Khofifah di “Ujung Tanduk”, Bisa Senasib dengan Ridwan Kamil

Menindaklanjuti perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, DPD Partai Golkar Jatim yang diketuai Nyono Suharli Wihandoko, akhirnya juga sedang mengevaluasi dukungan pada bakal calon gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Menteri Sosial itu sebelumnya telah ditetapkan Golkar sebagai bacagub Jatim 2018. “Apakah dukungan bergeser atau tidak terhadap Ibu Khofifah, kami masih melakukan evaluasi,” tegas Bupati Jombang itu kepada wartawan, Kamis 21 Desember 2018.

Menurut Nyono, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan elektabilitas Khofifah pasca mengandeng Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak dalam Pilkada Jatim 2018. Ia enggan berspekulasi apakah dukungan yang diberikan Golkar ke Khofifah – Emil dinilai tidak sesuai.

Yang jelas, akibat pencalonan Emil itu, PDIP “marah besar”. Sebelumnya, Khofifah dan Emil diusung Koalisi Partai Golkar dan Demokrat pada Pilkada Jatim 2018, yang akan berhadapan dengan pasangan Syaifulah Yusuf – Abdullah Azwar Anas.

Pasangan Wakil Gubernur Jatim dan Bupati Banyuwangi itu sudah diusung PDIP dan PKB. Itulah yang membuat PDIP tersinggung atas pencalonan Emil yang disodorkan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim yang juga Gubernur Jatim Soekarwo.

SK dukungan Golkar terhadap pasangan Khofifah dan Emil Dardak ditanda tangani Ketua Umum DPP Partai Golkar sebelumnya, Setya Novanto yang kini menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait dugaan korupsi e-KPT itu.

Airlangga Hartarto tentunya tak mau ambil resiko terkena Dardak Effect. Makanya, langkah cepat pun dilakukannya. Tanpa “evaluasi” panjang, Ridwan Kamil yang juga akrab dipanggil Emil itu “direvitalisasi” ala Golkar. Rekomendasinya dicabut!

DPP Partai Golkar mengeluarkan surat Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017 pada 17 Desember 2017 itu ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Saat itu, Airlangga Hartarto dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pra Munaslub Golkar. Substansi dari isi surat itu menganulir Surat DPP Partai Golkar Nomor R-485/Golkar/XII/2017 pada 24 Oktober 2017.

Isinya tentang Rekomendasi/Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin. Alasan utamanya, karena Emil  tidak segera menetapkan Daniel Mutaqien sebagai bacawagubnya.

[irp posts="4526" name="Khofifah Terancam Batal Bertarung Setelah Gandeng Emil Dardak"]

Terakhir, Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1 Partai Golkar Nusron “Wahid” Purnomo masih membuka peluang dengan mengatakan, bisa saja Golkar kembali mengusung Ridwan Kamil, asalkan wakilnya adalah Dedi Mulyadi.

Padahal, Golkar sudah mengultimatum Emil: pilih Dedi Mulyadi (Ketua DPD Golkar Jabar) sebagai bacawagubnya atau ditinggalkan Golkar. Pernyatan Nusron itu mengisyaratkan jika sebenarnya Golkar masih butuh Emil untuk dijagokan oleh Golkar.

“Kalau Ridwan Kamil masih mau dengan Golkar, catatannya Dedi yang menjadi wakilnya. Tapi kalau Ridwan Kamil tidak mau, maka Dedi Mulyadi dalam waktu sisa-sisa ini sampai awal Januari, menjajaki dengan yang lain,” ungkap Nusron.

Evaluasi terhadap Emil oleh Golkar yang akhirnya dibatalkan jelas berpengaruh pada calon lain yang diusung dan didukung Golkar seperti Khofifah. Adanya “perintah” evaluasi dari DPP Golkar menandakan jika Khofifah “belum aman benar”.

Apalagi, hingga tulisan ini dibuat, Khofifah belum juga mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo. Ketika Presiden Jokowi meresmikan Tol Surabaya – Mojokerto, kabarnya, Khofifah yang saat itu juga ada acara di Gedung Grahadi mau bertemu.

“Namun, Presiden Jokowi keburu terbang ke Papua,” ujar sumber PepNews.com. Sehingga, sampai tulisan ini dibuat pun, belum juga ada tanda-tanda Presiden Jokowi memberi “izin” kepada Khofifah untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jatim 2018.

Mungkin hal ini disebabkan adanya kabar bahwa realitas di lapangan: elektabilitas Khofifah turun di bawah 50 persen sejak gandeng Emil. Padahal, sebelum gandeng Emil, elektabilitas Khofifah berdasarkan pantauan di lapangan masih di atas 50 persen.

Apakah realitas lapangan ini akan menjadi bahan pertimbangan Golkar dalam evaluasinya atas pasangan Khofifah – Emil itu? Jika para petinggi Golkar dan Demokrat cerdas dalam melihat kenyataan “penolakan” atas Emil itu, mereka harus bersikap!

Bukan faktor Khofifah yang ditolak, tapi Dardak Effect yang membuat elektabilitasnya jadi turun drastis. Pendukung Khofifah bakal meninggalkan Mensos ini. Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid sebelumnya.

Bahwa yang akan dievaluasi Golkar adalah penetapan Emil sebagai bacawagub Khofifah pada Pilgub Jatim 2018, yang akhirnya direspons Demokrat. Ketua DPD Demokrat Jatim Soekarwo mengatakan pernyataan tersebut perlu dikonfirmasi kembali.

Menurut Soekarwo, Demokrat sebagai pengusung utama pasangan itu masih menunggu pernyataan resmi Airlangga Hartarto. “'Nanti saya akan tanyakan. Kita tunggu pernyataan resmi Pak Airlangga dulu,”' kata Soekarwo kepada JawaPos.com saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, (18/12/2017).

[irp posts="4799" name="Jika Ingin Selamat, Khofifah Harus Berani Lepas Emil Dardak"]

Soekarwo masih optimistis bahwa dukungan Golkar terhadap pasangan Khofifah – Emil tak akan berubah. Sejauh ini komunikasi antara Khofifah – Emil dengan Golkar baik-baik saja, “Insya Allah tidak. Karena, sejauh ini komunikasinya tidak ada masalah.”

Mengutip JawaPos.com, bahkan Soekarwo mengklaim, dukungan pada pasangan Khofifah – Emil terus bartambah. Terbaru, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy telah menyampaikan akan mendukung pasangan ini. “Hanura kan juga sudah,” lanjutnya.

Statement Soekarwo soal dukungan PPP itu jelas bertolak belakang dengan pernyataan DPP PPP Djan Faridz (baca: PPP versi Muktamar Jakarta). Dalam Rapimnas, Rabu (20/12/2017), PPP menyatakan dukungan kepada Saifullah Yusuf, bukan Khofifah.

Dalam Rapimnas PPP kubu Djan Faridz itu sekaligus mendeklarasikan dukungan mereka kepada 3 calon gubernur untuk Pilkada Serentak 2018 mendatang, yaitu bacagub Jateng Sudirman Said, Jatim Saifullah Yusuf, dan Riau Muhammad Haris.

Nah, jelas kan? Faktanya, PPP masih terbagi dua! Siapa yang berhak mendukung Khofifah hingga kini masih patut dipertanyakan legalitas kepengurusannya. Seharusnya Khofifah dan tim yang mendukungnya jeli dan cerdas melihat kenyataan tersebut!

***