Ironi Desakan Munaslub Partai Golkar dari Pandawa Lima

Pandawa Lima yang terdiri dari lima tokoh senior Partai Golkar disebut telah sepakat agar partai tersebut menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setnov ditahan KPK karena kasus pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Kelima Pandawa itu adalah Jusuf Kalla, BJ Habibie, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, dan Akbar Tanjung. Hal tersebut disampaikan politikus senior Golkar Zainal Bintang.

Zainal Bintang mengaku telah bertemu dengan para Pandawa. “Kelimanya menghendaki ada pergantian pimpinan di Golkar karena masalah ini pintu masuknya adalah Munaslub,” kata Zainal Bintang, mengutip Tribunnews.com, Sabtu 25 November 2017.

Untuk itu, Zainal berharap agar kelima tokoh tersebut bersatu dan mengundang seluruh DPD untuk merealisasikan pelaksaan Munaslub. Menurut Zainal, sebagian besar DPD atau sekitar 2/3 dari jumlah keseluruhan sepakat untuk melengserkan Setnov.

DPD tersebut tidak bisa dibiarkan sendiri-sendiri bergerak yang memecah kesolidan partai.

[irp posts="5118" name="Istana dan Partai Golkar Ternyata Saling Membutuhkan"]

Sekarang Pandawa Lima undang ke-34 DPD dan selesaikan persoalan dengan mempercepat Munas. Tidak boleh pihak luar ikut campur. “Serahkan saja semua pada mekanisme internal organisasi partai,” tegas Zainal.

[caption id="attachment_5188" align="alignright" width="518"] Zainal Bintang (Foto: Mediaindonesia.com)[/caption]

Sekadar informasi, DPP Partai Golkar telah menggelar Rapat Pleno untuk menyikapi posisi Setnov. DPP memutuskan Setnov akan diberhentikan jika gugatan praperadilan dirinya di PN Jakarta Selatan sebagai tersangka korupsi e-KTP ditolak Hakim Kusno.

Jika ternyata dikabulkan, maka Setnov tetap sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Adapun Setnov telah menunjuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai Plt. (pelaksana tugas) ketua umum. Tapi, ternyata Setnov didesak mundur.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Koorbid Perindustrian DPP Partai Golkar, mengadakan pertemuan dengan 31 DPD I Golkar di rumah Airlangga Hartarto. Mereka kemudian menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Ketua Forum Silaturahmi DPD Golkar se-Indonesia Ridwan Bae membenarkan pertemuan DPD I Golkar dengan Presiden Jokowi, Kamis 30 November 2017 di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu membahas rencana Munaslub Golkar, pertengahan Desember 2017.

“Tentu (bahas Munaslub) karena dia tahu kita orang-orang Golkar, maka dia juga bertanya soal Munas,” kata Ridwan saat dihubungi. Jadi, wajar jika Presiden menanyakan Munaslub Golkar karena dinamika yang terjadi di Golkar akan berdampak terhadap stabilitas nasional baik politik maupun ekonomi.

Oleh karena itu, kata Ridwan, Presiden ingin mengetahui perkembangan terkini situasi politik Golkar menjelang Munaslub. Ia juga menyampaikan, Presiden berharap tak ada kekisuruhan yang terjadi di internal Golkar jika diselenggarakan Munaslub.

“Beliau (Presiden) berharap jangan ada kekisruhan, jangan diperpanjang ketidakjelasan ini sehingga tidak melahirkan masalah yang negatif buat bangsa Indonesia. Itu intinya,” lanjut Ridwan. Ternyata tak semua DPD I Golkar setuju dengan Munaslub.

Misalnya, Plt Ketua DPD I Golkar Papua Aziz Samual tak setuju dengan pertemuan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto bersama sejumlah pengurus DPD I di rumah dinasnya. Menurutnya, hal itu justru memperkeruh suasana Golkar yang tengah dilanda badai usai Setnov ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP.

Mengutip Merdeka.com, Aziz mencium ada sebuah desain agar Airlangga mengambil alih Partai Golkar. Menurut dia, hal itu malah bisa memecah belah Golkar seperti era Aburizal Bakrie dan Agung Laksono terdahulu.

“Ini sebuah desain, kan ada mekanisme, tidak perlu mendorong-dorong, ikuti saja mekanisme yang sudah ada, kan mendorong-dorong Airlangga-Airlangga itu akhirnya jadi tak bagus buat partai ini ke depan,” kata Aziz saat dihubungi media tersebut pada hari yang sama.

[irp posts="4668" name="Misi Selamatkan Partai, Pandawa Lima Golkar Turun Gunung"]

Azis menghimbau kepada semua DPD I agar bersabar, jangan membuat keruh suasana, “Kita bangun bersama,” lanjutnya. Mekanisme yang dimaksud Aziz adalah hasil rapat pleno Golkar pada 21 November lalu. Keputusannya, menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum.

Menunggu hasil praperadilan Setnov melawan KPK. Jika Setnov menang, maka Ketua DPR itu masih jabat ketua umum. Jika kalah, akan dibahas lagi rencana munaslub. Ia menegaskan, tidak semua DPD I hadir dalam pertemuan dengan Airlangga tersebut.

Ia mengimbau kepada DPD I, boleh saja bermanuver, tapi harus taat azaz, jangan menyalahi mekanisme hasil rapat pleno Golkar 21 November lalu.  “Saya tidak hadir dan tidak diundang semalam. Saya pikir juga belum semua yang hadir, NTT tidak, Papua tidak, Maluku tidak hadir, jadi belum solid, hanya spekulasi (solid dukung Airlangga),” kata Aziz.

Soal setuju atau tidak dirinya munaslub, dia mengatakan, semua setuju digelar munaslub. Tapi, lagi-lagi dia mengingatkan, ada mekanisme partai yang harus dilalui sesuai dengan AD/ART.

“Saya mengimbau kepada teman-teman apalagi elite partai, supaya tenangkan diri, jangan ada kebelah. Berikan kesempatan buat semua kader untuk bertarung kalau memang ada munaslub, tapi partai ada mekanisme,” terang Aziz.

Suara daerah

Menurut Wakil Ketua Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar Jatim Harun Al Rasyid, apa yang disampaikan Azis itu ada benarnya. “Saya minta kepada seluruh ketua DPD I agar langkahnya tetap dituntun oleh aturan-aturan organisasi,” tegasnya.

Desakan Munaslub itu apakah memang benar sudah terpenuhi, minimal 2/3 dari DPD I. Dan, “Apakah itu benar-benar sudah melalui mandat keputusan Pleno dari DPD I,” ujar Harun Al Rasyid. Ia memberikan contoh DPD Golkar Jatim.

“Di DPD Golkar Jatim tidak pernah ada rapat pleno yang membicarakan situasi DPP pasca tsunami politik (Setnov akhirnya ditahan KPK), karena hasil Rakerda sudah jelas, kita tetap mendukung Setnov dan proses hukum,” tegas Harun Al Rasyid.

Kecuali, kalau keputusan itu akan direvisi, lakukan Rapimda DPD yang akan melibatkan DPD Kota/Kabupaten se Jatim. “Jadi tidak boleh dilakukan untuk keinginan orang per orang, walaupun dia Ketua DPD. Tetap harus melalui Rampimda,” ungkapnya.

Harun Al Rasyid mengingatkan, salah dua dari lima keputusan Pleno DPP Partai Golkar lalu. Pertama, menetapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum.

Kedua, mengenai peluang munaslub ditentukan sampai dengan proses praperadilan selesai.  Jika menang, jabatan akan dikembalikan kepada Setnov. Tapi, jika kalah, maka Plt. Ketum dan Ketua Harian akan meminta Setnov mundur dari jabatan Ketua Umum.

“Kita pernah punya pengalaman ketika Ical (Aburizal Bakrie) didesak untuk munaslub,” kata Harun Al Rasyid. Golkar ini partai besar yang punya pengalaman dalam mengambil keputusan. Bahkan, ketika Ical didesak mundur, ending-nya ketika Menkumham memutuskan Ical kepengurusan sampai 2021.

Ical tidak jumawa, bahkan dia mendorong untuk mendorong Munaslub. “Saya pikir, Setnov akan seperti itu. Saya berharap seluruh elit partai Golkar, baik DPD seluruh Indonesia, jangan kemrungsung desak Munaslub,” tegas Harun Al Rasyid kepada PepNews.com.

Yang kemrungsong itu Pandawa Lima yang didatangi oleh 8 DPD I, salah satunya adalah dari DPD Golkar Jatim. “Makanya saya pertanyakan benar atau tidak Sdr. Nyono itu ikut untuk meminta Setnov dimunaslubkan,” ungkap Harun Al Rasyid lagi.

Nyono yang dimaksudnya itu adalah Ketua DPD Golkar Jatim Nyono Suharli Wihandoko. “Padahal, keputusan DPD Jatim dalam Rakerda sudah menetapkan untuk mendukung kepemimpinan Setnov sampai persoalan hukumnya inchrah.

[irp posts="5114" name="Ketua Umum Baru Golkar; Airlangga, Nurdin Halid, atau Idrus Marham"]

Tokoh Golkar yang disebut Pandawa Lima seharusnya ingat sejarah Golkar, paska lengsernya Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto dari jabatan Presiden. Pertanggung jawaban Presiden BJ Habibie ditolak DPR RI sehingga dia tidak bisa “nyapres”.

Fraksi Golkar pun tidak bisa “berbuat banyak” untuk membelanya. Jusuf Kalla, sempat pula akhirnya “dipecat” Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat ketika menjadi Menteri Perdagangan dengan tuduhan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Begitu pula Akbar Tandjung yang pernah divonis 3 tahun penjara karena terbukti merugikan Negara dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog Rp 40 miliar. Ia juga dianggap merugikan masyarakat miskin karena tak menyalurkan sembako sebagaimana mestinya.

Aburizal Bakrie, pernah didesak mundur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar oleh Agung Laksono. Munaslub digelar justru setelah sekitar 1,5 tahun keduanya berkonflik yang akhirnya menghasilkan figur semacam Setya Novanto sekarang ini.

Pertanyaannya kemudian, pantaskah kelima “tokoh Golkar” itu dilabeli Pandawa Lima, yang justru sekarang ini ikut umeg dan mendesak Mulaslub? Ayolah berkaca diri masing-masing! Sudah patutkah mereka menilai juniornya seperti Setya Novanto?

Yang jelas, kini tiga nama calon pengganti Setnov bakal bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar yang akan ditinggalkan Ketua DPR RI itu. Airlangga Hartarto, Idrus Marham, dan Titiek Soeharto. Kita tunggu saja episode selanjutnya.

***