Jawa Timur Raih Anugerah Kihajar sebagai Provinsi Khusus

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganugerahkan penghargaan bagi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) 2017, Kamis 16 November 2017.

Memasuki tahun ke-6 Anugerah Kihajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Provinsi Jatim setelah mampu membuat kebijakan sekaligus mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga dunia pendidikan maju sangat pesat.

Atas prestasi itu, penghargaan khusus diberikan kepada Gubernur Jatim Soekarwo. Mewakili gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Soekardi mengatakan, sangat bangga setelah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Anugerah Kihajar dengan predikat Provinsi Khusus tahun 2017.

“Saya sangat bangga dengan kemajuan dan prestasi Pendidikan di Jawa Timur. Prestasi ini salah satu terhebat bagi Jawa Timur,” ungkap Setda Soekardi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Saiful Rachman mengatakan, prestasi ini merupakan prestasi bersama para kepala sekolah, guru, siswa dan semua elemen pendidikan se-Jatim.

“Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Saya berharap kerjasama ini tetap terjalin selamanya sehingga tahun depan kita akan meraih prestasi-prestasi disegala bidang di dunia Pendidikan,” tuturnya.

Selain Gubernur Jatim, warga Ponorogo juga berprestasi digelaran bergengsi tersebut. Adalah Andik Surya Danirisko, memenangi festival Video Edukasi dan Lomba Mobile Kihajar kategori umum.

Dalam penganugerahaan penghargaan ini, Mendikbud Muhadjir Effendy menyerahkan Anugerah Kihajar kepada 15 kepala daerah, yakni 6 gubernur dan 8 walikota/bupati. Para kepala daerah itu menerima penghargaan karena menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan TIK untuk dunia pendidikan dan kebudayaan.

Anugerah Kihajar juga diberikan kepada para pemenang Kuis Kita Harus Belajar (Kihajar), pemenang Festival Video Edukasi dan Lomba Mobile Kihajar, serta penghargaan Radio Peduli Pendidikan dan Kebudayaan.

Anugerah yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2005, sudah menjadi tolok ukur perkembangan TIK untuk pendidikan di Indonesia. Bahkan sebagai wadah tahunan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mempublikasikan karya, berbagi ide, saling menginspirasi, dan memperoleh informasi terkini.

Adapun penganugerahan didahului dengan pendaftaran dan pelengkapan berkas oleh Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota pada bulan Agustus hingga awal Oktober 2017. Proses kemudian berlanjut pada penilaian yang dilakukan pada Oktober hingga awal November 2017. Tim juri yang menilai terdiri dari praktisi TIK, akademisi, perwakilan media, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta internal Kemendikbud.

Catatan prestasi pendidikan

Mengacu pada Data Pendidikan Tahun 2016, kondisi pendidikan di Jatim berada di atas standar atau rerata nasional. Contoh paling nyata dan dapat diperbandingkan adalah indeks angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) pada semua tingkatan sekolah dasar dan menengah.

APM SD sederajat se-Jatim berada pada kisaran 98,56% dan APK berada pada 112,84%. Sementara secara nasional, APM SD sederajat hanya 93,38% dan APK 108%. Pada tingkat SMP sederajat se-Jawa Timur, APM mencapai 88,14% dan APK 103,42%;

Sementara secara nasional APM SMP sederajat hanya 81,01% dan APK 100,72%. Dan pada tingkat SMA sederajat se-Jatim, APM tercatat 68,21% dan APK 80,42%; jauh di atas rerata nasional di mana APM hanya 59,10% dan APK 76,45%.

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APK adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007, pendidikan non-formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut menjadi indikator APM dan APK.

Kondisi pendidikan terkini di Jatim lainnya terlihat dari angka transisi pada tingkat SMP sederajat sebesar 99,02% dan pada tingkat SMA sederajat 89,88%. Angka putus sekolah pada tingkat SD sederajat berkisar 0,08%, tingkat SMP sederajat 0,31%, dan SMA sederajat 0,58%.

Angka mengulang pada tingkat SD sederajat sekitar 1,33%, SMP sederajat 0,09%, dan SMA sederajat 0,12%. Sedangkan angka lulusan pada tingkat SD sederajat mencapai 99,95%, SMP sederajat 99,11%, dan SMA sederajat 98,63%.

Rasio siswa per kelas, pada tataran SD sederajat berkisar pada angka 25 siswa/kelas, SMP sederajat 27 siswa/kelas, dan SMA sederajat 31 siswa/kelas. Ada pun rasio ruang belajar per kelas pada tataran SD sederajat mencapai 1,29 ruang/kelas, SMP sederajat 0,89 ruang/kelas, dan SMA sederajat 1,07 ruang/kelas.

Sementara, rasio siswa dibandingkan guru, pada tataran SD hingga SMA sederajat berada pada tataran 13 siswa per 1 guru. Kemudian, rasio siswa dengan sekolah, pada tingkat SD sederajat mencapai 151 siswa/sekolah, SMP sederajat 244 siswa/sekolah, dan SMA sederajat 286 siswa/sekolah. Dilengkapi dengan rasio siswa SMA dibandingkan dengan SMK yang mencapai 37,98% dibandingkan dengan 62,02%.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan sejumlah program dan kegiatan yang dialokasikan anggarannya di dalam APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

Program BOSDA MADIN, salah satunya. Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah sesuai dengan kebutuhan dasar dan pokok. Tercatat 1.097.548 orang yang merasakan manfaat kegiatan ini.

Sebanyak 847.866 santri tingkat ula mendapat bantuan masing-masing Rp 15.000 per bulan dan santri tingkat wustha mendapat bantuan @ Rp 25.000/bulan untuk 197.139 santri. Sementara untuk ustadz dan pengasuh guru swasta yang berjumlah 52.543 orang diberikan pula bantuan @ Rp 300.000/bulan.

Program lainnya, BOS SMA dan SMK, atau dikenal dengan nama BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) diberikan kepada 52.690 siswa. Terbagi atas 22.810 siswa SMA dan 29.880 siswa SMK. Masing-masing dari mereka mendapatkan bantuan Rp 65.000/siswa/bulan (sekita Rp 780.000/siswa/tahun).

Salah satu program unggulan lainnya adalah pendirian SMK Mini. Pembangunan SMK mini ini bertujuan untuk mewujudkan SMK mini di pondok pesantren berbasis kewirausahaan yang menghasilkan sejumlah produk unggulan. Sehingga, terciptalah sentra usaha yang berbasis pesantren (pesantren-preneurship).

Dari target 470 lembaga SMK mini pada tahun 2019, di dalam konteks kekinian telah terealisasi sebesar 370 lembaga. Artinya, tinggal 100 lembaga lagi yang harus diwujudkan dalam 2 tahun mendatang.

Pada pelaksanaan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pemprov Jatim bertumpu pada perluasan dan peningkatan mutu. Di samping itu, Pemprov Jatim juga sedang menggiatkan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan inklusif di seluruh wilayah Jatim.

Sebab, saat ini baru 11 daerah saja yang mendeklarasikan pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Yaitu Kabupaten Banyuwangi, Pacitan, Nganjuk, Bojonegoro, Magetan, Trenggalek, Gresik, Sidoarjo; serta Kota Malang, Batu, dan Probolinggo. Untuk mencapai pendidikan berkualitas di Jatim, Pemprov Jatim menggalakkan pula program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Indikatornya bisa dilihat dari pelaksanaan peningkatan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan (kualifikasi S1 dan S2 pelatihan); pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan (penilaian angka kredit) yang telah dilakukan secara online; peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; serta pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi.

“Tidak bisa dipungkiri, dengan sejumlah pencapaian sebagaimana disebutkan di atas masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dengan sisa waktu masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 ini, capaian dan target yang telah ditentukan bisa segera direalisasikan, bahkan ditingkatkan,” ujar Saiful Rachman kepada PepNews.Com.

***