Menjelang pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018, isu perizinan megaproyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jabar, disebut-sebut oleh dua bakal calon gubernur. Sebab, seperti diketahui proyek Kota Mandiri Meikarta milik Lippo ini hingga sekarang belum mengantongini izin.
Namun, pada Jumat, 8 Desember 2017 lalu, Deddy Mizwar yang merupakan wakil Gubernur Jabar saat ini akhirnya luluh. Demiz, begitu Ia akrab disapa, memberikan rekomendasi kepada Bupati Bekasi bahwa wilayah seluas 84,6 hektare bisa digunakan untuk pembangunan Meikarta.
Ini tentu jauh dari 500 ha yang digembar-gemborkan saat pemasaran Meikarta. Tapi sekaligus ada kemajuan soal perizinan proyek ini. Sebab pada Agustus lalu, Demiz sempat mengatakan izin Meikarta bermasalah karena tidak memiliki rekomendasi dari pemda setempat. Juga, Lippo sudah berani mempromosikan Meikarta padahal ini belum ada. Sehingga Demiz waktu minta agar pemasaran Meikarta dihentikan sementara.
Namun, pernyataan Demiz soal pemberian izin Meikarta di Twitter empat hari lalu tentu sedikit mengagetkan. Mau tidak mau, suka atau tidak, publik pasti menghubungkan keputusan itu dengan pencalonan dirinya kembali untuk memperebutkan kursi Jabar I tahun depan.
Alibinya katanya sih sudah sesuai dengan peraturan tentang izin perumahan.
"Terkait Meikarta, rekomendasi memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi karena bupati yang memohon tetapi luasnya hanya 84,6 hektare, bukan 500 hektar," kata Deddy dalam cuitannya di Twitter, Jumat 8 Desember 2017 dikutip dari Detik.com.
[irp posts="5593" name="Pilgub Jabar 2018: Mayjen Sudrajat - Ahmad Syaikhu?"]
Kandidat lain, Mayjen (purn) Sudrajat sudah membuat janji akan memberikan izin Meikarta jika Ia menang nanti.
Kata Sudrajat sih kalau proyek Meikarta ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, izinnya bisa dikeluarkan. Ia berjanji bakal malakukan kajian ulang terhadap proyek yang diperkiran menelan biaya Rp 278 triliun itu.
Setelah diumumkan Prabowo bahwa Gerindra mengusung dirinya untuk maju pada Pilkada Jabar tahun depan, Mayjen (Purn) Sudrajat langsung tancap gas demi memuluskan jalannya menuju kursi Gedung Sate.
Sebagai megaproyek yang menelan biaya yang tak tanggung-tanggung, isu Meikarta tentu mempengaruhi pilkada Jabar 2018.
[caption id="attachment_5668" align="alignleft" width="565"] Proyek Meikarta (Foto: Tribunnews.com)[/caption]
Tahu kan, Meikarta itu dibawah pengembangan Lippo, grup besar milik orang super kaya Indonesia, James Riady. Tentu siapa pemimpin Jawa Barat periode selanjutnya akan mempengaruhi pengembangan di daerah tersebut, terutama terkait izin. Apalagi, katanya banyak proyek-proyek milik Lippo di provinsi Jawa Barat. Siapa pemimpin Jabar tentu menjadi penting untuk 'mengamankan' proyek-proyeknya di sana.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Katholik Parahyangan Asep Warlan ada lima aspek dalam pilkada yakni peristiwa politik seperti dikutip dari Republika.com.
Lima hal tersebut adalah peristiwa hukum, peristiawa budaya, peristiwa ekonomi, dan peristiwa akademik. Karena itu, menurut dia, tidak heran apabila ada keterkaitan dan kalkulasi politik.
Paling penting, hal ini juga ada kaitanya dengan Pilpres 2019. Sebab, Pilgub Jabar sedikit banyak, sangat penting untuk memenangkan Pilpres 2019.
[irp posts="2742" name="Sulitnya Deddy Mizwar Mencari Pasangan, PKS dengan Gerindra Konflik"]
"Pengusaha itu akan mencoba mengaitkan itu menang di Jabar menang di 2019 mengamankan proyek-proyek mereka," kata Asep dilansir dari media daring yang sama, Kamis 7 September 2017 lalu.
Isu pengembangan kota seperti ini sudah terjadi saat pilkada Jakarta 2017 lalu. Di mana isu proyek reklamasi Teluk Jakarta dimainkan saat Pilkada.
James Riady sebelumnya sudah meminta maaf atas pemasaran Meikarta yang gencar tapi belum mengantongi izin. Alasannya sih karena memikirkan defisit sebelas juta rumah. Alibi yang terdengar memikirkan rakyat.
Apalagi Bekasi termasuk kawasan padat penduduk. Hunian menjadi salah satu yang penting bagi warga. Alasannya logis kan ya? Lah, kalo alasannya ini sudah pasti Meikarta akan dapat izin, kan memikirkan kesejahteraan rakyat.
Surat Izin barter kursi Jabar I? Mungkin saja.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
