Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mengumumkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru kepada masyarakat untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan segera pensiun.
Penyerahan surat pengajuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 4 Desember 2017 sekira pukul 08,50 WIB. “Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses,” ujar Fadli Zon.
Fadli mengatakan, dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Presiden akan memberhentikan Gatot dengan hormat. Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan membahas surat pengajuan tersebut bersama pimpinan DPR yang rencananya akan digelar siang tadi. “Sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi terkait, yakni Komisi I,” kata dia.
Mendapatkan informasi tersebut, PepNews.com menelusuri sosok Panglima TNI baru ini dari kalangan TNI AU.
[irp posts="5132" name="Hadi Tjahjanto, Calon Panglima Pembongkar Kasus Korupsi"]
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto lahir di Malang, Jawa Timur, 8 November 1963 mengawali karir militernya setelah berhasil lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1986. Ia bertugas di Skuadron Udara 4 yang bermarkas di Pangkalan Udaran Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Saat itu, Hadi bertugas sebagai pilot yang mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara, SAR terbatas, dan kursus penerbang pesawat angkut pasawat angkat Cassa.
Tak sampai di situ, pada tahun 1996 karir Hadi menanjak naik menjadi Kapala Seksi Latihan Skuadron Udara dan melepas segala urusan mengurus pesawat angkut dengan kepemimpinan baru yang dipikulnya sebagai Komandan Flight Ops “A” Flight Skuadron 32 Wing Udara 2 Pangakalan Udara Abdulrachman Saleh.
Tahun berikutnya, karirnya terus naik menjadi Komandan Flight Skuadron Pendidikan 101 di Pangkalan Adi Soemarno pada tahun 1997, dan menjadi Kepala Seksi Bingadiksis Disper Lanud Adi Soemarno pada tahun berikutnya, yakni 1998.
Pada tahun yang sama, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Batalyon III Menchandra Akademi TNI. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, Hadi menjadi Instruktur Penerbangan Lanud Adi Sucipto. Tahun 2000, Hadi kembali menunjukkan peningkatan statusnya dan dipercaya menjabat Kapala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Dinas Operasi Lanud Adi Sucipto.
Satu tahun kemudian, 2001 jabatannya kembali naik menjadi Komandan Udara Pertanian Komando Operasi Angkatan Udara I hingga 2004. Pada tahun 2004, Hadi menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara. Berikutnya, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Personel Lanud Abdulrachman Saleh tahun 2006, dan Kepala Sub Dinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara tahun 2007.
[irp posts="4488" name="Tiga Lembaga Survei Ukur Popularitas Panglima TNI Gatot Nurmantyo"]
Memasuki pada tahun 2010, Hadi menduduki jabatan sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarno, setahun berikutnya (2010), dia menjabat tugas di luar TNI AU sebagai Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara. Dua tahun setelah itu, Hadi yang berpangkat Kolonel dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional. Dua bulan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015), dan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Juli 2015, Hadi ditugasi menjadi Sekretariat Militer Presiden Joko Widodo dan pangkatnya naik menjadi Marsekal Muda.
Pada bulan November 2016, Hadi dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan.
Tiga bulan setelah menjabat sebagai Irjen Kemenhan, Hadi terpilih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, tepatnya 18 Januari 2017 menggantikan Agus Supriatna. Pada masa ini banyak terbongkar kasus korupsi di Kemenhan, antara lain pengadaan pesawat dan helikopter.
Oleh Presiden Joko Widodo, berdasarkan Keputusan Presiden, pada 18 Januari 2017 ia mendapat amanat jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara/KSAU, dan kemudian terkenal oleh kalangan istana setelah membongkar kasus korupsi di Kementerian Pertahanan dan dicalonkan menjadi Panglima TNI menggantikan Jendral Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa purnatugas.
Harta Kekayaan
Tak saja karir, PepNews.com kemudian juga menelusuri harta kekayaan Marsekal TNI AU Hadi. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) (acch.kpk.go.id), Hadi memiliki total kekayaan sekitar Rp 5 miliar atau tepatnya Rp 5.001.683.500 dan 60.000 dollar AS. ia terakhir kali melaporkan LHKPN-nya ke KPK pada 24 Juni 2016. Ketika itu Hadi menjabat Sekretaris Militer Presiden di Kementerian Sekretariat Negara.
Adapun kekayaan Hadi itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di beberapa daerah senilai total Rp 594.105.500. Salah satunya bangunan seluas 38,5 meter persegi dengan nilai NJOP Rp 462.247.500. Hartanya yang terletak di Jakarta Selatan tersebut tercatat diperoleh tahun 2012.
[irp posts="3157" name="Memahami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo"]
Hadi juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya, seperti sejumlah mobil dan sepeda motor senilai total Rp 515.700.000. Salah satunya adalah mobil Toyota Kijang Innova tahun pembuatan 2015 senilai Rp 247.500.000.
Ia juga memiliki harta bergerak lain berupa logam mulia senilai Rp 391.875.000. Dia juga tercatat memiliki giro dan setara kas lainnya yang berasal dari hasil sendiri dan warisan senilai Rp3,5 miliar dan 60.000 dollar AS. Hadi tidak memiliki piutang dan dia tercatat baru sekali melaporkan harta kekayaan di KPK pada saat itu.
Riwayat Jabatan
Perwira Penerbang Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh (1986-1993)
Kepala Seksi Latihan Skadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh (1993)
Komandan Flight Ops "A" Flightlat Skuadron Udara 32 Wing 2 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh (1996)
Komandan Flight Skadron Pendidikan 101 Pangkalan Udara (Lanud) Adi Soemarno (1997)
Kepala Seksi Bingadiksis Dispers Lanud Adi Soemarno (1998)
Komandan Batalyon III Menchandra Akademi TNI (1998)
Instruktur Penerbangan Lanud Adi Sucipto (1999)
Kepala Seksi Keamanan dan Pertahanan Pangkalan Dinas Operasi Lanud Adi Sucipto (2000)
Komandan Satuan Udara Pertanian Komando Operasi Angkatan Udara I (2001)
Kepala Departemen Operasi Sekolah Komando Kesatuan (Sekkau) (2004)
Kepala Dinas Personel Lanud Abdulrachman Saleh (2006)
Kepala Sub Dinas Administrasi Prajurit Dinas Administrasi Persatuan Angkatan Udara (2007)
Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo (2010-2011)
Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI (2011)
Pamen Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara (2011)
Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (2011-2013)
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015)
Komandan Lanud Abdulrachman Saleh (2015)
Sekretariat Militer Presiden (2015-2016)
Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017)
KSAU (2017-Sekarang)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
