Kata Akbar Tandjung, Kiamat Sudah Dekat di Partai Golkar Jika....

Satu-satunya cara untuk menyelamatkan elektabilitas Partai Golkar yang terus melorot ke titik nadir adalah dengan memecat Setya Novanto dan menggantinya dengan figur Ketua Umum lainnya. Para mantan Big Boss partai beringin seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung bersuara lantang tentang perlunya memilih ketua umum baru.

Caranya, mereka berdua menyuarakan perlunya pergantian ketua umum Golkar lewat mekanisme Munaslub. Tentu saja sebagai orang yang pernah membesarkan Golkar dan penyelamat Golkar pada 1998, keinginan Akbar Tandjung itu sah-sah saja.

Bahkan, mantan Ketua Umum Golkar 1998-2004 itu berkali-kali mengingatkan partainya untuk segera melaksanakan Musnalub. Ia menilai tidak lagi ada alternativ lainnya yang masuk akal. “Tidak ada alternatif lain, Golkar harus menyiapkan pemimpin baru karena, kalau tidak, Golkar akan tergerus elektabilitasnya,” kata dia, Kamis 23 November 2017.

Akbar menegaskan, selama Golkar diterpa badai yang menyeret nama Setya Novanto, elektabilitas partai menurun drastis. Hal itu, kata dia, terlihat dari sejumlah survei yang ada. Bahkan kini Golkar malah berada di bawah partai asuhan Prabowo Subianto, Gerindra, disalip, katanya.

“Kalau (elektabilitas) terus tergerus, yang saya takutkan sebentar lagi kiamat bagi Golkar. Kalau hanya (elektabilitas) 4 persen, artinya Golkar ada partai tapi nggak ada wakil di DPR,” kata pria yang lahir di Sibolga itu.

Karena itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta tahun 1969-1970 meminta kepada KPK untuk mempercepat proses hukum terhadap Novanto, agar perkara tersebut segera masuk ke pengadilan dan cepat selesai. “Kita harapkan KPK untuk mempercepat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Novanto. Dalam arti kalau memang bukti-buktinya sudah cukup ya kita bisa langsung ke pengadilan,” jelas suami dari kader GMNI, Krisnina Maharani.

[irp posts="4163" name="Airlangga Hartarto Calon Ketua Umum Golkar Yang Direstui" Pemerintah?"]

Gonjang-ganjing tersebut memang menghadirkan polemik tertentu bagi pengurus lama dan para sepuh di partai. Sebut saja mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. JK sudah sejak lama bersikeras agar Golkar segera menggelar Musyawarah Luar Biasa untuk mengganti Setya Novanto. Saat itu, Novanto dimasukkan KPK dalam Daftaf Pencarian Orang setelah menghilang selama 20 jam saat KPK ingin menangkapnya secara paksa di kediamannya.

“Harus ada yang pimpin Golkar. Harus segera. Kalau tidak, masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya? Masa menghilang. Harus ada pemimpin baru yang muncul,” tegas JK, yang memimpin Golkar periode 2004-2009 seperti dikutip sejumlah media, Kamis 16 November 2017.

Tak saja JK, dan Akbar Tandjung, politikus senior Golkar Sarwono Kusumaatmadja juga menginginkan ada perubahan signifikan di tubuh Golkar dengan Munaslub. Menurutnya, Golkar harus segera memiliki pemimpin baru.

“Kami yang senior ini mengharapkan Golkar harus ada revitalisasi. Kita tanya sama generasi muda, apakah mereka punya? Kita harus tanya generasi bawah kita kira-kira format politik yang cocok untuk mereka itu seperti apa,” kata mantan menteri PAN-RB itu.

Sarwono mengatakan, penyelenggaraan Munaslub hanya menunggu waktu saja. Ia tak sependapat dengan sikap sejumlah DPD Golkar yang menunggu hasil praperadilan untuk menentukan nasib Novanto. Atau ada sebagian lainnya yang malah seolah tak peduli. “Saya kira sudah berproses, tinggal waktu saja. Masalah ini kan nggak bisa ditunda lagi. Kalau semangat semuanya ingin ada di munaslub,” jelas dia.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Hajriyanto Thohari. Ia menjelaskan, secara kelembagaan partai Golkar menurutnya tidak memiliki masalah yang berarti, bahkan saat Golkar ada pada dualism kepemimpinan. Namun, kata dia, masalah muncul malah justru dari personal Novanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Pak Novanto ini kan orangnya diem tidak pernah mengkritik, bahkan ketika Golkar ada dua aliran. Dia banyak diem. Banyak diem dan sekarang ini juga banyak kasus,” ungkap dia.

Karena itu, Golkar menurutnya harus segera berbenah (berubah). Bila tidak, Golkar akan masuk dalam sejarah kelam. Golkar, kata dia, berada pada titik krusial yang bukan terjadi karena ada gesekan internal dalam partai, namun karena kepemimpinan saja.

“Partai Golkar harus berubah. Kalau tidak, Golkar akan masuk sejarah. Ini nggak ada konflik, nggak ada apa, tapi Golkar ada di titik krusial dan fatalnya ini bukan karena konflik, tetapi lebih karena apa yang terjadi di pemimpin Golkar ini,” sebut dia lagi.

Suara Golkar provinsi

Sementara, Dewan Pakar Golkar lainnya, Agung Laksono mengatakan agar Munaslub Golkar digelar pada Desember. Walau pun awalnya dia membela Novanto, namun kini Agung harus setuju dengan apa keinginan dari DPD.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada 26 DPD I Golkar yang telah  berkumpuk dan membahas Munaslub. Sementara, kata dia, untuk syarat digelarnya Munaslub setidaknya ada persetujuan dari 2/3 dari total 34 DPD I.

“Secara formal belum ada (DPD I yang mengusulkan Munaslub), tapi ada isu, ada 26 DPD I yang sudah berkumpul. Ada juga yang secara keras meminta Munaslub, ada yang biasa-biasa saja, tapi saya yakin semua ingin cepat selesai,” kata Agung.

Selain Munaslub, Agung juga menyoal terkait pergantian Ketua DPR yang masih dipegang Novanto. Novanto, kata dia, telah menciderai marwah dewan dengan melakukan korupsi. Olehnya harus diganti baik dari Ketum Golkar dan DPR. “(Kriteria Ketua DPR) yang pertama, jangan disebut-sebut tersandung kasus, apalagi korupsi, sehingga tidak mengecewakan lagi. Jangan yang punya problem,” sebut dia.

[irp posts="4495" name="Partai Golkar Memang Pantas Kembali ke Dinasti Soeharto"]

Perseteruan yang terjadi dalam tubuh Partai Golongan Karya (Golkar) setelah Ketua Umum Setya Novanto disikat Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu atas dugaan korupsi megaproyek KTP Elektronik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun memang terus bergulir.

Golkar sebagai partai tua di Indonesia tentu punya sejarah panjang perpolitikan yang melekat pada pendukungnya. Karena itu, pengurus tua partai berlambang pohon beringin tersebut tak mau berlama-lama partainya ada dalam pusaran masalah. Mereka secara kompak menginginkan segera adanya perubahan dengan mengganti posisi ketua lama Setya Novanto.

Politik memang dinamis. Siapa yang sanggup berperang dan bertahan selamanya akan menjadi penguasa. Namun, kali ini posisi Golkar serba salah. Simalakama yang dimakan mati ibu, tak dimakan mati ayah. Mau tidak mau, partai itu harus segera mengganti kepemimpinan baru yang lebih segar dan punya visi misi yang mentereng. Tak sekedar menjadi ketua partai dan duduk enak di gedung DPR.

Setya Novanto memang ketiban sial. Walau berkali-kali lepas dari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi, namun beberapa waktu lalu ia terpaksa mengaku kalah setelah dipakaikan baju legenda berwana oranye oleh KPK dan resmi menjadi tahanan komisi antirasuah itu.

Dalam sejumlah media terungkap konsolidasi DPD I. Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono misalnya mengatakan bahwa sejumlah DPD I malah telah mendatangi sepuh Golkar, Jusuf Kalla untuk meminta dukungan agar segera terselenggara Munaslub.

“Kita yang menginisiasi pertemuan delapan ketua DPD I pada Senin malam menghadap Pak JK. Paling tidak dua pertiga (dari DPD) sudah tanda tangan, kita sampaikan ke DPP sudah tanda tangan, kita sampaikan ke DPP,” terang Wisnu.

[irp posts="4397" name="Idrus Marham Menjajal Ketua Umum Partai Golkar Paska Pilkada 2018"]

Wisnu menegaskan, ia mengacu pada aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai yang mengatakan, Munaslub dapat dilaksanakan jika telah mendapatkan dukungan dari dua pertiga dari 34 DPD I. Karena itu, kata dia, keputusan DPD I lebih kuat daripada hasil pleno DPP Golkar.

“Dengan demikian, sesuai dengan AD/ART, kuat mana keputusan dari kita kemarin ditandatangani oleh dua pertiga lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno,” kata dia.

Selain itu, Wisnu juga mengatakan bahwa saat ini masyarakat telah muak dengan apa yang dipertontonkan Novanto di hadapan publik. “Kondisi objektif saat ini Golkar, Anda sudah sangat luar biasa menilainya, ada publik sudah muak terhadap kinerja Setya Novanto,” kata dia.

***