Pasca bererdarnya foto syur yang diduga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan membuat heboh jagat media sosial, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum lagi menentukan pengganti Azwar Anas yang dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, berduet dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam sebuah keterangannya di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, mengaku belum ada tindaklanjut terkait nama-nama pengganti Azwar. Pun demikian, pihaknya mengaku telah menyiapkan sejumlah kriteria.
"Enggak ada (rapat soal Jatim). Hari ini kami tinggal berkonsentrasi untuk daerah-daerah yang PDIP kekurangan kursi. Bagaimana bisa dipastikan koalisi kerjasama dengan parpolnya berjalan dengan baik. Itu saja," kata Hasto seperti dikutip Kompas.com, Senin 8 Januari 2018.
[irp posts="7661" name="Tahapan Pilkada Jatim Bisa Molor Akibat Politik Sandera"]
Hasto mengatakan, adapun kriteria kandidat yang dinginkan PDIP yaitu seorang tersebut haruslah mampu bekerjasama dengan Gus Ipul. Selain itu, kata dia, kriteria calon wakil gubernur Jawa Timur nantinya juga harus seorang yang berprestasi dan memiliki kinerja yang baik.
"Sosok yang menjadi bagian dari representasi keluarga besar PDIP, yang menyatu dengan kekuatan rakyat. Bisa dari Ulama, TNI/Polri, tokoh media, dan juga bisa dari kepala daerah," kata dia, dengan harapan sosok pengganti Azwar Anas itu juga punya dedikasi tidak saja untuk Jatim, namun untuk bangsa dan negara.
Lambatnya PDIP menentukan pandamping Gus Ipul dalam Pilgub Jatim bisa saja berakibat fatal dan bahkan PDIP tidak dapat mengikuti pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut. Sebab, Komisioner Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pendaftaran bakal calon kepada daerah pada hari ini, Senin, 8 Januari 2018 hingga Rabu, 10 Januari 2018. Artinya, dalam tiga hari ke depan PDIP sudah harus menentukan kandidatnya.
Terkait dua partai yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyodorkan kandidat untuk mendampingi Gus Ipul pada Pilkada Jawa Timur, Hasto menjawab secara diplomatis. Menurutnya, saat ini PDIP punya kader sendiri yang akan diusung mendampingi Gus Ipul.
"Kalau kita punya calon dari partai sendiri, masa kita harus mengusung dari partai lain? Nanti kami dipertanyakan fungsi kaderisasi kepemimpinannya," kata Hasto pada media yang sama.
Ia menegaskan, PDID saat ini berkoalisi dan tetap akan bekerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Olehnya, kandidat yang disodorkan Gerindra dan PKS dinilai berpeluang kecil. "Jadi, kalau mereka yang diusung dari Partai Gerindra, PKS untuk dicalonkan mendampingi Gus Ipul, peluang itu sangat kecil," kata Hasto.
[irp posts="7606" name="PAN-PKS-Gerindra Gagal Koalisi di Jatim, Solidaritas Umat Tarik Dukungan!"]
Hasto juga mengatakan, meskipun ada rencana dari Gerindra, PKS, dan PAN untuk memberikan dukungan kepada Gus Ipul, namun dirinya mengaku tak khawatir. Sebab Hasto yakin dengan kesolidan yang telah terjalin antara partainya dengan PKB. "Oh enggak (khawatir). Kami santai saja. Tak akan lari gunung dikejar," kata Hasto.
Hingga kini, ada tiga partai yang belum juga menentukan dukungannya dalam Pilkada Jatim. Adapun partai tersebut yakni, Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pun begitu, ketiga parti itu telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan PDIP untuk mengusung kader mereka sebagai pendamping Gus Ipul sebagai gubernur.
"Kami ke Gus Ipul dengan menyodorkan cawagub yang sudah disepakati ketiga partai. PKS mengusulkan Kang Yoto (Bupati Bojonegoro Suyoto), demikian juga PAN, lalu Gerindra menyodorkan pak Moekhlas (Laksamana Madya TNI purn. Moekhlas Sidik)," ujar Presiden PKS, Sohibul, Senin 8 Januari 2018.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
