Capaian Pendidikan di Jatim Berada di Atas Standar Nasional

Selama 2017, Dinas Pendidikan Jawa Timur telah mengalami beberapa keberhasilan dan peningkatan terkait kualitas pendidikan di wilayah ini. Prestasi pertama adalah pelaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang berlangsung 100 persen.

“Dengan wilayah Jatim yang cukup luas bisa terlaksana dengan baik,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim DR. Saiful Rachman usai kegiatan “Refleksi Pendidikan Jatim 2017” di DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya, Rabu 27 Desember 2018.

Seperti dikutip Antaranews.com, kegiatan tersebut menghadirkan pihak terkait seperti Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo, mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof. Zainuddin Maliki dan Dosen Universitas Airlangga Suko Widodo.

[irp posts="5712" name="Unsur Pendidikan Jatim Harus Netral dalam Hadapi Pilkada Jatim 2018"]

Selain keberhasilan melaksanakan UNBK SMK/SMA yang 100 persen, Saiful Rachman juga memaparkan keberhasilan lainnya, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring. “PPDB daring hampir tidak ada masalah,” lanjutnya.

“Dengan progres dan sistem zona. Ini masuk di Peraturan Daerah (Perda). Perda tapi tidak membatasi zona,” tutur Saiful Rachman. Dindik Jatim juga melakukan penguatan terhadap program Gubernur Jatim Soekarwo tentang vokasional dengan perbandingan jumlah siswa SMK/SMA 70:30.

[caption id="attachment_3383" align="alignright" width="504"] Saiful Rachman (Foto: Malangvoice.com)[/caption]

Menurut Saiful Rachman, ini adalah komitmen gubernur bahwa untuk kualitas SDM di Jatim harus orientasi ke vokasi. Vokasional harus diimbagi dengan peningkatan sarana-prasarana. Dalam hal ini, “Gubernur Soekarwo mengalokasikan anggaran yang cukup besar dan sudah distribusi untuk meningkatkan nilai dan tahapan akreditasi dari SMK. Selama ini akreditasi rendah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, tahun depan, pihaknya akan lebih berkonsentrasi untuk pendidikan dan peningkatan index pembangunan manusia di daerah Madura yang selama ini masih rendah. Untuk itu sarana dan pra sarana akan lebih diperhatikan.

“Yang paling penting menggunakan pola 'dobel track', yaitu formal dan non-formal. Selain itu pendidikan di Madrasah Diniyah juga diberikan pembekalan. Meskipun sudah ada SMK Mini. Pada tataran tingkat menengah diharapkan adanya peningkatan,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo mengatakan wajar jika ada yang belum maksimal mengingat baru satu tahun pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi. “Dengan adanya refleksi ini sebagai dasar untuk meningkatkan yang sudah dikerjakan. Harapan harus lebiih maju,” kata Hartoyo.

Menurut Saiful Rachman, jika mengacu pada Data Pendidikan 2016, kondisi pendidikan di Jatim berada di atas standar nasional. Contoh paling nyata dan bisa diperbandingkan adalah indeks angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) semua tingkatan sekolah dasar dan menengah.

APM SD sederajat se-Jatim berada pada kisaran 98,56% dan APK 112,84%. Sementara secara nasional, APM SD sederajat hanya 93,38% dan APK 108%. Tingkat SMP sederajat se-Jatim, APM mencapai 88,14% dan APK 103,42%;

Sementara secara nasional APM SMP sederajat hanya 81,01% dan APK 100,72%. Tingkat SMA sederajat se-Jatim, APM tercatat 68,21% dan APK 80,42%; jauh di atas rerata nasional yang APM hanya 59,10% dan APK 76,45%.

[irp posts="3377" name="Saiful Rachman, Calon Terkuat untuk Dampingi Khofifah"]

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur itu. APK adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Sejak 2007, pendidikan non-formal (Paket A, Paket B, Paket C) ikut menjadi indikator APM dan APK. Kondisi pendidikan terkini di Jatim lainnya terlihat dari angka transisi di tingkat SMP sederajat sebesar 99,02% dan pada tingkat SMA sederajat 89,88%.

Angka putus sekolah pada tingkat SD sederajat berkisar 0,08%, tingkat SMP sederajat 0,31%, dan SMA sederajat 0,58%. Angka mengulang pada tingkat SD sederajat sekitar 1,33%, SMP sederajat 0,09%, dan SMA sederajat 0,12%.

Sedangkan angka lulusan tingkat SD sederajat mencapai 99,95%, SMP sederajat 99,11%, dan SMA sederajat 98,63%. Rasio siswa per kelas, pada tataran SD sederajat berkisar pada angka 25 siswa/kelas, SMP sederajat 27 siswa/kelas, dan SMA sederajat 31 siswa/kelas.

Adapun rasio ruang belajar per kelas pada tataran SD sederajat mencapai 1,29 ruang/kelas, SMP sederajat 0,89 ruang/kelas, dan SMA sederajat 1,07 ruang/kelas. Sementara, rasio siswa dibandingkan guru, pada tataran SD hingga SMA sederajat berada pada tataran 13 siswa per 1 guru.

Rasio siswa dengan sekolah, pada tingkat SD sederajat mencapai 151 siswa/sekolah, SMP sederajat 244 siswa/sekolah, dan SMA sederajat 286 siswa/sekolah. Dilengkapi rasio siswa SMA dibandingkan dengan SMK yang mencapai 37,98% dibandingkan dengan 62,02%.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim telah melakukan sejumlah program dan kegiatan yang dialokasikan anggarannya dalam APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2017.

Program BOSDA MADIN, salah satunya. Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah sesuai dengan kebutuhan dasar dan pokok. Tercatat 1.097.548 orang yang merasakan manfaat kegiatan ini.

Sebanyak 847.866 santri tingkat ula mendapat bantuan masing-masing Rp 15.000 per bulan dan santri tingkat wustha mendapat bantuan @ Rp 25.000/bulan untuk 197.139 santri. Untuk ustadz dan pengasuh guru swasta yang berjumlah 52.543 orang diberikan pula bantuan @ Rp 300.000/bulan.

Program lainnya, BOS SMA dan SMK, atau dikenal dengan nama BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) diberikan kepada 52.690 siswa. Terbagi atas 22.810 siswa SMA dan 29.880 siswa SMK. Masing-masing dari mereka mendapatkan bantuan Rp 65.000/siswa/bulan. Atau, senilai Rp 780.000/siswa/tahun.

Salah satu program unggulan lainnya adalah pendirian SMK Mini. Pembangunan SMK mini ini bertujuan untuk mewujudkan SMK mini di ponpes yang berbasis kewirausahaan yang bisa menghasilkan sejumlah produk unggulan. Sehingga tercipta sentra usaha yang berbasis pesantren (pesantren-preneurship).

Dari target 470 lembaga SMK Mini pada 2019, dalam konteks kekinian telah terealisasi sebesar 370 lembaga. Jadi, tinggal 100 lembaga lagi yang harus diwujudkan dalam 2 tahun mendatang.

[irp posts="4172" name="Jawa Timur Raih Anugerah Kihajar sebagai Provinsi Khusus"]

Pada pelaksanaan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pemprov Jatim bertumpu pada perluasan dan peningkatan mutu. Di samping itu, Pemprov Jatim juga sedang menggiatkan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Jatim.

Sebab, saat ini baru 11 daerah saja yang mendeklarasikan pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Yaitu, Kabupaten Banyuwangi, Pacitan, Nganjuk, Bojonegoro, Magetan, Trenggalek, Gresik, Sidoarjo; serta Kota Malang, Batu, dan Probolinggo.

Guna mencapai pendidikan berkualitas, PemprovJatim menggalakkan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator bisa dilihat dari pelaksanaan peningkatan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan (kualifikasi S1 dan S2 pelatihan);

Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan (penilaian angka kredit) yang telah dilakukan secara online; peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; serta pemberian penghargaan pada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi.

***