya simpel. Mereka tidak mau mengubah alat tangkapnya karena sudah terbiasa menggunakan cantrang.
Kenapa cantrang dilarang Susi?
Begini. Alat tangkap cantrang itu menjaring ikan di laut tanpa pilih-pilih. Lebaran alat tangkap yang besarnya bisa ratusan kali lapangan bola itu menggasak ikan apa saja yang ada di lautan. Kebanyakan justru ikan kecil.
Selain itu, centrang berisiko merusak ekosistem laut. Jika ekosistem laut rusak, otomatis ketersediaan ikan di lautan kita juga akan terganggu.
Biasanya alat tangkap model centrang digunakan kapal-kapal besar. Izin untuk kapal 30 GT memang dikeluarkan oleh Pemda. Sedangkan kapal di atas ukuran itu, izinnya harus ke pusat.
Tentu saja izin kapal di pusat jauh lebih ruwet. Sedangkan jika mereka urus izin di Pemda, bisa cincai.
Masalahnya, banyak orang yang nakal. Ngakunya besaran kapal di bawah 30 GT, padahal realnya bisa mencari 70 GT. Makin besar kapal, makin lebar pula cantrang yang dioperasikan. Makin besar pula kerusakan yang diakibatkannya. Makanya Susi menegaskan kepada nelayan, jangan mark down ukuran kapal.
Kenapa Susi kemarin ngotot melarang cantrang?
Ikan di laut itu berkembang alami. Tidak ada yang menabur benih di sana. Sementara nelayan mengandalkan pertumbuhan alami itu untuk penghasilannya. Jika dalam satu tangkapan ikan-ikan kecil digasak semua, lalu bagaimana populasi ikan itu bisa berkelanjutan?
[irp posts="8482" name="Jika Cantrang Tetap Dilarang Akan Jadi Kerikil dalam Sepatu Jokowi"]
Jika ketersediaan ikan di laut tidak bisa terjaga masa depannya, lalu bagaimana nasib nelayan tangkap di masa depan? Susi justru memikirkan masa depan para nelayan. Dia ingin anak-anak nelayan tangkap tetap bisa menikmati kekayaan laut kita nantinya. Makanya Susi kemarin ngotot melarang cantrang.
Jadi ini soal sustainable. Soal keberlanjutan hasil laut kita.
Sambil berfikir soal keberlanjutan, Susi juga menempuh jalan keras untuk menjaga kedaulatan laut. Ribuan kapal asing ditangkap. Ratusan di tenggelamkan sesuai amanah UU. "Kita harus berdaulat di laut kita sendiri," ujarnya, disambut gemuruh suara demonstran.
Negara-negara lain komplen akibat kerasnya sikap Susi. Para penikmat industri ikan juga komplen akibat sikapnya melarang cantrang. Belakangan DPR juga menyarangkan Susi. Bahkan Menko Luhut Panjaitan juga mengomentari secara terbuka. Susi di tekan kanan-kiri.
Perempuan cerdas dan berani tamatan SMP ini boleh dibilang luar biasa. Dia diserahkan tanggungjawab mengelola wilayah 2/3 dari Indonesia. Sementara menteri-menteri lain sibuk di darat, cakupan wilayah kerja Susi adalah sebagian besar wilayah Indonesia. Negeri maritim ini memang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan.
Selama puluhan tahun laut-laut kita dikeruk oleh para pencoleng. Isinya diobrak abrik. Susi datang memikirkan masa depan hasil laut kita.
Tapi itulah dilemanya. Hasil sekarang yang banyak, atau hasil masa depan yang terjaga. Susi kini dikejar oleh hasil sekarang yang banyak. Pasalnya nilai ekspor hasil laut kita agak menurun.
Padahal hasil perikanan tangkap hanya menyumbang 37% hasil ekspor. Selebihnya adalah dari budidaya. Jadi kalau mau jujur, kebijakan tenggelamkan kapal dan pelarangan centrang bukan inti masalah untuk meningkatkan ekspor.
Tapi sekali lagi, ini soal industri besar. Soal protes negara lain juga. Ada kepentingan besar yang bisa menggerakkan opini. Sementara yang dibela Susi adalah para nelayan kecil. Jutaan nelayan kecil yang hanya mengandalkan perahu tempel dan alat tangkap sekadarnya. Mereka semua tidak punya kekuatan untuk membantu posisi Susi.
[irp posts="7920" name="Apa Yang Dipertengkarkan Menteri Susi dengan Menteri Luhut?"]
Tapi, memang, nelayan centrang adalah juga rakyat Indonesia. Mereka punya modal dan kekuatan untuk memobilisasi opini. Di tengah tahun politik ini, akhirnya Susi harus sedikit mengalah. Presiden paham posisinya, lalu dicarikan jalan tengah.
Centrang boleh beroperasi, asal izinnya sesuai prosedur. Batas waktunya belum ditentukan. Tidak boleh mark down ukuran kapal. Tidak boleh menambah kapal baru. Itulah batas toleransi maksimal.
Susi seperti Nyi Roro Kidul, sekerasnya menjaga kekayaan laut kita. Bertahta di lautan. Tapi, di tahun politik itu, Nyi Roro Kidul pun harus bisa bernegosiasi dengan ratusan kepentingan yang mengepungnya. Kesaktian Nyi Roro Kidul sangat terasa, ketika dia turun sendiri menghadapi ribuan orang yang mendemo kebijakannya.
Lalu nelayan centrang pulang dengan perasaan senang.
Dan Nyi Roro Kidul itu kembali ke laut. Minum kopi sambil angkat kaki di atas parahu. Di tangan Susilah, 2/3 wilayah Indonesia terus diawasi.
"Mas dulu Indonesia juga punya Susi yang kekuasaannya besar. Tapi dia tidak segarang Susi Pudjiastuti dalam menjaga laut kita," ujar Bambang Kusnadi.
"Susi siapa Mbang?"
"Susi lo, mas...."
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews