“Mas, Beli Kaosnya di mana?
“Oh, Di Mbandung Mas.”
“Mas, orang Jawa ya…?”
“Kok tahu?”
“Dari logatnya saja sudah ketahuan”
Dialeg, logat kadang menjadi bahan ledekan dalam sebuah dialog. Bila candaan itu tidak dimasukkan hati, melainkan hanya sebuah joke, atau seru-seruan ya monggo mawon, tapi lain halnya jika dialeg, pelafalan dalam sebuah perbincangan di media sosial telah mengguncang jagad media sosial. Dan Latahnya pelafalan jawa yang medok menjadi bahan nyinyiran.
Orang Jawa biasa mengucapkan Bandung dengan nyaman bila ditambah huruf “m”di depan B. Huruf H biasa diucapkan Kh atau K. Hal itu sudah berlangsung lama. Tetapi akhir-akhir ini rupanya banyak orang menjadi pengamat dadakan. Apapun kata Presiden rasanya bisa menjadi bahan pergunjingan. Entah karena saking perhatiannya atau sengaja mencari titik lemah dari Presiden yang kebetulan dari suku Jawa ini. Netizen, media online, masyarakat melek internet sering mendengar suara nyinyir yang akan menjadikan apapun tingkah politisi terutama petahana menjadi obyek cacian,obyek kritikan dan obyek perbincangan. Namanya tahun politik, Sebentar lagi pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta mencari figur wakil rakyat.
Ketika media sosial menjadi kunci mendongkrak elektabilitas calon pemimpin mau tidak mau presiden maupun tim suksesnya harus mengakrabi media sosial. Tujuannya adalah pencitraan. Pencitraan bisa berdampak baik bisa terkesan buruk tergantung siapa yang melihatnya. Kalau ingin sekedar debat kusir lucu-lucuan bolehlah gesture calon pemimpin diamati, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilihat orang, saradan(kebiasaan yang sering diulang-ulang hingga menjadi ciri khas).
Saya kebetulan orang Jawa, melihat dialog dan dialegnya Presiden Joko Widodo itu persis dengan saya. Ketika bertemu orang-orang Jakarta kadang aksen saya menjadi bahan ledekan. Kalau saya marah ya percuma wong sudah dari sononya. Dibawa enjoy saja. Tapi gara-gara politik dan kebetulan setiap tim sukses perlu mencari titik lemah lawannya apapun yang menjadi kebiasaan calon pemimpin selalu menjadi bahan pergunjingan.
Pengucapan alfateha Presiden saja menjadi bahan perbincangan hangat. Lidah yang sudah terlanjur H menjadi K dibahas habis-habisan. Dari pengucapan mereka terus menggoreng isu seakan-akan presiden petahana melecehkan pengucapan asli ala Arab, mereka yang”pakar” lalu menyangsikan apakah memang presidennya bisa membaca dan melafalkan Al Quran dengan baik. Diskusi menjadi tidak terlalu substantif, hanya ecek-ecek, terkesan mencari-cari, tapi itulah masyarakat netizen. Hal remeh - temeh bisa menjadi viral dan membesar.
Mereka seperti berada dalam menara yang tinggi untuk memproklamirkan bahwa dirinya yang menang, yang lain lewat. Pemimpin harus selalu disanjung dan kebal hukum. Bila digiring dan ditelikung oleh kasus-kasus nyata yang tercatat dalam berita lalu berbondong-bondong membelanya, entah dengan mengerahkan pengacara supaya mendapat kepastian dan kekuatan hukum. Kalau perlu mencari backing agar kasusnya tidak berlarut dan tidak masuk dalam ranah hukum.
Lidah Jawa kadang belibet, apalagi jika dialeg banyumasan, atau purwokertoan. Dua kali ucap saja orang menjadi amat mudah tertawa.”Ngomong opo kuwi, bicara apa itu”?
Salah apa sih dengan pengucapan, memang dosa jika ada orang yang beda dalam membaca sebuah kalimat karena disinyalir akan beda artinya. Saya pikir akan susah bagi lidah jawa untuk bisa fasih berucap melayu atau betawian. Saya saja sampai saat ini masih tidak bisa menghilangkan dialeg-dialeg medok saya, apalagi lingkungan kantor, tetangga, lingkungan banyak yang berasal dari suku yang sama.
Aneh bila hanya pengucapan yang sudah menjadi kebiasaan itu menjadi bahan diskusi panjang , hingga banyak orang memandang oh, jika tidak mampu mengucapkan bahasa Arab dengan fasih berarti ilmu agamanya kurang, bila tidak lancar berdialog dalam bahasa internasional maka orang itu bodoh tidak layak dipilih.
Apapun dialeg Jawa itu sebuah kekayaan budaya. Tidak penting sebetulnya hanya salah pengucapan langsung menvonis orang tidak agamis, tidak menguasai bahasa tidak layak dipilih karena pemimpin saja bodoh bagaimana bisa memimpin bangsanya.
Substansi beragama sebetulnya adalah meneduhkan, menciptakan rasa damai baik di jiwa maupun di jasmani. Jika hanya kebiasaan pengucapan saja digoreng sedemian rupa ke dalam ranah politik,bagaimana Indonesia bisa maju dengan hanya mengandalkan modal “contong” tetapi tanpa pernah ingin introspeksi, tanpa ingin diberi kritikan? No Action Talk Only, Tong Kosong Nyaring bunyinya, Kakehan Gludhug Kurang Udan.
Sudahlah memang banyak netizen yang bertujuan hanya ingin ngisruh. Kalau dialeg, pengucapan yang menjadi ciri khas suku tertentu dipermasalahkan ancaman disintegrasi bangsa ada di depan mata. Seabreg masalah akan datang dan kemajuan bangsa akan sangat susah dicapai. Apa tidak capek selalu bertengkar, apa tidak capek membully orang padahal dirinya sendiri masih seabreg kekurangan yang bisa dijadikan bahan olok-olok.
Esemka kembali terangkat menjadi bahan gunjingan Forum Pertemuan IMF di Bali yang sudah diajukan lama jauh sebelum Jokowi diangkat kembali dan menjadi bahan untuk kritikan. Padahal ada yang lebih urgen untuk diperhatikan yaitu masalah bencana, pencegahan atau mitigasi bencan, perencanaan penanganan darurat terhadap dampak bencana, seharusnya menjadi PR bersama, tetapi gara-gara lagi hangat-hangatnya kampenye capres cawapres dan caleg apapun bisa dijadikan bahan kritikan.
Lidah Jawa yang medok memang sudah dari sononya, bukan itu yang penting. Terpenting adalah niatan hati untuk beribadah dan meresapi setian ajaran kasih yang diajarkan Tuhan kepada manusia bukan masalah pengucapan-pengucapan yang didengar manusia.” Tuhan saja mengerti mengapa manusia mempermasalahkannya, sih?!. Gusti midanget, Gusti mboten sare (Tuhan Mendengar, Tuhan tidak tidur)”. Salam Damai.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews