Mendapat Dukungan Perindo Harry Tanoe, Jokowi Untung atau Buntung?

Tak ada angin tak ada halilintar, tiba-tiba Rabu 2 Agustus 2017 kemarin Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, menyatakan akan mendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019. Menurut rencana, dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir tahun 2017.

Dengan menyatakan merapat ke Jokowi, tidak bakal ada lagi baliho dan foto-foto taipan media elektronik berukuran raksasa di sudut-sudut sejumlah kota strategis di seluruh Indonesia, dari kota sampai pelosok desa. Wajah Harry Tanoe yang sedang tersenyum manis menangkupkan tangan seolah-olah memberi hormat kepada siapa saja yang melihatnya itu bakal segera diturunkan dan lenyap dari pandangan publik.

Bahwa setahun belakangan beberapa kota dihiasi foto-foto raksasa bos MNC itu bukan tanpa tujuan, yakni untuk mengenalkan sosok Harry kepada publik sebagai pemimpin masa depan. Sasarannya adalah Pilpres 2019. Dengan Perindo yang didirikannya, harapannya ia bakal diusung sebagai bakal calon presiden, atau setidak-tidaknya bakal calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq buru-buru menegaskan, boss-nya itu tidak pernah menyatakan secara resmi akan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Ia berkilah, wacana pencapresan Hary Tanoe muncul dari kader-kader Perindo, bukan atas kemauan Harry sendiri. "Dukungan kepada Jokowi menjadi agenda utama yang akan dibahas dalam Rapimnas Perindo akhir tahun ini. Akan banyak nama yang dibahas," katanya.

Tentu saja pertanyaan yang lumrah diajukan dengan manuver terbaru Harry dengan Perindo yang didirikannya itu; Presiden Jokowi mendapat untung atau sebaliknya, buntung. Keuntungan dan kebuntangan adalah hal yang pasti melekat selepas "proklamasi" merapatkan diri ke Presiden RI yang sedang berkuasa itu.

Apa kebuntungannya bagi Jokowi? Dari sisi perolehan suara dan dukungan pemilih, Perindo belum teruji karena belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya dan baru akan mencoba peruntungan pertamanya pada Pemilu Legislatif 2019 nanti.

Hal lain yang lebih krusial, beradasarkan Undang-undang Pemilu yang baru disahkan DPR, Pilpres 2019 menggunakan patokan perolehan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Koalisi partai dimungkinkan untuk memenuhi ambang batas Presidential Threshold (PT) tersebut.

Akan menjadi persoalan karena Perindo yang baik kursi maupun suaranya masih 0 persen akibat belum pernah ikut Pemilu. Maknanya, Perindo tidak bisa ikut dalam "koalisi pemerintah" jika ia menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi yang diperkirakan maju lagi sebagai calon presiden petahana.

Ihwal ini diingatkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi bahwa partai politik yang bisa mengusung Jokowi di Pilpres 2019 adalah partai yang pernah ikut Pemilu 2014, sesuai dengan UU Pemilu yang mensyaratkan angka PT 20-25 persen. "Pengusung adalah parpol yang pernah ikut Pemilu 2014," katanya.

Baidowi bahkan mengingatkan perbedaan istilah "pendukung" dan "pengusung". Menurut dia, parpol baru (seperti Perindo) bisa bergabung dan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, tetapi bukan sebagai salah satu pengusung. Anggota Komisi II DPR ini mengungkapkan, partainya sendiri (PPP) belum bisa mengukur seberapa kuat dukungan Jokowi setelah Perindo menyatakan diri sebagai pendukung Jokowi. Alasannya, Perindo belum pernah ikut pemilu.

Menurut dia, dukungan terhadap Jokowi bukan hanya sekedar deklarasi saja namun harus ditopang dengan kerja mesin politik.Dari sisi ini, merapatnya Harry belum tentu menguntungkan Jokowi karena perolehan suaranya yang belum teruji, juga pengaruh Harry di mata publik yang tidak "secemerlang" Ahok, misalnya, yang sama-sama beretnis Tionghoa.

Media corong propaganda

Sebagian orang bahkan menduga, merapatnya Harry ke Istana sebagai upaya mencari "tameng" untuk sekadar meminta perlindungan atas jerat hukum yang sedang menimpanya. Hary Tanoe saat ini berstatus tersangka atas kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Ada kebuntungan, ada pula keuntungan. Apa keuntungan Jokowi jika didukung Harry Tanoe?

Tentu saja, sebagai pemilik jaringan media massa elektronik televisi terbesar dan tertajir di negeri ini, media miliknya bisa dijadikan corong propaganda untuk kepentingan Jokowi. Terasa sangat krusial saat masa kampanye tiba, media massa seperti televisi sangat berperan penting dalam mempengaruhi publik pemirsa.

Bukan rahasia umum, selama ini jaringan televisi milik Harry Tanoe seperti RCTI, GlobalTV, dan i-News, selalu bersuara pedas dan keras terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi kalau tidak dikatakan "nyinyir". Sekadar contoh soal ET 20 persen yang niat semula Perindo akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi setelah Harry Tanoe menyampaikan sinyal merapat ke Jokowi, segera saja Perindo membatalkan niatnya itu.

Ke depan kelak, semua jaringan televisi milik Harry Tanoe akan "bersuara lembut" kepada pemerintah Jokowi, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi jaringan televisi propaganda untuk kepentingan Jokowi.

Keuntungan lainnya, Harry Tanoe adalah taipan media yang kekayaannya luar biasa besar. Nama Harry Tanoe adalah jaminan mutu sebagai orang tertajir di Indonesia. Namanya sudah menjadi langganakan Forbes sebagai salah satu orang terkaya di negeri ini. Omong kosong kalau politik tidak butuh fulus. Politik butuh uang segudang, khususnya jelang perhelatan Pileg dan Pilpres yang bakal dilangsungkan serentak.

Suka atau tidak, merapatnya taipan media ke Istana merupakan "kemenangan psikologis" Jokowi yang selama ini mendapat kritikan pedas dari para oposannya, sebagaimana tercermin di media sosial. Dari pihak partai pemerintah yang sama-sama mendukung, hal ini dimaknakan sebagai keberhasilan politik Jokowi dalam menaklukkan lawan-lawan politiknya secara perlahan tapi pasti.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, misalnya, menanggapi wajar langkah Harry Tanoe mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Menurut dia, dukungan-dukungan partai baru seperti yang dilakukan Perindo merupakan dampak dari perubahan sistem pemilu. Dengan serentaknya Pilpres dan Pemilu Legislatif, katanya, membuat tahun politik menjadi lebih maju.

Merapatnya Perindo ke partai pemerintah sudah pasti bakal membuat koalisi pemerintah semakin gembur. Di sana sudah ada PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, PPP, Partai Amanat Nasional, Hanura, dan Parai Kebangkitan Bangsa.

Tal lupa Pramono berpromosi, adanya tambahan dukungan Perindo menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo itu tinggi. Dengan kata lain, Jokowi bisa dianggap berprestasi dan patut didukung.

***