Ketua Umum Baru Golkar; Airlangga, Nurdin Halid, atau Idrus Marham

Panasnya kursi empuk Ketua Umum DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar ibarat lilin di atas kue tart ulang tahun yang cepat-cepat ingin ditiup agar nyanyian selamat ulang tahun segera menggema. Begitu pula Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang setidaknya membuat orang banyak deg-degan akan keputusan siapa yang akan mengambil posisi prestisius dua pimpinanan tertinggi itu.

Namun, mau atau tidak, Airlangga Hartarto yang paling gencar disebut-sebut harus menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. Sebab, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo memberikan bantahan terkait isu yang kadung berderar di media terkait izin Presiden Joko Widodo yang membolehkan Airlangga Hartarto boleh merangkap jabatan jika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan, agar para menterinya tidak merangkap jabatan di pengurusan parpol,” kata Eko seperti dikutip Tempo.co, Ahad 3 Desember 2017.

Menurut Eko, hal tersebut dilakukan Presiden untuk menjaga keseriusannya sebagaimana intruksi Jokowi agar para menterinya tidak merangkap jabatan. “Sudah secara otomatis dia harus mundur,” ujarnya. “Kalau komunikasi tentu ada, karena dia pembantu presiden,” kata Eko.

Terkait isu dukungan Jokowi terhadap Airlangga untuk mengambil posisi ketua Umum Golkar, Eko juga untuk kesekian kalinya membantah kabar tersebut dan memastikan bahwa Presiden tidak akan ikut campur dalam masalah internal Golkar. “Presiden mengatakan tidak mendukung siapapun dalam konteks kontestasi pilihan pimpinan parpol,” ujarnya.

Padahal, dalam sejumlah media beredar kabar bahwa Presiden Jokowi telah memberikan restunya kepada Airlangga, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957 Agung Laksono.

Agung mengatakan, PKK Kosgoro 1957 secara resmi telah mendukung Airlangga sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslub 2017 untuk menggantikan Setya Novanto yang saat ini mendekam di tahan KPK terkait korupsi pengadaan KTP-Elektronik.

[irp posts="4163" name="Airlangga Hartarto Calon Ketua Umum Golkar Yang Direstui" Pemerintah?"]

Di balik dukungan Agung secara resmi kepada Airlangga, ada pula nama lain yang digadang-gadangkan akan menggantikan posisi Novanto, yakni seperti Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid. Airlangga, disebut-sebut sebagai kandidat terkuat karena ada dukungan Presiden. Namun, belakangan isu tersebut mendapatkan bantahan.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Fraksi Golkar Mahyudin mengatakan tidak ada syarat khusus untuk memilih Ketua Umum baru Golkar. Namun, kata dia, sosok tersebut tentu harus memiliki prestasi, dedikasi, ditambah loyalitas terhadap partai.

“Tidak ada kriteria khusus, yang penting sosok yang memiliki PDLT alias prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela,” kata dia di media yang sama, di Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Ia menambahkan, nama Arilangga Hartarto memang paling banyak dibicarakan oleh kader Golkar untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Hal itu terbukti lantaran Airlangga dianggap figur bersih dan didukung banyak kalangan di internal Golkar.

“Dalam waktu yang singkat menjelang Pemilu 2019 saya kira Golkar butuh figur yang bersih, yang punya kemampuan, punya pengalaman. Saya kira Pak Airlangga figur yang cocok memimpin Partai Golkar,” kata Mahyudin.

[caption id="attachment_5148" align="alignright" width="512"] Airlangga Hartarto (Foto: Beritahati.com)[/caption]

Selain itu, Airlangga hingga saat ini disebut pula telah mengantongi 31 suara dari Dewan Pimpinan Daerah dari seluruh Indonesia. Artinya, kesempatan menduduki Ketua Umum Golkar lebih besar ada padanya. Namun, kata Mahyudin, hal tersebut bukan pula menjadi patokan bahwa hanya Airlangga adalah calon tunggal lewat mekanisme aklamasi di Munaslub. "Masih ada sosok-sosok yang bakal jadi Caketum selain Airlangga," kata dia.

Sementara, Politikus Golkar Yorrys Raweyai mengatakan semua pihak di internal Golkar menginginkan Munaslub agar segera selesai. Kalau bisa, kata dia, paling lambat 15 Desember ini Golkar sudah harus memiliki ketua baru. “Semua ingin selesai pada 15 Desember,” kata Yorrys di Jakarta, Senin 4 Desember 2017.

[irp posts="5118" name="Istana dan Partai Golkar Ternyata Saling Membutuhkan"]

Ia mengatakan, saat ini Golkar sedang membicarakan mekanisme dan persiapan pembentukan panita. Mengatur waktu dan tempat pelaksanaan. Sebab, kata dia, ada beberapa DPD meminta agar Munaslub diadakan di daerah, salah satunya di Solo. “Ada yang meminta di Jogja, ada yang minta di Solo, nanti dirembukkan dulu,” kata dia.

Pun begitu, meski wacana Munaslub Golkar begitu nyaring disuarakan, namuan Ketua Umum Golkar Novanto belum mau meninggalkan tahtanya di Golkar setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersangkut kasus korupsi KTP-el.

Namun, setelah sejumlah DPD I Golkar mulai menggalang dukungan untuk Munaslub, akhirnya Novanto melalui pengacaranya Fredrich Yunadi mengatakan Novanto akan mundur setelah praperadilan selesai. “Setelah praperadilan selesai (Setya Novanto) akan pimpin munasnya Golkar agar bisa mundur secara terhormat,” kata dia.

***