Penyekapan yang terjadi terhadap warga di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua yang dilakukan Kelompok Krimanal Bersenjata (KKB) santer dikabarkan sejumlah media, baik cetak dan elektronik sejak Kamis, 9 November 2017 lalu.
Kelompok tersebut mengatakan telah menahan setidaknya 1.300 warga yang berada di sekitar desa tersebut dan membuat daerah itu menjadi mencekam. Warga juga menjadi sasaran perampasan harta oleh kelompok itu.
PepNews.com menelusuri berbagai sumber berita yang beredar, KKB diduga melakukan penyanderaan itu lantaran memperebutkan limbah PT Freeport dengan masyarakat baik masyarakat lokal ataupun para pendatang.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang penah menjabat sebagai Kapolda Papua kepada sejumlah media menyebutkan, KKB adalah kelompok liar dan bersenjata yang sudah ada sejak ia menjadi Kapolda Papua. Jadi, kata dia, penyekapan yang dipimpin oleh Sibinus Waker itu aksi separatisme dan kriminalitas.
"Memang ada beberapa kelompok bersenjata di sana. KKB kalau kami sebut, kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya kelompok lama ya. Pada saat saya (jadi) Kapolda Papua, ada (juga) kelompok itu, tapi mereka bersama-sama dengan pendulang disana. Disitu kan di bawah Freeport ada kali kabur," ungkap Kapolri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis 9 November 2017.
Tito mengatakan, dia hingga saat ini terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Papua, baik tokokh adat, agama, dan jajaran dari kepolisian di bantu TNI guna menyelesaikan masalah itu. Menurut dia, masalah Freeport menjadi satu masalah sosial bagi warga di sana, yang tak dapat diselesaikan dengan cara-cara kekerasan.
“Oleh sebab itu, Pak Kapolda, Pak Pangdam berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan cara-cara yang soft, negosiasi, juga dengan mengedepankan tokoh agama dan adat termasuk langkah-langkah penegakan hukum. Termasuk juga saya dapat laporan dari Pak Kapolda Papua, Pak Asops juga sudah kesana, kekuatan pasukan dari Kalteng,” kata dia.
Tambang Emas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyebutkan ada sekitar 8.000 orang pendulang emas yang mengadu nasibnya di daerah itu. Adapun masyarakat tersebut berasal dari seluruh Indonesia.
"Mungkin ada sekitar 8.000 orang mendulang emas dari seluruh Indonesia," kata Wiranto usai menghadiri peringatan hari Pahlawan di TMP Kalibata, pada hari yang sama.
Untuk mempelajari situasi terkini di sana, lanjutnya, dia mengaku telah melakukan pemetaan atas konflik tersebut, yang kemudian akan diambil tindakan yang diperlukan jika upaya persuasive yang ditawarkan tidak diterima.
Menurutnya, yang dilawan oleh pemerintah saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata, bukan organisai politik ataupun organisasi kemasyarakatan yang secara hukum sah. Namun, kelompok ini adalah gerombolan pengacau yang dipersenjatai untuk melakukan kriminal dan aksi teror. "Apapun alasannya tidak boleh suatu kelompok masyarakat apalagi masuk untuk melakukan kriminalisasi," ujar Wiranto.
Pilkada Papua
Sementara, Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menilai kemunculan KKB secara massif dalam beberapa bulan ini dapat menganggu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2018 mendatang. Karenanya, ia telah melakukan pemetaan dan upaya antisipasi dan dialog untuk mempersempit pergerakan KKB.
"Kami perbantukan Tim BKO ini di lokasi rawan kelompok kriminal bersenjata dan kami kedepankan tindakan preventif, serta pengkondisian masyarakat," kata Boy kepada Kompas.com di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 10 November 2017.
Boy menuturkan, untuk menjaga konsisi agar Pilkada Papua aman dan terkendali, polisi akan menindak tegas kelompok tersebut. Sebab, KKB itu telah mengganggu masyarakat termasuk petugas dengan tindakan-tindakan kekerasan.
"Kalau cara persuasif tidak mempan, harus ada tindakan hukum tegas tapi terukur pada mereka. Karena mereka tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan, apalagi yang mengganggu keselamatan jiwa," kata dia.
Diketahui, Pilkada Papua 2018 akan memilih satu Gubernur, dan enam Bupati. Adapun daerah pemilihan tersebut yakni, di Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, Biak Numfor, dan Mimika.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
