Media online Indiatimes Rabu 19 Juli 2017 hari ini memberitakan, pemerintah India mencabut paspor penceramah kondang yang ketenarannya menembus batas negara, Zakir Naik. Pencabutan dilakukan menyusul rekomendasi dari Badan Investigasi Nasional (NIA) India yang menuding Zakir mendukung aksi teror. NIA disebutkan meminta bantuan Interpol untuk menerbitkan "red notice" bagi Zakir.
Dengan pencabutan paspor yang dilakukan kantor regional di Mumbai, maka ulama yang dinilai sering "menjelek-jelekkan" agama lain itu hidup tanpa kewarganegaraan di saat sejumlah negara seperti Inggris, Bangladesh, dan Malaysia menolak kehadirannya.
Indiatimes menyebutkan, keputusan mencabut paspor diambil setelah Zakir menolak panggilan pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan. Untuk menghindari panggilan pihak berwajib, Zakir sengaja melanglang buana ke beberapa tempat seperti Arab Saudi, Indonesia, dan beberapa negara lain. Zakir tercatat meninggalkan India sejak tahun lalu.
Badan Investigasi nasional India dikabarkan sudah mengumpulkan banyak bukti, di antaranya yayasan milik Zakir, yakni Yayasan Riset Islam (IRF) dan Peace TV, telah digunakan untuk memicu kebencian antarkelompok agama, bukan hanya di India tetapi juga di Bangladesh.
Bahkan, Zakir dituding menggerakkan kerusuhan besar bernuansa SARA di Bangladesh tahun lalu.
Karena Zakir dapat diterima dengan baik di Indonesia, bahkan sempat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla saat Zakir berada di Indonesia untuk menggelar ceramah di berbagai kota, timbul pertanyaan; mungkinkah Indonesia memberi kewarganegaraan bagi Zakir atau setidak-setidaknya menyediakan tempat bagi ulama itu untuk mukim tanpa batas waktu?
Kontroversial
Sebagaimana diketahui banyak pihak, Maret 2017 lalu Wapres Jusuf Kalla bertemu Zakir di kediamnnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Menurut JK, dia bisa dan biasa bertemu ulama mana saja. "Ulama-ulama dari mana datang, saya diminta ketemu, ya saya terima," katanya saat itu sebagaimana dikutip Kompas.com.
Saat itu pertemuan JK-Zakir dikicaukan komika Ernest Prakasa lewat Twitter. Sambil menautkan portal media luar negeri, Ernest berkicau bahwa Jusuf Kalla menjamu Zakir yang memiliki kaitan dengan teroris ISIS. Kicauan Ernest menuai kritik warganet dan segera meminta maaf dengan menghapus kicauannya tersebut.
Zakir merupakan penceramah kontroversial yang dikenal luas melalui berbagai saluran seperti televisi dan Youtube. Ia sering membanding-bandingkan agama Islam yang dipeluknya dengan agama lainnya. Setelah dituduh mempengaruhi penyerang Dhaka, Bangladesh, Zakir mengasingkan diri ke Timur Tengah.
Saat berada di Indonesia, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengingatkan Zakir Naik dalam sebuah pertemuan agar tidak menjelek-jelekkan agama lain dengan cara membanding-bandingkannya. Alasannya, Islam di Indonesia bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain tanpa harus saling menghujat.
Di India, pria kelahiran Dongri 1965 ini dituduh telah memicu perdebatan agama melalui ceramah-ceramah panasnya. Zakir kerap menimbulkan kontroversi soal kelompok fundamentalis karena menolak mengecam pemimpin al Qaida Osama Bin Laden. Bahkan ia tercatat pernah menyebut serangan teror 9/11 di New York sebagai "pekerjaan orang dalam" sebagaimana pernah diberitakan BBC.com.
Atas status penduduk tanpa kewarganegaraannya itu, belum ada reaksi dari para pendukung Zakir Naik di Indonesia yang boleh jadi jumlahnya tidak sedikit. Tanpa paspor yang dimilikinya, Zakir kini hanya bergantung pada belas-kasih negara yang sekarang ditinggalinya, apakah negara itu bersedia memberikan kewarganegaraan bagi Zakir atau memintanya segera angkat kaki.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
